DPR Harus Bentuk Pansus Kemayoran

Oleh : Herry Barus | Kamis, 11 Juli 2019 - 17:09 WIB

Wisma atlet Kemayoran
Wisma atlet Kemayoran

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pengamat politik Rusmin Effendy menyarankan Komisi II DPR segera membentuk panitia khusus (pansus) kemayoran guna mengusut kinerja Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran (PPKK). Pasalnya, kinerja PPKK saat ini terkesan menjadi bancaan instansi tertentu yang sama sekali tidak profesional sehingga PPKK mengalami defisit keuangan.

"Bagaimana mungkin PPKK yang sedang defisit keuangan justru merekrut karyawan baru. Apalagi jajaran direksi direkrut dari instansi tertentu yang tidak memahami keberadaan PPKK sebagai badan layanan umum," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Rusmin berharap DPR segera mengambil langkah-langkah politik dan melakukan fungsi pengawasan guna menyelamatkan PPKK yang selama ini menjadi tanggung jawab kementrian sekretariat negara tersebut.

Dia mensinyalir ada oknum-oknum tertentu yang bermain dalam pengangkatan direksi PPKK demi kepentingan kelompok tertentu. Padahal kawasan kemayoran sejak dulu diperuntukan sebagai kawasan bisnis dan perdagangan.

"Banyak lahan tidur yang sampai sekarang tidak dimanfaatkan secara memadai. Kalau di manfaatkan tentunya bermanfaat menutupi defisit keuangan.

Dia juga mencontohkan banyak pengusaha yang dipaksa hengkang tanpa alasan jelas karena tidak ada regulasi yang jelas. Padahal merek siap memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif.

"Ada pengusaha yang sudah menyewa selama 16 tahun diputus kontraknya secara sepihak dengan alasan pembangunan wisma atlit.

"Saat itu direksi PPKK akan memberikab kompensasi lahan lain yang bisa disewa. Wisma atlit sudah dimanfaatkan buat asian games, tapi lahan kosong yang dijanjikan tidak juga direalisasikan," tegas dia.

Rusmin juga berharap Mensesneg bisa turun tangan mengatasi kemelut internal PPKK, termasuk membuat regulasi bagi penyewa lahan.

Salah satu pengusaha Leo Fernando mengaku sudah dua kali mengakukan permohonan sewa lahan, tapi ditolak dengan alasan yang tidak rasional.

Dia mengakui, kawasan kemayoran memang strategis untuk dijadikan pusat bisnis dan perdagangan.

"Kita pengusaha tidak berharap banyak kalau regulasi sewa menyewa jelas. "Persoalannya kenapa surat saya ditolak dengan alasan yang tidak jelas. Kalau memang tidak boleh juga tidak masalah," kata dia.

 

Sedangkan Benny Kurniajaya mengaku, dirinya pernah menyewa lahan selama 16 tahun di kemayoran dan memajukan kawasan tersebut sampai ke manca negara, yakni bisnis alat berat. "Saat itu banyak tamu saya datang dari Jepang, Korea, Cina, Thailand untuk membeli akat berat bekas maupun baru.

 

"Saya dipaksa hengkang dan dijanjikan lahan baru, tapi sampai sekarang tidak terealisasi. Kalau bisa diseea lagi saya siap kembali," kata dia.

 

Benny mengaku dirinya merintis bisnis akat berat sejak 2001 di kemayoran.

"Saat pertama kali buka bisnis alat berat di kemayoran memang berat. Karena harus membangun sendiri bangun kantor dan sebagainya. Apalagi bisnis alat berat memerlukan investasi yang cukup besar," papar dia.

Dia menjelaskan bagi pengusaha yang penting adalah kepastian hukum agar investor asing percaya berinvestasi di dalam negeri.

"Kalau disediakan lahan baru, tidak ada masalah saya kembali lagi berbisnis dan menghidupkan kawasan kemayoran dengan jaminan regulasi yang jelas," ujarnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Rencana Pembangunan Solar Park di Indonesia Timur (foto Kemnterian ESDM)

Minggu, 17 Januari 2021 - 15:10 WIB

Tak Kalah dengan Portugal dan Arab Saudi, Dirjen EBTKE: Kami Akan Bangun Solar Park, Satu Hamparan Luas di Indonesia Timur yang Isinya Solar Panel Saja...

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyatakan bahwa Pemerintah akan berencana mengembangkan taman panel surya atau surya…

PT Kimia Farma Tbk (KAEF)

Minggu, 17 Januari 2021 - 14:35 WIB

PEFINDO Berikan Peringkat 'idAA-' kepada MTN Kimia Farma

PEFINDO memberikan peringkat “idAA-” kepada MTN Kimia Farma Tbk (Kimia Farma) sebesar Rp600 miliar yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2021.

Ilustrasi Vaksin Covid-19 (Photo by Lifestyle - Bisnis.com)

Minggu, 17 Januari 2021 - 14:15 WIB

Warga Tolong Catat! Ini Daftar Kelompok Masyarakat yang Tak Bisa Disuntik Vaksin COVID-19 Sinovac

Pemerintah telah resmi memulai program vaksinasi COVID-19 yang diberikan secara gratis kepada masyarakat, Rabu (13/01/2021) lalu, ditandai dengan pemberian vaksin kepada Presiden RI Joko Widodo…

Ilustrasi gas elpiji

Minggu, 17 Januari 2021 - 14:04 WIB

Tolong Catat! Menteri ESDM Tetapkan Harga Patokan Elpiji 3 Kg

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 253.K/12/MEM/2020 tentang Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram. Harga…

The Mandalika Sport Tourism

Minggu, 17 Januari 2021 - 13:00 WIB

The Mandalika NTB Siap Jadi Destinasi Sport Tourism Unggulan

. Selain mengadakan perbincangan dan diskusi mengenai progres pembangunan The Mandalika, Menparekraf juga mengunjungi Masjid Nurul Bilad, bakal lokasi pembangunan Creative Hub, Kuta Beach Park,…