Kemenperin Berhasil Pertahankan Opini WTP 11 Kali Berturut-turut

Oleh : Ridwan | Rabu, 12 Juni 2019 - 20:10 WIB

Anggota II BPK Agus Joko Pramono saat menyerahkan penghargaan Opini WTP kepada Sekjen Kemenperin Haris Munandar
Anggota II BPK Agus Joko Pramono saat menyerahkan penghargaan Opini WTP kepada Sekjen Kemenperin Haris Munandar

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan tahun 2018. 

Terhadap capaian ini, Kemenperin mampu mempertahankan 11 kali berturut-turut atas penilaian tertinggi tersebut sejak tahun 2008.

"Ini merupakaan penghargaan bagi kami, yang sekaligus wujud konsistensi dalam mempertahankan kinerja pengelolaan keuangan yang baik atau prudent," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar seusai menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) 2018 di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (12/6).

LHP atas Laporan Keuangan Kemenperin tahun 2018 yang dinilai WTP tersebut, diserahkan langsung oleh Anggota II BPK Agus Joko Pramono kepada Sekjen Kemenperin. Turut hadir pula Inspektur Jenderal Kemenperin Setyo Wasisto dan Kepala Biro Keuangan Kemenperin Fauzi Saberan.

Menurut Haris, keberhasilan dalam mempertahankan opini WTP ini tidak lepas dari komitmen dan kekompakan dari seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenperin. 

"Kami punya satker cukup banyak. Misalnya di lingkungan BPSDMI itu ada 26 satker. Kemudian di BPPI ada 24 satker. Artinya, semua telah mengikuti arahan pimpinan pusat," ungkapnya.

Opini BPK merupakan pengakuan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan informasi laporan keuangan sesuai SAP, kepatuhan pada Peraturan dan Perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Haris menegaskan, seluruh pegawai Kemenperin dari tingkat pimpinan tertinggi sampai jajaran staf terus bertekad melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam tahun-tahun mendatang. Selain itu menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan berupa temuan dan rekomendasi BPK sehingga opini WTP dapat dipertahankan. 

"Dalam upaya mempertahankannya, kami akan terus mengikuti atau mempelajari informasi atau aturan baru terutama yang terkait dengan pengelolaan keuangan, sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah," paparnya.

Haris menyebutkan, beberapa langkah strategis yang telah dilakukan, antara lain melalui perbaikan sistem pelaksanaan dan pelaporan keuangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) khusunya di bidang keuangan, serta pengimplementasian SPI secara efektif dan efisien.

"Komitmen tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan upaya pemerintah untuk membenahi, menjaga, serta memaksimalkan pengelolaan keuangan negara sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional dan moral kepada masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Irjen Kemenperin menyampaikan rasa bangga dan bersyukur atas upaya yang telah dilakukan seluruh jajaran Kemenperin dalam mempertahankan tradisi meraih opini WTP dari BPK. 

Ia menambahkan, pihaknya berterima kasih kepada seluruh insan Kemenperin atas kerja sama dalam mengelola keuangan dengan baik. Alhamdulilah, ini merupakan kerja keras dari semua sektor Kemenperin, tuturnya.

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kemenperin tahun 2018, disajikan nilai realisasi pendapatan sebesar Rp256,79 miliar atau mencapai 106,77 persen dari target pendapatan sebesar Rp240,52 miliar. Sedangkan realisasi belanja negara sebesar Rp2,62 triliun atau mencapai 92,28 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2,8 triliun.

Pada Laporan Neraca Kemenperin tahun 2018, disajikan nilai Aset Lancar sebesar Rp418,48 miliar, Aset Tetap (netto) Rp4,89 triliun, aset lain Rp356,92 miliar, kewajiban Rp24,94 miliar, dan ekuitas sebesar Rp5,64 triliun.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi

Rabu, 03 Juni 2020 - 20:20 WIB

Perubahan Postur APBN 2020, Jokowi: Harus Dijaga, Transparan, Hati-hati Moral Hazard

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Perubahan Postur APBN Tahun 2020 pada Rabu (3/6/2020) melalui rapat terbatas secara virtual di Jakarta.…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria

Rabu, 03 Juni 2020 - 19:21 WIB

Beredar Kabar Anies Perpanjang PSBB, Mal di Jakarta Batal Dibuka, Ini Penjelasan Pemprov

Pemprov DKI Jakarta kembali menegaskan bahwa Mal belum diizinkan beroperasi di Jakarta. Sebelumnya tersiar informasi yang menyebutkan pusat perbelanjaan atau mal akan dibuka kembali pada 5 dan…

Menkeu Sri Mulyani (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 03 Juni 2020 - 18:52 WIB

Sah! Pemerintah Gelontorkan Rp677,2 Triliun Dana Covid-19, Ini Rinciannya...

Seusai rapat terbatas dengan Presiden melalui video conference, di Jakarta, pada rabu (3/6/2020), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa total anggaran untuk penanganan…

Taralite

Rabu, 03 Juni 2020 - 18:42 WIB

Fintech P2P Lending Taralite Raih Izin Usaha Dari Otoritas Jasa Keuangan

Dengan adanya izin dari OJK tersebut, perusahaan yang merupakan bagian dari Grup OVO yang sebelumnya berstatus “Terdaftar” di OJK, kini meningkat menjadi perusahaan P2P Lending berlisensi…

Chief Credit Officer & Co-Founder, Christopher Gultom

Rabu, 03 Juni 2020 - 18:20 WIB

Sambut New Normal, Akseleran Siapkan Strategi Mitigasi Risiko Kredit

Menyambut New Normal, Akseleran menyiapkan sejumlah strategi untuk memitigasi risiko kredit bermasalah (non performing loan/NPL) guna mendukung kebangkitan perekonomian nasional.