RR: Kebijakan Menkeu Sri Mulyani tak Berpihak Rakyat Kecil

Oleh : Herry Barus | Kamis, 18 Juli 2019 - 03:00 WIB

Debat Rizal Ramli dan Sri Mulyani (Tribunnews.com)
Debat Rizal Ramli dan Sri Mulyani (Tribunnews.com)

INDUSTRY.co.id - Jakarta– Predikat Sri Mulyani sebagai menteri keuangan terbaik di dunia tidak berbanding lurus dengan keberpihakannya pada rakyat kecil.

Ekonom senior DR Rizal Ramli (RR)  bahkan menyebutnya sebagai “Menteri Terbalik”. Sebab, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu tidak pro pada rakyat kecil.

Sri Mulyani justru memberikan memberikan bunga yang tinggi pada kreditor, yang hasilnya membuat pembayaran bunga utang tinggi yang dibebankan pada APBN mencekik rakyat sebagai pembayar pajak.

Kini, jejang digital Sri Mulyani yang tidak pro rakyat mulai beredar di masyarakat. Meme yang secara tersirat menggambarkan Menkeu lebih pro orang kaya dan tidak memperhatikan rakyat kecil mulai beredar di media sosial.

Seperti meme yang membandingkan pengenaan pajak pempek di palembang, cukai kantong plastik dan harga bea materai dengan penurunan pajak kendaraan mewah.

Dalam kebijakan cukai kantong plastik, Kemenkeu menerapkan tarif sebesar Rp 30 ribu per kilogram atau setara Rp 200 per lembar plastik. Tentu ini merugikan masyarakat yang sehari-hari menggunakan kantong plastik, seperti saat berbelanja ke pasar tradisional.

Tidak cukup sampai di situ, kementerian yang dipimpin Sri Mulyani itu juga sedang mencoba menjadikan besaran bea materai Rp 3.000 dan Rp 6.000 menjadi satu harga. Namun harga yang diusulkan naik lebih dari 150 persen, yaitu di harga Rp 10.000 dengan alasan ekonomi saat ini sudah membaik.

Bagi rakyat kecil kebijakan itu akan sangat merugikan. Sebab, rakyat tidak lagi memiliki pilihan dan harga yang dipatok untuk materai belum tentu bisa dijangkau semua lapisan masyarakat.

Masyarakat juga turut dibuat pusing dengan rencana kebijakan pengenaan pajak 10 persen pada restoran pempek di Palembang. Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang bahkan berencana akan memasang alat pemantau pajak online (e-tax) di setiap warung makan kaki lima dan restoran.

Semua kebijakan itu tentu berbanding terbalik dengan pengumuman pemerintah yang menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) untuk mobil mewah dengan harga di atas Rp 2 miliar dan sepeda motor dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Sosial Media (Foto Dok Industry.co.id)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 05:00 WIB

Pemblokiran Data di Papua dan Papua Barat

Untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya, setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, Kementerian Komunikasi dan…

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. (Foto: Bamsoet.com)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 04:00 WIB

Bamsoet: Semua Pihak di Papua Harus Bisa Menahan Diri

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta saudara-saudara sebangsa di Papua bisa menahan diri, begitupun dengan berbagai pihak lainnya dari mulai aparat TNI/Polri, pemerintah daerah, hingga…

Peta Nduga Papua (Foto Dok Industry.co.id)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 03:07 WIB

Residen Jokowi Didorong Bentuk Special Envoy untuk Papua

Penyikapan pemerintah atas menguatnya rasisme terhadap warga Papua dan aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat, menggambarkan ketidakmampuan (unable) atau keengganan (unwilling) pemerintah…

Bukti Komitmen Dukung Peningkatan Kompetensi Wartawan

Kamis, 22 Agustus 2019 - 00:12 WIB

LSPR Selenggarakan Uji Kompetensi Wartawan Bali

Bali-wartawan tergabung dari 13 media massa di Bali siap menjalankan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan oleh LSPR-Bali dan ASEAN Public Relations Network (APRN) berkolaborasi…

Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas AJPKM

Rabu, 21 Agustus 2019 - 23:52 WIB

Peresmian Asosiasi Jurnal Pengabdian Masyarakat (AJPKM)

Jakarta-Sebanyak 15 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dari 15 perguruan tinggi di Indonesia, mendeklarasikan berdirinya Asosiasi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat…