Lima Paket Kebijakan, Dukung Industri Properti Nasional

Oleh : Herry Barus | Senin, 24 Juni 2019 - 18:07 WIB

Ilustrasi Properti
Ilustrasi Properti

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Kepala BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara dalam keterangan pers di Jakarta, mengemukakan, kelima paket kebihakan itu terdiri atas: a. penyesuaian batasan tidak kena PPN (Pajak Pertambahan Nilai) rumah sederhana sesuai daerahnya; b. pembebasan PPN atas rumah/bangunan korban bencana alam.

Selain itu juga c. peningkatan batasan nilai hunian mewah yang dikenakan PPh (Pajak Penghasilan) dan PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) dari Rp5-10 miliar menjadi Rp30 miliar; d. penurunan tarif PPh Pasal 22 atas hunian mewah dari 5% menjadi 1%; dan e. simplifikasi prosedur validasi PPh penjualan tanah/bangunan dari 15 hari menjadi 3 hari kerja.

Suahasil menjelaskan, sektor properti dalam makro perekonomian dicatat sebagai investasi karena dianggap barang jangka panjang yang menghasilkan efek berganda (multiplier effect) karena terkait dengan banyak jasa dan industri yang menggerakkan ekonomi.

“Kalau kita ingin menggairahkan investasi salah satunya adalah perhatikan sektor properti sebagai penarik perekonomian yang menghasilkan multiplier effect. Sektor properti berhubungan dengan hampir seluruh sektor yang penting bagi perekonomian. Dia terkait dengan sektor konstruksi, jasa keuangan, perdagangan, informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, bahkan industri makanan, transportasi, pergudangan, dan lain-lain,” jelas Suahasil dalam konperensi pers di Aula Djuanda gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, akhir pekan lalu.

Ia menambahkan, properti mewah perlu diberi insentif agar pengembang memiliki keuntungan (margin profit) yang lebih tinggi untuk membangun rumah medium dan sederhana.

Batasan Rumah Sederhana

Dalam kesempatan itu Kepala BKF Kemenkeu Suahasil Nazara kepada awak media juga menyampaikan rincian batasan insentif fiskal untuk mendorong investasi di sektor properti sebagai tertuang dalam daftar batasan harga jual rumah sederhana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Terkait batasan harga jual Rumah Umum Bebas PPN, dibagi atas 5 zona, yaitu zona pertama Pulau Jawa (kecuali Jakarta, Bogor Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatera (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) dari Rp130 juta di tahun 2018 menjadi Rp140 juta di tahun 2019 dan Rp150.500.000 di tahun 2020 mendatang.

Zona kedua yaitu Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) dari Rp142 juta di tahun 2018 menjadi Rp153 juta di tahun 2019 dan Rp164.500.000 di tahun 2020 mendatang.

Zona ketiga yaitu Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) dari Rp136 juta di tahun 2018 menjadi Rp146 juta di tahun 2019 dan Rp156.500.000 di tahun 2020 mendatang.

Zona keempat yaitu Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Mahakam Ulu dari Rp148.500.000 di tahun 2018 menjadi Rp158 juta di tahun 2019 dan Rp168 juta di tahun 2020.

Zona kelima yaitu Papua dan Papua Barat dari Rp205 juta di tahun 2018 menjadi Rp212 juta di tahun 2019 dan Rp219 juta di tahun 2020 mendatang.

Sebagai informasi, batasan harga jual tahun 2018 diatur dalam PMK 113/PMK.03/2014 sedangkan batasan harga jual tahun 2019 dan 2020 ditetapkan berdasarkan masukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dan mempertimbangkan inflasi sektor perumahan

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Karna Brata Lesmana (Kedua dari kanan), pengusaha asal Jakarta yang Mengaku Jadi Korban Pembatalan Sertifikat Lahan Miliknya

Selasa, 23 Juli 2019 - 23:03 WIB

Pengusaha Ini Membantah Pernyataan Yusril

Jakarta - Salah satu penyebab terjadinya masalah pertanahan di Indonesia adalah tak adanya kepastian hukum. Kerap terjadi dalam kasus sengketa lahan, klaim atas bukti kepemilikan yang sah. Jika…

200 anak panti asuhan merayakan Hari Anak Nasional dengan melakukan berbagai hal menarik di Haluun by Haluu.(ist)

Selasa, 23 Juli 2019 - 22:03 WIB

Keceriaan 200 Anak Panti Rayakan HAN di Baluun By Haluu World

Berbagai aktivitas seru seperti ber-selfie ria di Baluun Exhibition hingga bermain sambil berkenalan dengan teman baru.

Pariwisata di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur (Foto Ist)

Selasa, 23 Juli 2019 - 22:00 WIB

Labuan Bajo NTT Diharapkan Jadi Destinasi Wisata Premium

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya berharap Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT) bisa menjadi destinasi ekowisata yang berkelas atau destinasi pariwisata premium.

Mewakili Indonesia Wowbid Hadir di Konfrensi Teknologi Digital Rise 2019 di Hongkong

Selasa, 23 Juli 2019 - 21:59 WIB

Mewakili Indonesia Wowbid Hadir di Konfrensi Teknologi Digital Rise 2019 di Hongkong

Sebuah konferensi besar di dunia yang didatangi para pelaku bisnis digital dan para startup, RISE 2019 diadakan selama tiga hari di Hong Kong Convention Centre pada tanggal 8 Juli 2019 hingga…

Rosdiana Setyaningrum MPsi, MHPEd, seorang Psikolog anak dan keluarga.(ist)

Selasa, 23 Juli 2019 - 21:50 WIB

Pentingnya Kembangkan Keterampilan Anak Saat SD

Keterampilan bersosialisasi, IQ, dan kreatifitas anak akan selesai di usia 12 tahun.