RR: Kebijakan Menkeu Sri Mulyani tak Berpihak Rakyat Kecil

Oleh : Herry Barus | Kamis, 18 Juli 2019 - 03:00 WIB

Debat Rizal Ramli dan Sri Mulyani (Tribunnews.com)
Debat Rizal Ramli dan Sri Mulyani (Tribunnews.com)

INDUSTRY.co.id - Jakarta– Predikat Sri Mulyani sebagai menteri keuangan terbaik di dunia tidak berbanding lurus dengan keberpihakannya pada rakyat kecil.

Ekonom senior DR Rizal Ramli (RR)  bahkan menyebutnya sebagai “Menteri Terbalik”. Sebab, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu tidak pro pada rakyat kecil.

Sri Mulyani justru memberikan memberikan bunga yang tinggi pada kreditor, yang hasilnya membuat pembayaran bunga utang tinggi yang dibebankan pada APBN mencekik rakyat sebagai pembayar pajak.

Kini, jejang digital Sri Mulyani yang tidak pro rakyat mulai beredar di masyarakat. Meme yang secara tersirat menggambarkan Menkeu lebih pro orang kaya dan tidak memperhatikan rakyat kecil mulai beredar di media sosial.

Seperti meme yang membandingkan pengenaan pajak pempek di palembang, cukai kantong plastik dan harga bea materai dengan penurunan pajak kendaraan mewah.

Dalam kebijakan cukai kantong plastik, Kemenkeu menerapkan tarif sebesar Rp 30 ribu per kilogram atau setara Rp 200 per lembar plastik. Tentu ini merugikan masyarakat yang sehari-hari menggunakan kantong plastik, seperti saat berbelanja ke pasar tradisional.

Tidak cukup sampai di situ, kementerian yang dipimpin Sri Mulyani itu juga sedang mencoba menjadikan besaran bea materai Rp 3.000 dan Rp 6.000 menjadi satu harga. Namun harga yang diusulkan naik lebih dari 150 persen, yaitu di harga Rp 10.000 dengan alasan ekonomi saat ini sudah membaik.

Bagi rakyat kecil kebijakan itu akan sangat merugikan. Sebab, rakyat tidak lagi memiliki pilihan dan harga yang dipatok untuk materai belum tentu bisa dijangkau semua lapisan masyarakat.

Masyarakat juga turut dibuat pusing dengan rencana kebijakan pengenaan pajak 10 persen pada restoran pempek di Palembang. Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang bahkan berencana akan memasang alat pemantau pajak online (e-tax) di setiap warung makan kaki lima dan restoran.

Semua kebijakan itu tentu berbanding terbalik dengan pengumuman pemerintah yang menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) untuk mobil mewah dengan harga di atas Rp 2 miliar dan sepeda motor dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Gelaran 100 Innovations Networking Event

Rabu, 16 Oktober 2019 - 22:40 WIB

Gandeng Startup, Kadin Dorong Pelaku Usaha Manfaatkan Teknologi Sistem Informasi

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong kolaborasi para pelaku usaha melalui pemanfaatan teknologi sistem informasi dengan melibatkan start up.

Outlet baru Gulu Gulu Star

Rabu, 16 Oktober 2019 - 21:52 WIB

Sour Sally Group Buka Outlet Gulu Gulu Star di Central Park

Sour Sally Group membuka outlet baru dari Gulu Gulu Star dengan konsep yang lebih besar serta menghadirkan menu yang lebih variatif untuk memanjakan pelangganya. Kali ini Gulu Gulu memilih Central…

Sekretaris Jenderal PUPR Anita Firmanti dengan Vice Chairman China International Development Cooperation Agency (CIDCA) Deng Boqing

Rabu, 16 Oktober 2019 - 21:18 WIB

Pemerintah Gandeng Tiongkok Garap Bendungan di Sulawesi dan Kalimantan

Penandatanganan Exchange of Letter ini merupakan tanda dimulainya kegiatan Engineering Services persiapan pembangunan Bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara dengan dana hibah dari Pemerintah…

Amato Rudolph Kembali Cetak Double Winner di ISSOM 2019

Rabu, 16 Oktober 2019 - 20:00 WIB

Amato Rudolph Kembali Cetak Double Winner di ISSOM 2019

Pembalap Amato belia Amato Rudolph mencetak double winner putaran 5 ISSOM 2019 di Sentul International Circuit, Bogor, Jawa Barat Minggu (13/10/2019). Catatan double winner Amato Rudolph, ini…

Kasubdit BUMD Bidang Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Bambang Arianto

Rabu, 16 Oktober 2019 - 19:11 WIB

BUMD Dituntut Untuk Siap Dalam Menghadapi Era Industri 4.0

Dalam menghadapi tantangan di era industri 4.0, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dituntut untuk siap dalam menghadapi berbagai perubahan supaya dapat bersaing dalam dunia usaha yang semakin menggeliat…