Menristekdikti: Elemen Kampus Netral Tak Terprovokasi Kelompok Massa yang Miliki Kepentingan

Oleh : Herry Barus | Senin, 20 Mei 2019 - 11:00 WIB

Menristekdikti Mohamad Nasir (Foto Dok Humas)
Menristekdikti Mohamad Nasir (Foto Dok Humas)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meminta mahasiswa dan semua elemen yang ada di kampus tidak ikut dalam aksi massa yang akan digelar pada 22 Mei mendatang.

"Saya berharap semua elemen kampus netral dan tidak terprovokasi dengan sekelompok massa yang memiliki kepentingan," ujar dia usai buka puasa bersama Ikatan Alumni Universitas Indonesia (UI) di Jakarta, Minggu (19/5/2019)

Nasir berharap, semua pihak saling menjaga ketertiban maupun situasi kondusif negara.

Ia meminta semua pihak mempercayakan penyelenggaraan pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kalaupun ada kecurangan, kata dia, maka harus dilaporkan kepada institusi yang berwenang atau dengan kata lain mengikuti mekanisme yang ada.

"Untuk itu, kami meminta pada rektor baik kampus negeri maupun swasta untuk menjaga agar kampusnya tidak ikut campur dalam masalah ini," kata dia.

Dia menambahkan untuk menyalurkan aspirasi tidak harus dengan cara demonstrasi, namun banyak cara lain yang bisa dilakukan.

Begitu juga dengan alumnus, ia juga minta tidak terlibat dalam aksi itu karena alumnus merupakan manusia dewasa dan jangan sampai memprovokasi.

Ketua Iluni UI Arief Budhy Hardono mengatakan pihaknya menjaga konsep demokrasi, salah satunya mengeluarkan pendapat, namun konsep konstitusional juga harus tahu.

"Kami minta untuk tanggal 22 Mei mendatang, agar semua pihak menurunkan ketegangan dan menjaga relawan dan massanya untuk tidak anarkis. Kita juga harus menghormati keputusan KPU," kata dia.

Apabila ada hal lain seperti ketidakpuasan akan hasil pemilu, kata dia, protes harus dilakukan secara konstitusional.

Sementara itu Partai Demokrat seperti diinformasikan Antara memastikan tidak akan terlibat dalam aksi massa tanggal 22 Mei 2019 yang akan menolak atau mempersoalkan hasil Pemilu serentak 2019.

"Saya pastikan dari Partai Demokrat 'ndak' ikut itu," kata Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan di sela proses rekapitulasi tingkat nasional KPU RI, di Jakarta, Senin (20/5/2019)

Hinca mengatakan bilamana terdapat dugaan kecurangan dalam pemilu, Demokrat memilih untuk mengikuti alur konstitusional melalui pengaduan kepada Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi.

Menurut dia, selama ini Demokrat mendukung penuh pelaporan dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan Badan Pemenangan Prabowo kepada Bawaslu, karena itu adalah jalur yang konstitusional.

Adapun dia menekankan Demokrat tetap akan berada dalam koalisi partai politik pendukung Prabowo-Sandi sampai hasil akhir penghitungan suara pemilu diumumkan 22 Mei 2019.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kembalinya The Winner (Foto Dok Industry.co.id)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 22:00 WIB

Kembalinya The Winner Band

Meski industri musik belum menunjukan gairahnya, ini ditandai belum maraknya para musisi dan penyanyi meluncurkan karya-karyannya. Namun hal itu tidak membuat para musisi muda yang tergabung…

Konferensi pers RedDoorz buka peluang jelajahi Indonesia melalui program 'Tenaga Kerja Impian' di Jakarta, Kamis (22/8).(Ist)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 21:12 WIB

Buka Peluang Jelajahi Indonesia Melalui Program 'Tenaga Kerja Impian'

Tiga orang terpilih akan berkesempatan menjelajahi Indonesia selama tiga bulan dan mewujudkan mimpi menjadi travel influencer.

First Media Luncurkan First Warriors (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 20:05 WIB

Siapkan Atlet eSport Handal, First Media Hadirkan First Warriors Berhadiah Total Rp1,3 Miliar

Dalam upayanya membangun ekosistem eSports, First Media bersama dengan para mitranya menyelenggarakan First Warriors melalui kompetisi di enam kota besar, yaitu Jakarta, Medan, Batam, Surabaya,…

Ilustrasi ekonomi.(Ist)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 20:01 WIB

Desas-desus Tentang Stimulus Fiskal Menguat

Kekhawatiran resesi dunia meningkat menyusul perpindahan dana dari ekuitas ke obligasi.

Narada melakukan literasi keuangan terhadap anggota PKK Kota Administrasi Jakarta Barat, yang terdiri dari anggota delapan TP PKK Kecamatan Se-Jakbar, dan 56 Ketua PKK Kelurahan Se-Jakbar.(Ist)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 19:47 WIB

Cetak Duta Investasi dan Ibu Cerdas Keuangan

Kelas tersebut dihadiri oleh 73 anggota PKK Kota Administrasi Jakarta Barat, yang terdiri dari anggota delapan TP PKK Kecamatan Se-Jakbar, dan 56 Ketua PKK Kelurahan Se-Jakbar.