DPR Harus Bentuk Pansus Kemayoran

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pengamat politik Rusmin Effendy menyarankan Komisi II DPR segera membentuk panitia khusus (pansus) kemayoran guna mengusut kinerja Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran (PPKK). Pasalnya, kinerja PPKK saat ini terkesan menjadi bancaan instansi tertentu yang sama sekali tidak profesional sehingga PPKK mengalami defisit keuangan.

"Bagaimana mungkin PPKK yang sedang defisit keuangan justru merekrut karyawan baru. Apalagi jajaran direksi direkrut dari instansi tertentu yang tidak memahami keberadaan PPKK sebagai badan layanan umum," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Rusmin berharap DPR segera mengambil langkah-langkah politik dan melakukan fungsi pengawasan guna menyelamatkan PPKK yang selama ini menjadi tanggung jawab kementrian sekretariat negara tersebut.

Dia mensinyalir ada oknum-oknum tertentu yang bermain dalam pengangkatan direksi PPKK demi kepentingan kelompok tertentu. Padahal kawasan kemayoran sejak dulu diperuntukan sebagai kawasan bisnis dan perdagangan.

"Banyak lahan tidur yang sampai sekarang tidak dimanfaatkan secara memadai. Kalau di manfaatkan tentunya bermanfaat menutupi defisit keuangan.

Dia juga mencontohkan banyak pengusaha yang dipaksa hengkang tanpa alasan jelas karena tidak ada regulasi yang jelas. Padahal merek siap memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif.

"Ada pengusaha yang sudah menyewa selama 16 tahun diputus kontraknya secara sepihak dengan alasan pembangunan wisma atlit.

"Saat itu direksi PPKK akan memberikab kompensasi lahan lain yang bisa disewa. Wisma atlit sudah dimanfaatkan buat asian games, tapi lahan kosong yang dijanjikan tidak juga direalisasikan," tegas dia.

Rusmin juga berharap Mensesneg bisa turun tangan mengatasi kemelut internal PPKK, termasuk membuat regulasi bagi penyewa lahan.

Salah satu pengusaha Leo Fernando mengaku sudah dua kali mengakukan permohonan sewa lahan, tapi ditolak dengan alasan yang tidak rasional.

Dia mengakui, kawasan kemayoran memang strategis untuk dijadikan pusat bisnis dan perdagangan.

"Kita pengusaha tidak berharap banyak kalau regulasi sewa menyewa jelas. "Persoalannya kenapa surat saya ditolak dengan alasan yang tidak jelas. Kalau memang tidak boleh juga tidak masalah," kata dia.

 

Sedangkan Benny Kurniajaya mengaku, dirinya pernah menyewa lahan selama 16 tahun di kemayoran dan memajukan kawasan tersebut sampai ke manca negara, yakni bisnis alat berat. "Saat itu banyak tamu saya datang dari Jepang, Korea, Cina, Thailand untuk membeli akat berat bekas maupun baru.

 

"Saya dipaksa hengkang dan dijanjikan lahan baru, tapi sampai sekarang tidak terealisasi. Kalau bisa diseea lagi saya siap kembali," kata dia.

 

Benny mengaku dirinya merintis bisnis akat berat sejak 2001 di kemayoran.

"Saat pertama kali buka bisnis alat berat di kemayoran memang berat. Karena harus membangun sendiri bangun kantor dan sebagainya. Apalagi bisnis alat berat memerlukan investasi yang cukup besar," papar dia.

Dia menjelaskan bagi pengusaha yang penting adalah kepastian hukum agar investor asing percaya berinvestasi di dalam negeri.

"Kalau disediakan lahan baru, tidak ada masalah saya kembali lagi berbisnis dan menghidupkan kawasan kemayoran dengan jaminan regulasi yang jelas," ujarnya.