HGU Punya Kekuatan Hukum Dalam Usaha Perkebunan

Oleh : Herry Barus | Kamis, 27 Juni 2019 - 17:00 WIB

Kebun Kelapa Sawit (Ist)
Kebun Kelapa Sawit (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Pemerintah menjamin bahwa Hak Guna Usaha (HGU) memiliki kekuatan hukum dalam hal kepemilikan atau penguasaan dan pengelolaan areal atau wilayah yang digunakan sebagai usaha perkebunan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ery Suwondo mengatakan,  seperti halnya Sertifikat Hak milik (SHM), HGU juga bersifat  bersifat pribadi (privat). Ini berarti tidak mudah dan bisa sembarang orang dengan seenaknya bisa mengakses data-data HGU.

“Berbeda dengan SHM, HGU berbatas waktu  35 serta bisa diperpanjang hingga 25 tahun. HGU juga tidak bisa diwariskan turun temurun,” kata Ery dalam satu diskusi yang diadakan di Kampus IPB Dramaga, belum lama ini.

Ery mengakui, salah satu pemicu problematika yang berdampak pada konflik horizontal warga negara, pihak swasta dan pemerintah di lapangan yang menimbulkan permasalahan, serta kerugian ekonomi tingkat nasional  terjadi, terutama karena lahan perkebunan bersinggungan dengan hutan atau kawasan hutan.

“Pemberian HGU yang bermasalah, biasanya bersinggungan dengan hutan atau kawasan hutan. Namun pada prinsipnya, Kementerian ATR/BPN menerapkan proses yang ketat dan clear and clean,” ujar Ery Suwondo.

Sebagai contoh, hingga kini pihaknya masih menahan pemberian HGU untuk 80 ribu hektare bakal areal perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah.

Hal ini karena arealnya bersinggungan bahkan masuk atau memakai kawasan hutan. Jika HGU itu diberikan maka akan mengubah tata ruang wilayah tersebut secara signifikan.

Ery mengharapkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan dapat menjadi solusi tumpang tindih regulasi dan peraturan terkait lain yang menjadi penyebab timbulnya konflik lahan di perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit.

“Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sedang memproses bersama DPR. Kebijakan ini sebagai upaya untuk mengatasi dan mensinergikan regulasi yang tumpang tindih dalam pengelolaan Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri,” kata Ery Suwondo.

Pendapat senada dikemukakan pengamat hukum kehutanan dan lingkundan DR Sadino. Dia mengingatkan, pemerintah punya kewenangan untuk menolak membuka seluruh data HGU karena tata cara di undang-undang perkebunan sangat ketat untuk mendapatkan HGU. 

Selain produser ketat, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan HGU sangat panjang.

”Pemerintah juga menerapkan aturan konsesi clear and clean sebelum menerbitkan izin HGU,” kata dia. 

Menurut Sadino, dalam proses pembuatan HGU, semua persoalan menyangkut hak rakyat dan ulayat sudah diselesaikan terlebih dulu, sebelum HGU diterbitkan. Hanya saja, Persoalan terbesar yang sering terjadi, biasanya ada kelompok tertentu yang merupakan pendatang kerap mengatasnamakan rakyat untuk menuntut tanah yang bukan haknya.”Ini persoalan klasik yang terjadi hampir diseluruh konsesi,” kata dia.

Anggota Komisi II DPR Firman Subagyo mengingatkan, meski Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), namun tidak serta merta informasi soal HGU itu bisa dibuka untuk umum.

“Ada kepentingan yang lebih besar yang harus dilindungi dan semua pihak perlu memahami menghormati keputusan pemerintah,” kata dia.

Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan.

HGU diberikan untuk masa berlaku paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Setelah jangka waktu HGU dan perpanjangannya selama 25 tahun telah berakhir, pemegang hak dapat diberikan pembaruan HGU di atas tanah yang sama untuk jangka waktu paling lama 35 tahun.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Sosial Media (Foto Dok Industry.co.id)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 05:00 WIB

Pemblokiran Data di Papua dan Papua Barat

Untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya, setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, Kementerian Komunikasi dan…

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. (Foto: Bamsoet.com)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 04:00 WIB

Bamsoet: Semua Pihak di Papua Harus Bisa Menahan Diri

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta saudara-saudara sebangsa di Papua bisa menahan diri, begitupun dengan berbagai pihak lainnya dari mulai aparat TNI/Polri, pemerintah daerah, hingga…

Peta Nduga Papua (Foto Dok Industry.co.id)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 03:07 WIB

Residen Jokowi Didorong Bentuk Special Envoy untuk Papua

Penyikapan pemerintah atas menguatnya rasisme terhadap warga Papua dan aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat, menggambarkan ketidakmampuan (unable) atau keengganan (unwilling) pemerintah…

Bukti Komitmen Dukung Peningkatan Kompetensi Wartawan

Kamis, 22 Agustus 2019 - 00:12 WIB

LSPR Selenggarakan Uji Kompetensi Wartawan Bali

Bali-wartawan tergabung dari 13 media massa di Bali siap menjalankan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan oleh LSPR-Bali dan ASEAN Public Relations Network (APRN) berkolaborasi…

Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas AJPKM

Rabu, 21 Agustus 2019 - 23:52 WIB

Peresmian Asosiasi Jurnal Pengabdian Masyarakat (AJPKM)

Jakarta-Sebanyak 15 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dari 15 perguruan tinggi di Indonesia, mendeklarasikan berdirinya Asosiasi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat…