OJK Cabut Izin Usaha BPR Muamalat Yotefa Jayapura

Oleh : Wiyanto | Rabu, 15 Mei 2019 - 11:08 WIB

OJK
OJK

INDUSTRY.co.id

Jayapura - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengatur dan pengawas lembaga jasa keuangan, mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Yotefa, yang beralamat di Jl. Raya Sentani No. 110, Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Pencabutan izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Yotefa dikeluarkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP- 87/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Yotefa, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2019.

Sebelumnya, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/6/PBI/2011 tanggal 24 Januari 2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/2/DPbS tanggal 31 Januari 2011, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Yotefa sejak tanggal 16 Juni 2016 telah ditetapkan menjadi status BPRS Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari 0%.

Penetapan status BDPK tersebut disebabkan kelemahan dalam pengelolaan strategis oleh manajemen BPRS yang mengakibatkan kinerja BPRS menurun dan berdampak terhadap penurunan rasio KPMM BPRS menjadi di bawah 0%.

Status tersebut ditetapkan dengan tujuan agar Pengurus/Pemegang Saham melakukan upaya penyehatan. Namun, sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan oleh Pengurus/Pemegang Saham untuk keluar dari status BDPK dan BPRS dapat beroperasi secara normal dengan rasio KPMM paling kurang sebesar 8% tidak terealisasi.

Mempertimbangkan kondisi keuangan BPRS yang semakin memburuk dan pernyataan ketidaksanggupan dari Pengurus dan Pemegang Saham dalam menyehatkan BPRS tersebut serta menunjuk Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 56/SEOJK.03/2017 masing-masing tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, maka OJK mencabut izin usaha BPRS tersebut setelah memperoleh pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan pencabutan izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Yotefa, selanjutnya LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. OJK mengimbau nasabah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Yotefa agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPRS dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Timezone dan Play ‘N’ Learn Lippo Mall Kemang Siap Menghadirkan Gaya Bermain yang Lebih Aktif dan Sehat untuk Anak-anak Jaksel

Sabtu, 25 Mei 2019 - 22:00 WIB

Timezone dan Play ‘N’ Learn Lippo Mall Kemang Siap Menghadirkan Gaya Bermain yang Lebih Aktif dan Sehat untuk Anak-anak Jaksel

Timezone dan Play ‘N’ Learn Lippo Mall Kemang Siap Menghadirkan Gaya Bermain yang Lebih Aktif dan Sehat untuk Anak-anak Jaksel

Mentan Amran Sulaiman di perkebunan jagung

Sabtu, 25 Mei 2019 - 21:55 WIB

Mentan Amran Optimistis Program Serasi Sejahterakan Petani

Batola - Kementerian Pertanian (Kementan) optimistis program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sesuai harapan. Untuk memastikannya, Menteri…

Agung Sedayu Retail Indonesia bersama Winkreative Agency dan Monocle Magazine fokus mengembangkan konsep baru dunia retail di Jakarta

Sabtu, 25 Mei 2019 - 21:48 WIB

Agung Sedayu Retail Indonesia bersama Winkreative Agency dan Monocle Magazine fokus mengembangkan konsep baru dunia retail di Jakarta

Agung Sedayu Retail Indonesia bersama Winkreative Agency dan Monocle Magazine fokus mengembangkan konsep baru dunia retail di Jakarta

Berbagai hasil kerajinan kayu yang dibuat oleh warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA di Pontianak

Sabtu, 25 Mei 2019 - 16:05 WIB

Balai Litbang Kemenperin Ciptakan Perajin IKM dari Warga Binaan Lapas

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya menumbuhkan wirausaha baru khususnya di sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM).

PT Dyandra Media International

Sabtu, 25 Mei 2019 - 15:35 WIB

Dyandra Media International Bagikan Dividen Rp 8,5 Miliar

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Dyandra Media International, Tbk (Dyandra) hari ini (24/5), memutuskan, Dyandra akan membagi dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp 8,5 miliar. Nilai…