Truk Dilarang Melintas di Tol Saat Mudik, Kecuali Truk dengan QR Code

Oleh : Ahmad Fadli | Selasa, 07 Mei 2019 - 10:19 WIB

Ilustrasi truk angkutan barang. (Foto: IST)
Ilustrasi truk angkutan barang. (Foto: IST)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Pemerintah memberikan kelonggaran pada kendaraan berat berupa truk dan tronton yang mengangkut komoditas ekspor dan impor untuk beroperasi jalur tol saat musim mudik lebaran.

Pemerintah sendiri akan melarang truk untuk melewati jalan tol saat memasuki musim mudik lebaran. Pelarangan itu akan dimulai sejak H-3 lebaran hingga H+3 lebaran, aturan ini pun rutin dilakukan setiap tahun.

Namun, tahun ini pemerintah melakukan sebuah terobosan dalam memudahkan kontrol truk-truk ekspor impor yang melewati jalan tol. Pemerintah menandai truk-truk dengan stiker yang memiliki QR Code, sehingga nantinya akan mudah untuk di data.

"Untuk mempermudah pengawasan di lapangan, hari ini kami rapat dan menyepakati bahwa diperlukan adanya stiker seperti tahun lalu. Kalau tahun lalu stikernya dikeluarkan oleh Organda dan Aptrindo, tahun ini disepakati yang mengeluarkan adalah pemerintah, Kementerian Perhubungan bersama Polri, dan dilengkapi QR Code," ujar Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Ahmad Yani saat konferensi pers di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Menurut Ahmad, nantinya QR Code ini akan dilengkapi dengan data identitas kendaraan hingga tertera nomor rangka di dalamnya.

"Jadi mekanismenya pada saat nanti kendaraan-kendaraan ekspor impor akan didaftarkan kepada kami, daftar kendaraan yang akan melayani ekspor dan impor pada saat pembatasan angkutan barang pada arus mudik tanggal 31 Mei sampai 2 Juni. Nanti di dalamnya ada data lengkap kendaraannya," ungkap Ahmad.

Ahmad mengatakan kelonggaran pada truk ekspor impor ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dengan demikian, tidak ada keterlambatan yang terjadi dalam pengiriman barang dan juga penerimaan logistik.

"Ada kendaraan ekspor impor, kita biasanya tidak bisa dibatalkan sehingga perlu treatment khusus kita berikan dispensasi dengan memasang stiker agar mempermudah pengawasan," ungkap Ahmad

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah (kiri) saat menerima penghargaan Bintang Jasa Nararya yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (kanan)

Jumat, 14 Agustus 2020 - 21:35 WIB

Komitmen TelkomGroup Melalui Telekomunikasi Berbuah Anugerah Bintang Jasa Nararya

Berlokasi di Istana Negara (13/8), Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), Ririek Adriansyah menerima penganugerahan Bintang Jasa Nararya yang diserahkan langsung oleh Presiden…

Ketua MKD DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsy

Jumat, 14 Agustus 2020 - 21:15 WIB

DPR Ini Sebut Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Terlewatkan oleh Presiden Jokowi

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsy menilai ada yang terlewat dari Pidato Presiden hari ini, yakni tentang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani

Jumat, 14 Agustus 2020 - 21:05 WIB

Puan Maharani Ingatkan Pemerintah: APBN Harus Ciptakan Kemakmuran Bagi Rakyat

Wakil Ketua DPR RI Puan Maharani mengagakan Kondisi Ruang Fiskal APBN semakin tertekan, maka diperlukan upaya reformasi untuk mewujudkan APBN yang efisien dalam menciptakan kemakmuran bagi rakyat.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera

Jumat, 14 Agustus 2020 - 20:50 WIB

Target Pertumbuhan Ekonomi 4,5%, Mardani: Bagus dan Ambisius, Tapi Jangan Maksakan Diri dengan Utang

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 sebesar 4,5 persen hingga 5,5 persen.

Perumahan KPR BTN

Jumat, 14 Agustus 2020 - 20:43 WIB

Beginilah Ceritanya Sehingga BTN Pimpin 40% Pasar KPR di Indonesia

Jakarta-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. memberikan komitmen akan mempermudah masyarakat Indonesia untuk memiliki rumah dengan proses yang mudah dan cepat.