Lewat PUPS, Indonesian Tobacco Targetkan Dana Rp63 Miliar

Oleh : Abraham Sihombing | Selasa, 28 Mei 2019 - 14:33 WIB

Direksi dan Komisaris PT Indonesian Tobacco berfoto bersama usai acara Rapat Uji Tuntas (Due Diligence Meeting/DDM) di Jakarta, Selasa (28/05/2019)
Direksi dan Komisaris PT Indonesian Tobacco berfoto bersama usai acara Rapat Uji Tuntas (Due Diligence Meeting/DDM) di Jakarta, Selasa (28/05/2019)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Manajemen PT Indonesian Tobacco Tbk menargetkan dana antara Rp49-63 miliar dari penawaran 274,06 juta lembar saham atau setara 29,13% kepada publik melalui mekanisme Penawaran Umum Perdana Saham (PUPS).

“Dalam PUPS tersebut, kami menawarkan saham-saham tersebut antara Rp180-230 per unit sepanjang masa penawaran umum pada 27-31 Mei 2019,” ujar Direktur Utama perseroan, Djonny Saksono, pada acara paparan publik di Jakarta, Selasa (28/05/2019).

Djonny mengemukakan, seluruh dana PUPS tersebut akan digunakan perseroan untuk membiayai peningkatan stok bahan baku, yakni pembelian daun tembakau dari berbagai daera di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan di pasar lokal.   

Djonny menuturkan, rencana untuk menjadi perusahaan publik sesungguhnya sudah mengemuka sejak 1990-an, namun baru terealisasi pada tahun ini setelah melalui proses yang cukup panjang. “Kami ingin menerapkan prinsip good corporate governance, sudah saatnya go-public untuk lebih membesarkan perusahaan,” imbuh Djonny.

Menurut rencana, saham perseroan akan dicatatkan di BEI pada 4 Juli mendatang. Dalam penawaran saham tersebut, PT Phillip Sekuritas Indonesia ditetapkan sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Sebelum penawaran umum, Djonny Saksono juga menjadi pemilik saham perseroan dengan porsi 90,1% dan sisanya milik PT Anugerah Investindo Nusantara 9,9%.

Perusahaan yang didirikan pada 1955 di Malang, Jawa Timur tersebut membukukan aset Rp355,67 miliar per Desember 2018. Itu terdiri dari kewajiban sebesar Rp149,66 miliar dan modal senilai Rp206,01 miliar.

Per Desember 2018, produsen dan eksportir tembakau linting itu meraih pendapatan Rp134,51 miliar dan laba bersih Rp8,24 miliar, sehingga marjin laba bersi 6,12%. Pendapatan itu berasal dari penjualan tembakau linting ke pasar domestik dan pasar ekspor, yaitu ke Singapura, Malaysia serta Jepang.

Beberapa tembakau yang diproduksi perseroan bermerek Butterfly, Kuda Terbang, DC 9, Djago Tarung, Mawar Anggrek, Kuda Terbang Merah, Kuda Terbang Biru, Roda Terbang, Deer, Roadhouse, Lampion Lilin, Anggur Kupu, Bunga Sakura, Pohon Sagu, Deer, Save, dan Black Bear. (Abraham Sihombing)

 

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Agens hayati pembasmi hama (Doc: Kementan)

Minggu, 31 Mei 2020 - 13:16 WIB

Kabar Gembira! Ini Agens Hayati Ramah Lingkungan Basmi Hama

Kesadaran masyarakat akan dampak negatif penggunaan pestisida yang kurang bijaksana, baik terhadap manusia maupun terhadap lingkungan semakin tinggi. Prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT)…

Ilustrasi Anak Sekolah (ist)

Minggu, 31 Mei 2020 - 13:15 WIB

Catat! Tahun Ajaran Baru Beda dengan Pembukaan Sekolah 13 Juli 2020

Proses Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020 akan segera dimulai, artinya sistem pembelajaran akan segera masuk Tahun Ajaran baru 2020/2021.

kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Minggu, 31 Mei 2020 - 13:09 WIB

Dasyat! Ini Teknologi Modifikasi Cuaca untuk Cegah Karhutla

Jakarta-Siaga kolaboratif dan langkah preventif merupakan upaya yang harus dilakukan para pemangku kepentingan dalam menghadapi musim kering tahun ini.

OPPO Indonesia

Minggu, 31 Mei 2020 - 12:45 WIB

OPPO Berikan Cashback Perangkat A12 dan A9 2020

OPPO seri A merupakan perangkat yang populer di kalangan anak muda di Indonesia. Perangkat lini seri A datang dengan mengusung desain yang trendi dan modern, warna perangkat yang sejalan dengan…

Ilustrasi Uang Pemerintah

Minggu, 31 Mei 2020 - 12:25 WIB

Anggaran Covid-19 Rp405,1 triliun, Timwas DPR: BPK Harus Detail, Agar Tidak Terjadi Kesalahan

Tim Pengawas (Timwas) Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI meminta Badan Pemeeiksa Keuangan (BPK) melakukan pengawasan secara detail terhadap penggunaan anggaran ini.