Lonjakan Defisit Neraca Dagang Tuntut Reformasi Struktural

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kabar kurang menggembirakan kembali mengejutkan pasar finansial Indonesia pada pertengahan Mei ini. Tak hanya polemik perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok semakin panas, investor juga dikejutkan oleh lonjakan defisit neraca dagang (trade deficit) hingga US$ 2,5 miliar selama April 2019 yang jauh melebihi konsesus US$ 500 juta. Penyebabnya adalah kejatuhan nilai ekspor yang lebih tajam ketimbang penurunan impor.
 
Menurut Budi Hikmat, Kepala Makro Ekonomi dan Direktur Strategi Investasi PT Bahana TCW Investment Management, membesarnya defisit neraca dagang di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama 2019 yang tak sesuai dengan ekspektasi pasar menjadi ‘teguran keras’ bagi Indonesia.

 “Ini menunjukkan bangsa kita masih kurang produktif dan kompetitif, sehingga ke depannya berdampak pada risiko menua sebelum kaya,” ungkap Budi Hikmat dalam siaran pers pada Selasa ini (21/5/2019).
 
Mengingat defisit neraca berjalan menjadi faktor fundamental yang memperlemah rupiah, kata Budi, para analis mempertanyakan berapa sesungguhnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pantas? Pasalnya, jika pemerintah terus memacu pertumbuhan lebih tinggi, hal ini cenderung memperburuk defisit neraca dagang yang berdampak semakin memperlemah rupiah, memperberat utang luar negeri, menekan prospek investasi pasar modal hingga melonjakkan biaya pemberangkatan calon jemaah haji.
 
Untuk mengatasi defisit neraca dagang ini, Budi menyarankan pemerintah berani mengambil sikap "tidak populis".
 
"Bahkan kebijakan ekonomi Nabi Yusuf sendiri (QS 12:47) cenderung tidak populis termasuk melalui penjatahan ransum makanan per keluarga dalam menghadapi masa paceklik. Ketika saudaranya datang dari luar negeri Mesir dengan membawa 11 karung makanan namun yang datang hanya 10 orang, Nabi Yusuf menanyakan mengapa satu orang lain tidak mengambil sendiri. Sikap penghematan ini bisa diteladani pemerintah terutama untuk berbagai konsumsi barang yang kita impor,“ ungkap Budi.
 
Budi merujuk upaya memperketat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang terus menjadi penyumbang defisit neraca dagang dengan menyesuaikan harga BBM dengan harga minyak global saat ini. Sebagai info, sepanjang April 2019, impor minyak dan gas (migas) mencapai US$ 2,24 miliar. Angka ini melonjak 47% dibanding Maret 2019. Hal ini mendesak dilakukan mengingat produksi minyak kita hanya separuh konsumsi.
 
“Untuk itu, ada sejumlah gagasan yang diusulkan kami, sejumlah ekonom senior, sebagai reformasi struktural kepada pemerintah. Gagasan itu di antara lain meningkatkan tabungan masyarakat guna membiayai berbagai pengeluaran di kemudian hari seperti untuk kesehatan, perumahan hingga program pensiun, mendorong pemerintah untuk mempercepat penggunaan barang lokal ketimbang barang impor, dan membangun sarana pelatihan kerja di berbagai kota,” sebut Budi.

Adapun, lanjutnya, risiko krisis terbesar terjadi ketika seorang menua, namun tak punya aset yang menjadi sumber pendapatan setelah tak bekerja. Hal ini diperparah jika kita punya utang dan juga penyakit kritis.

Budi mencontohkan, pemerintah seperti Tiongkok dan Singapura telah menerapkan kebijakan mendisiplinkan budaya hidup hemat dan cermat, yang cenderung kurang populis. Namun, kini dua negara tersebut telah menjadi negara maju.

“Dengan menerapkan budaya hidup hemat dan cermat, manfaatnya tak hanya memberi perbankan likuiditas yang cukup untuk penyaluran kredit, tetapi juga untuk menekan defisit neraca berjalan,” papar Budi.  
 
Adapun saat ini, lanjut Budi, para analis dan investor tengah menunggu pergantian kabinet pemerintah di pemerintah baru Joko Widodo - Ma’ruf Amin yang lebih mendorong upaya penguatan daya saing dan investasi langsung luar negeri yang masuk ke Indonesia, di antaranya seperti posisi kementerian keuangan, kementerian perindustrian, perdagangan, ketenagakerjaan, pariwisata dan pendidikan.