HGU Tak Bisa Diakses Publik

Oleh : Kormen Barus | Jumat, 10 Mei 2019 - 23:06 WIB

Dr Sadino
Dr Sadino

INDUSTRY.co.id, JAKARTA – Pakar hukum kehutanan dan lingkungan DR Sadino mengatakan bahwa informasi mengenai Hak Guna Usaha (HGU) memang dikecualikan untuk dapat diakses publik. Penutupan akses data HGU bertujuan melindungi kepentingan nasional dan mencegah penyalahgunaan dokumen.

“Kalau kita lihat aturan soal HGU itu memang termasuk yang dikecualikan. Jadi itu tidak bisa dibuka,” ujar Sadino di Jakarta, Jumat (10/5).

Informasi yang dikecualikan itu, kata Sadino diatur dalam Pasal 187 dan Pasal 190 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Menurutnya, selama ini banyak orang yang salah kaprah menterjemahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Di mana seolah-olah publik bisa dengan bebas untuk mengetahui semua informasi yang ada di Republik Indonesia.

Padahal, kata dia, dalam Pasal 17 UU No 14/2008 terdapat beberapa informasi yang dikecualikan. Aturan tersebut termaktub dalam Pasal 17 huruf (d) UU No 14/2008 yang menyatakan bahwa informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.

Masih dalam pasal yang sama huruf (e) menyatakan bahwa informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.

Sadino juga menjelaskan bahwa HGU merupakan dokumen, sehingga soal HGU ini juga diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Di mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pelayan publik tidak boleh membuka dokumen.

“HGU itu kan dokumen, dokumen itu tunduk pada UU Kearsipan. HGU itu dikecualikan. Jadi kalau ada pihak yang mempersoalkan itu, suruh baca saja undang-undangnya. Semuanya sudah dijelaskan dalam UU yang mengatur soal itu,” tegasnya.

Sadino juga meminta pemerintah tidak perlu membuka data HGU perkebunan sawit seluruhnya karena rawan dijadikan alat kampanye hitam. Di sisi lain, negara juga wajib melindungi banyak kepentingan hukum lain terkait kerahasiaan pemerintah provinsi dan investasi.

Salah satunya agar kepercayaan kreditor terhadap dunia usaha tidak menurun karena selama ini HGU juga dijaminkan. “Jika semua data HGU dibuka, maka kepercayaan investor terhadap dunia usaha di Indonesia menjadi berkurang,” kata Sadino.

Menurut Sadino, sebenarnya data umum mengenai keterbukaan HGU sudah ada yang bisa diakses publik. “Data HGU tersebut berupa data luas lahan dan data lainnya yang bersifat agregat, bukan individual.”

Hanya saja, permintaan kelompok sipil untuk mengakses semua data HGU terkait semua dokumen termasuk  file SHP dan peta koordinat sangat berlebihan. “Untuk kepentingan apa seluruh data itu harus bisa diakses. dalam industri sawit selama ini, ujung-ujungnya data ini hanya akan dipergunakan sebagai alat kampanye hitam,” katanya.

Sadino  mengingatkan, pemerintah  punya kewenangan untuk menolak membuka seluruh data HGU  karena tata cara di undang-undang perkebunan sangat ketat untuk mendapatkan HGU.

Selain prosedur yang ketat, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan HGU sangat panjang. Biasanya dalam proses pembuatan HGU, semua persoalan menyangkut hak rakyat dan ulayat sudah diselesaikan terlebih dulu, sebelum HGU diterbitkan.

Anggota Komisi VI DPR Hamdani meminta agar pihak-pihak yang ngotot ingin membuka informasi soal HGU tidak memaksakan kehendaknya. Sebab, pemilik HGU itu juga dilindungi undang-undang.

“Jika undang-undang menyatakan bahwa HGU dikecualikan untuk diketahui publik ya itu harus dihormati,” katanya.

Apalagi, saat ini Indonesia sangat membutuhkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kepentingan yang lebih besar ini, kata Hamdani, harus diutamakan terlebih dahulu.

“Saya kok khawatir apabila informasi soal HGU itu diumbar justru akan menjadi bumerang bagi kita. Apalagi kita saat ini sedang memiliki masalah dengan Uni Eropa soal minyak sawit kita,” kata Hamdani.    

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Selasa, 26 Mei 2020 - 00:04 WIB

'Gembok' Seluruh Pintu Masuk Jakarta, Anies: Kita Tidak Ingin Kerja Keras Dua Bulan Sia-sia

"Ini dilakukan, agar kerja keras puluhan juta orang di Jakarta, ada 10 juta, Jabodetabek adalah lebih dari 25 juta, selama dua bulan lebih bekerja keras menjaga, dan menurunkan tingkat penularan…

Yusuf Rony Kabarjay Lulus jadi TNI AD

Senin, 25 Mei 2020 - 22:47 WIB

Terharu, Cita-cita Yusuf Rony Kabarjay Menjadi Prajurit TNI AD Akhirnya Tercapai

Perjalanan panjang Yusuf Rony Kabarjay (20 th) seorang putra asli Papua dari Kampung Toray, Distrik Sota, akhirnya bisa lulus menjadi anggota TNI AD dalam pengumuman rekrutmen Secata PK Gel…

Arief pegawai Kemenag

Senin, 25 Mei 2020 - 19:40 WIB

Kisah Arief ASN Kemenag Buka Usaha Cukur Gratis plus Berbagi Sembako

Arief berencana meneruskan kegiatan amalnya ini usai lebaran dan selama pandemi. ASN yang akan segera memasuki masa pensiun ini ingin berkhidmah kepada masyarakat sesuai keahlian yang dimilikinya.…

Stefano Cugurra Pelatih Bali United (Foto Dok Tribunnews)

Senin, 25 Mei 2020 - 18:00 WIB

Bali United Tim Sampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H

Sebulan sudah umat Islam seluruh dunia menjalankan ibadah puasa sebelum menyambut hari raya kemenangan sukacita yang dimaknai dengan sebutan Idul Fitri. Tahun ini menjadi hari raya Idul Fitri…

Evan Dimas Persija

Senin, 25 Mei 2020 - 17:30 WIB

Evan Dimas Nikmati Ketupat Opor Ayam Saat Lebaran di Surabya

Gelandang Persija Jakarta Evan Dimas merasa senang bisa merayakan Lebaran bersama keluarganya di Surabaya, Jawa Timur.