Pengecualian HGU Sebagai Informasi Publik Diapresiasi Pelaku Usaha

Oleh : Herry Barus | Senin, 08 April 2019 - 15:00 WIB

Kebun Kelapa Sawit (Ist)
Kebun Kelapa Sawit (Ist)

INDUSTRY.co.id -Jakarta-Pelaku usaha mengapresiasi keputusan pemerintah yang menempatkan Hak Guna Usaha (HGU)  sebagai informasi publik yang dikecualikan sesuai pasal 6 ayat 2 UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Ketua Bidang Tata Ruang dan Agraria Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono berpendapat, pengecualian HGU termasuk menutup akses file SHP ke publik bertujuan untuk menghindari konflik terutama konflik antara perusahaan serta  masyarakat dengan perusahaan.

“Jika semua data HGU bisa diakses publik terutama terkait masa berakhirnya, pastinya potensi klaim dari masyarakat semakin banyak. Begitu juga akses terhadap file SHP harus ditutup karena rawan penyalahgunaan. Begitu juga Content file SHP bisa dengan mudah diubah jika bisa di akses publik,” kata Eddy di Jakarta, Senin (8/4/2019).

Karena itu, keputusan pemerintah untuk mengecualikan HGU dari domain publik harus dihormati semua pihak. Putusan itu, tentunya ditetapkan melalui banyak pertimbangan baik dari sisi hukum, jaminan berinvestasi serta keberlanjutan usaha.

“Jangankan masyarakat, perusahaan penerima HGU tidak mendapat akses file SHP. Kami hanya menerima peta/hard copy atas HGU yang diterbitkan,” kata dia.

GAPKI, papar Eddy juga mendukung kebijakan satu peta (one map policy). Melalui kebijakan ini, setiap tataran pemerintahan akan menggunakan satu peta dasar yang sama sehingga tidak ada lagi tumpang tindih peta.

Hanya saja, Eddy mengingatkan, dalam penerapan kebijakan satu peta tersebut, pemerintah tetap mengecualikan akses terhadap data HGU. Hal itu berarti akses terhadap data HGU termasuk kebijakan untuk tidak membuka file SHP perlu mengikuti aturan Permenko Perekonomian No 6 Tahun 2018.

Sebelumnya, Guru Besar IPB bidang Kebijakan, Tata Kelola Kehutanan, dan Sumber Daya Alam (SDA) Prof Dr Ir Budi Mulyanto MSc mengingatkan, agar pemerintah tidak ceroboh dengan membuka seluruh informasi terkait HGU.

Mantan Dirjen Penataan Agraria pada Kementerian ATR/BPN  mengatakan, tidak seluruh data HGU  bisa dibuka ke publik karena ada kepentingan privat yang dilindungi undang-undang. 

Data umum mengenai luasan dan izin HGU yang telah diberikan pemerintah bisa saja diakses menjadi menjadi data publik. “Namun tidak etis dan tidak ada perlunya publik mengetahui data privat seperti titik kordinat HGU perusahaan. Apalagi sampai meminta semua data terkait dokumen kepemilikan HGU untuk dibuka,” kata Budi Mulyanto.

Menurut Budi Mulyanto, pembatasan itu dilakukan karena negara punya  kewajiban untuk melindungi setiap jenis investasi dan usaha di Indonesia.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

KPBS Pengalengan

Selasa, 14 Juli 2020 - 21:10 WIB

Tetap Bertaji Kala Pandemi, Ternyata Ini Strategi KPBS Pengalengan

Sejak mewabahnya penyebaran virus corona, banyak usaha yang gulung tikar sehingga jutaan orang terancam kehilangan pekerjaan. Perusahaan yang masih bertahan pun terpaksa melakukan efisiensi…

Presiden Jokowi (ist)

Selasa, 14 Juli 2020 - 20:36 WIB

Siap Pangkas 18 Lembaga, Jokowi Yakin 'Kapal' Bakal Bergerak Lebih Cepat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa saat ini sedang dilakukan persiapan untuk merampingkan 18 organisasi atau lembaga.

Wisatawan menikmati Tanjung Lesung (foto Heriyanto/industry.co.id)

Selasa, 14 Juli 2020 - 20:16 WIB

Selain Tiket Wisata Harus Murah, Komisi X: Pejabat Pemerintah Harus Turun Duluan ke Destinasi Wisata untuk Memastikan Keamanan Wisatawan

Anggota Komisi X DPR RI Sakinah Aljufri mengatakan bahwa untuk membangkitkan kembali minat wisatawan domestik mengunjungi destinasi wisata Tanah Air, perlu dilakukan promosi berupa tiket wisata…

Politisi PDIP Rahmad Handoyo Ajak Masyarakat Gotong-Royong Selamatkan BPJS Kesehatan

Selasa, 14 Juli 2020 - 19:40 WIB

PDIP Ingatkan Pemerintah: Hati-hati! Ditengah Pandemi Ini, Banyak Orang dan Perusahaan Jahat, Mereka Hanya Ingin Mengeruk Untung

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam permainan perusahaan pemburu rente dalam upaya pengadaan dan produksi vaksin Covid-19, yang hanya ingin…

Ilustrasi Indonesia Eximbank. (Foto: Ist)

Selasa, 14 Juli 2020 - 19:15 WIB

Halo Bank Exim! Komisi XI: Pak James Rompas, Jangan Cuma Urus Debitur Besar, Pembiayaan Ekspor Pengusaha UMKM di Perbanyak

Anggota Komisi XI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengimbau kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank (Bank Exim), untuk tidak hanya menaruh prioritas pembiayaannya…