Ketum PWI: Secara Konstitusional Belum Ada yang Terpilih Sebagai Presiden

Oleh : Herry Barus | Selasa, 23 April 2019 - 07:00 WIB

Atal S Depari Ketua PWI (Foto Dok Industry.co.id)
Atal S Depari Ketua PWI (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta-- Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal Sembiring Depari menegaskan, sebenarnya sebelum perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai, belum ada yang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. 

Untuk itu Atal mengimbau semua pihak, termasuk media massa, untuk bersabar dan tidak memperkeruh suasana yang menjadikan persatuan Indonesia jadi rentan.

Kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 21 April 2019, Atal yang juga merupakan pemimpin redaksi Suara Karya mengimbau tim sukses  kedua paslon mengawasi jalannya rekapitulasi perhitungan suara mulai dari tempat pemungutan suara (TPS), Desa/Kulurahan, Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan KPU Pusat.

"Kami juga mengimbau media mengawasi perhitungan suara, pengawalan kertas suara, dan proses pembuatan berita acara," kata Atal.  Yang lebih penting dari semua itu, menurut Atal, media massa sebaiknya menahan diri dalam pemberitaan sensasional. “Sebaiknya media tidak ikut memprovokasi massa,” kata Atal.

Atal menyayangkan polemik seputar tudingan sekelompok orang bahwa kelompok lain tidak konstitusional (inkonstitusional) karena mendasarkan pada perhitungan data yang mereka lakukan sendiri. Padahal, kata Atal, perhitungan cepat pun pada dasarnya tak bisa dikatakan sebagai pilihan konstitusional.

“Yang benar-benar konstitusional itu tentu saja perhitungan riil (real count) yang dilakukan KPU. Jadi, sebaiknya memang semua pihak bersabar dan menahan diri sampai KPU selesai menghitung dan mengumumkan hasil riil Pilpres dan Pileg. Dan, KPU sendiri juga harus lebih cepat mengentri data. Masak sudah hari kelima yang dientri baru di bawah 10 persen,” kata dia. 

Senada dengan Atal, Ketua Dewan Pakar Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu-PWI) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengimbau masyarakat dan organisasi pemantau pemilu terus mengawasi semua tahapan rekapitulasi perhitungan suara, baik Pilpres maupun Pileg.

"Kami juga meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) proaktif mengawasi kinerja penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat pusat sampai KPPS," kata Ferry. Tidak hanya itu, Mappilu yang memiliki pemantau di 17 provinsi  dan hampir 200 kabupaten/kota, menemukan beberapa kecurangan di berbagai tingkat. Karena itu Mappilu meminta DKPP bersikap tegas dengan memberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Imbauan tersebut dikemukakan menyusul situasi yang memanas seiring perhitungan suara. Hasil hitung cepat (quick count) yang dirilis televisi memenangkan pasangan calon nomor satu. Di sisi lain, pasangan calon nomor dua melakukan perhitungan sendiri berbasis real count.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Paranormal Ki Gendeng Pamungkas (Foto:indowarta.com)

Minggu, 07 Juni 2020 - 12:28 WIB

Paranormal Terkenal Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia

Jakarta-Kabar duka dari Ki Gendeng Pamungkas. Paranormal bernama asli Isan Massardi, itu,meninggal dunia pada Sabtu (6/6/2020) sekitar pukul 15.00 di Rumah Sakit Mulia Pajajaran, Kota Bogor

President University Menerapkan Kampus Merdeka

Minggu, 07 Juni 2020 - 12:14 WIB

Rektor Jony Haryanto Jelaskan Bagaimana President University Menerapkan Kampus Merdeka

Jony mengungkapkan bahwa konsep Kampus Merdeka telah diterapkan President University sejak lama. Target lulusan President University yang berkarya dengan pengembangan karakter, keterampilan,…

Nur Isny Kepala Kampung perbatasan Indonesia Papua Nugini

Minggu, 07 Juni 2020 - 12:14 WIB

Luar Biasa, Nur Isny Willa Istri Prajurit TNI Menjadi Kepala Kampung di Perbatasan RI-Papua Nugini

Isny Willa salah satu anggota Persatuan Istri Tentara (Persit) Kartika Chandra Kirana Cabang XVIII dari Kodim 1707/Merauke perlu di contoh dan menjadi inspiratif bagi anggota Persit maupun wanita…

Signify Bebas Kemasan Produk Konsumen Bebas Plastik di 2021

Minggu, 07 Juni 2020 - 12:00 WIB

Signify Bebas Kemasan Produk Konsumen Bebas Plastik di 2021

Setiap tahun, delapan juta ton plastik berakhir di lautan, membunuh satu juta burung laut dan mengancam punah kehidupan ratusan spesies laut. Polusi plastik telah menjadi salah satu masalah…

TPA Cipeucang (Foto Dok WartaKota)

Minggu, 07 Juni 2020 - 11:50 WIB

Pemkot Tangsel Harus Bertanggung Jawab Terkait Bau Sampah TPA Cipeucang

Sudah 2 minggu sejak dinding penahan sampah TPA Cipeucang ambrol dan bau sampah menyebar hingga radius 7 kilometer, tidak kata permintaan maaf dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada masyarakat…