Pengecualian HGU Sebagai Informasi Publik Diapresiasi Pelaku Usaha

Oleh : Herry Barus | Senin, 08 April 2019 - 15:00 WIB

Kebun Kelapa Sawit (Ist)
Kebun Kelapa Sawit (Ist)

INDUSTRY.co.id -Jakarta-Pelaku usaha mengapresiasi keputusan pemerintah yang menempatkan Hak Guna Usaha (HGU)  sebagai informasi publik yang dikecualikan sesuai pasal 6 ayat 2 UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Ketua Bidang Tata Ruang dan Agraria Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono berpendapat, pengecualian HGU termasuk menutup akses file SHP ke publik bertujuan untuk menghindari konflik terutama konflik antara perusahaan serta  masyarakat dengan perusahaan.

“Jika semua data HGU bisa diakses publik terutama terkait masa berakhirnya, pastinya potensi klaim dari masyarakat semakin banyak. Begitu juga akses terhadap file SHP harus ditutup karena rawan penyalahgunaan. Begitu juga Content file SHP bisa dengan mudah diubah jika bisa di akses publik,” kata Eddy di Jakarta, Senin (8/4/2019).

Karena itu, keputusan pemerintah untuk mengecualikan HGU dari domain publik harus dihormati semua pihak. Putusan itu, tentunya ditetapkan melalui banyak pertimbangan baik dari sisi hukum, jaminan berinvestasi serta keberlanjutan usaha.

“Jangankan masyarakat, perusahaan penerima HGU tidak mendapat akses file SHP. Kami hanya menerima peta/hard copy atas HGU yang diterbitkan,” kata dia.

GAPKI, papar Eddy juga mendukung kebijakan satu peta (one map policy). Melalui kebijakan ini, setiap tataran pemerintahan akan menggunakan satu peta dasar yang sama sehingga tidak ada lagi tumpang tindih peta.

Hanya saja, Eddy mengingatkan, dalam penerapan kebijakan satu peta tersebut, pemerintah tetap mengecualikan akses terhadap data HGU. Hal itu berarti akses terhadap data HGU termasuk kebijakan untuk tidak membuka file SHP perlu mengikuti aturan Permenko Perekonomian No 6 Tahun 2018.

Sebelumnya, Guru Besar IPB bidang Kebijakan, Tata Kelola Kehutanan, dan Sumber Daya Alam (SDA) Prof Dr Ir Budi Mulyanto MSc mengingatkan, agar pemerintah tidak ceroboh dengan membuka seluruh informasi terkait HGU.

Mantan Dirjen Penataan Agraria pada Kementerian ATR/BPN  mengatakan, tidak seluruh data HGU  bisa dibuka ke publik karena ada kepentingan privat yang dilindungi undang-undang. 

Data umum mengenai luasan dan izin HGU yang telah diberikan pemerintah bisa saja diakses menjadi menjadi data publik. “Namun tidak etis dan tidak ada perlunya publik mengetahui data privat seperti titik kordinat HGU perusahaan. Apalagi sampai meminta semua data terkait dokumen kepemilikan HGU untuk dibuka,” kata Budi Mulyanto.

Menurut Budi Mulyanto, pembatasan itu dilakukan karena negara punya  kewajiban untuk melindungi setiap jenis investasi dan usaha di Indonesia.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

imoo Watch Phone

Minggu, 15 Desember 2019 - 21:38 WIB

imoo Watch Phone Kado Natal Impian Anak Kini Turun Harga

Baru-baru ini imoo Watch Phone meluncurkan produk terbarunya yaitu imoo Watch Phone Z6 dengan mode flip Front & Rear Dual Camera. Perusahaan yang sudah berdiri sejak 1995 ini dalam lima tahun…

Konferensi Pers Kinerja Industri Asuransi Jiwa Kuartal III 2019

Minggu, 15 Desember 2019 - 21:01 WIB

Total Pendapatan Industri Asuransi Jiwa Naik Sebesar 14,7%

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) memaparkan kinerja industri asuransi jiwa pada kuartal 2019, dengan menghimpun data dari 59 perusahaan dari 60 total anggota. Hasil data tersebut menunjukkan…

Swiss-Belhotel International Menggabungkan Fasilitas Bisnis-Wisata di Bali

Minggu, 15 Desember 2019 - 20:00 WIB

Swiss-Belhotel International Menggabungkan Fasilitas Bisnis-Wisata di Bali

Swiss-Belhotel International, yang merupakan jaringan manajemen hotel global, ikut berpartisipasi dalam mempromosikan Bali sebagai daerah tujuan yang ideal bagi mereka yang membutuhkan “bleisure…

Asuransi Ilustrasi

Minggu, 15 Desember 2019 - 19:30 WIB

Literasi Dorong Industri Asuransi Syariah

Jakarta - Perkumpulan Ahli Asuransi Syariah (Islamic Insurance Society) atau IIS melakukan kegiatan literasi untuk mempromosikan dan mensosialisasikan ilmu dan pengetahuan tentang perasuransian…

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah (tengah) bersama Direktur Consumer Service Telkom Siti Choiriana (kedua dari kiri), Direktur Wholesale and International Business Telkom Edwin Aristiawan (kedua dari kanan), dan Direktur Network & IT Solution Telkom Zulhelfi Abidin (paling kanan)

Minggu, 15 Desember 2019 - 19:15 WIB

Indigo Game Startup Incubation Dukung Pengembangan Ekosistem Game di Indonesia

Jakarta – Setelah diluncurkan pada September 2019 lalu, rangkaian kegiatan Indigo Game Startup Incubation yang diiniasi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) secara resmi berakhir yang…