Pengecualian HGU Sebagai Informasi Publik Diapresiasi Pelaku Usaha

Oleh : Herry Barus | Senin, 08 April 2019 - 15:00 WIB

Kebun Kelapa Sawit (Ist)
Kebun Kelapa Sawit (Ist)

INDUSTRY.co.id -Jakarta-Pelaku usaha mengapresiasi keputusan pemerintah yang menempatkan Hak Guna Usaha (HGU)  sebagai informasi publik yang dikecualikan sesuai pasal 6 ayat 2 UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Ketua Bidang Tata Ruang dan Agraria Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono berpendapat, pengecualian HGU termasuk menutup akses file SHP ke publik bertujuan untuk menghindari konflik terutama konflik antara perusahaan serta  masyarakat dengan perusahaan.

“Jika semua data HGU bisa diakses publik terutama terkait masa berakhirnya, pastinya potensi klaim dari masyarakat semakin banyak. Begitu juga akses terhadap file SHP harus ditutup karena rawan penyalahgunaan. Begitu juga Content file SHP bisa dengan mudah diubah jika bisa di akses publik,” kata Eddy di Jakarta, Senin (8/4/2019).

Karena itu, keputusan pemerintah untuk mengecualikan HGU dari domain publik harus dihormati semua pihak. Putusan itu, tentunya ditetapkan melalui banyak pertimbangan baik dari sisi hukum, jaminan berinvestasi serta keberlanjutan usaha.

“Jangankan masyarakat, perusahaan penerima HGU tidak mendapat akses file SHP. Kami hanya menerima peta/hard copy atas HGU yang diterbitkan,” kata dia.

GAPKI, papar Eddy juga mendukung kebijakan satu peta (one map policy). Melalui kebijakan ini, setiap tataran pemerintahan akan menggunakan satu peta dasar yang sama sehingga tidak ada lagi tumpang tindih peta.

Hanya saja, Eddy mengingatkan, dalam penerapan kebijakan satu peta tersebut, pemerintah tetap mengecualikan akses terhadap data HGU. Hal itu berarti akses terhadap data HGU termasuk kebijakan untuk tidak membuka file SHP perlu mengikuti aturan Permenko Perekonomian No 6 Tahun 2018.

Sebelumnya, Guru Besar IPB bidang Kebijakan, Tata Kelola Kehutanan, dan Sumber Daya Alam (SDA) Prof Dr Ir Budi Mulyanto MSc mengingatkan, agar pemerintah tidak ceroboh dengan membuka seluruh informasi terkait HGU.

Mantan Dirjen Penataan Agraria pada Kementerian ATR/BPN  mengatakan, tidak seluruh data HGU  bisa dibuka ke publik karena ada kepentingan privat yang dilindungi undang-undang. 

Data umum mengenai luasan dan izin HGU yang telah diberikan pemerintah bisa saja diakses menjadi menjadi data publik. “Namun tidak etis dan tidak ada perlunya publik mengetahui data privat seperti titik kordinat HGU perusahaan. Apalagi sampai meminta semua data terkait dokumen kepemilikan HGU untuk dibuka,” kata Budi Mulyanto.

Menurut Budi Mulyanto, pembatasan itu dilakukan karena negara punya  kewajiban untuk melindungi setiap jenis investasi dan usaha di Indonesia.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PT Chubb General Insurance Indonesia secara resmi meluncurkan aplikasi layanan klaim inovatif telepon seluler di Indonesia bernama Chubb Mobile Assistance pada Senin (4/12)

Selasa, 21 Mei 2019 - 17:29 WIB

Chubb Gandeng Airy Hadirkan Asuransi Perjalanan

PT Chubb General Insurance Indonesia (Chubb) hari ini mengumumkan kerja sama penyediaan asuransi perjalanan dengan Airy, salah satu perusahaan Accommodation Network Aggregator (ANO) terkemuka…

Ilustrasi Industri Manufaktur (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Selasa, 21 Mei 2019 - 16:45 WIB

Triwulan I/2019, Sejumlah Sektor Industri Manufaktur Catatkan Kinerja Positif

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, sejumlah sektor industri manufaktur mampu mencatatkan kinerja positif di atas pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I tahun 2019.

Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal HKI Kemenhum-HAM, Brigjen Pol Reinhard Silitonga

Selasa, 21 Mei 2019 - 15:31 WIB

Direktorat Jenderal HKI Tutup Ratusan Portal E-Dagang Bermasalah

Jakarta - Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementrian Hukum - HAM melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa telah menutup ratusan portal e-Dagang bermasalah yang…

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat pembukaan Bazar Lebaran di Plasa Industri Kemenperin

Selasa, 21 Mei 2019 - 15:05 WIB

Penuhi Kebutuhan Pegawai dan Masyarakat, Kemenperin Gelar Bazar Lebaran

Kementerian Perindustrian senantiasa mendorong sektor industri manufaktur agar siap memenuhi kebutuhan konsumen terutama di pasar domestik selama bulan Ramadan dan Lebaran.

Hoshinoya Guguan

Selasa, 21 Mei 2019 - 14:45 WIB

Resort Pemadian Air Panas Mewah di Taiwan, Hoshinoya Guguan Akan Resmi Dibuka pada 30 Juni 2019

Perusahaan Manajemen Hotel Terkemuka, Hoshino Resorts akan segera membuka HOSHINOYA di Guguan wilayah pemandian air panas yang terletak di pinggiran kota Taichung, Taiwan, pada 30 Juni 2019…