Pengecualian HGU Sebagai Informasi Publik Diapresiasi Pelaku Usaha

Oleh : Herry Barus | Senin, 08 April 2019 - 15:00 WIB

Kebun Kelapa Sawit (Ist)
Kebun Kelapa Sawit (Ist)

INDUSTRY.co.id -Jakarta-Pelaku usaha mengapresiasi keputusan pemerintah yang menempatkan Hak Guna Usaha (HGU)  sebagai informasi publik yang dikecualikan sesuai pasal 6 ayat 2 UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Ketua Bidang Tata Ruang dan Agraria Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono berpendapat, pengecualian HGU termasuk menutup akses file SHP ke publik bertujuan untuk menghindari konflik terutama konflik antara perusahaan serta  masyarakat dengan perusahaan.

“Jika semua data HGU bisa diakses publik terutama terkait masa berakhirnya, pastinya potensi klaim dari masyarakat semakin banyak. Begitu juga akses terhadap file SHP harus ditutup karena rawan penyalahgunaan. Begitu juga Content file SHP bisa dengan mudah diubah jika bisa di akses publik,” kata Eddy di Jakarta, Senin (8/4/2019).

Karena itu, keputusan pemerintah untuk mengecualikan HGU dari domain publik harus dihormati semua pihak. Putusan itu, tentunya ditetapkan melalui banyak pertimbangan baik dari sisi hukum, jaminan berinvestasi serta keberlanjutan usaha.

“Jangankan masyarakat, perusahaan penerima HGU tidak mendapat akses file SHP. Kami hanya menerima peta/hard copy atas HGU yang diterbitkan,” kata dia.

GAPKI, papar Eddy juga mendukung kebijakan satu peta (one map policy). Melalui kebijakan ini, setiap tataran pemerintahan akan menggunakan satu peta dasar yang sama sehingga tidak ada lagi tumpang tindih peta.

Hanya saja, Eddy mengingatkan, dalam penerapan kebijakan satu peta tersebut, pemerintah tetap mengecualikan akses terhadap data HGU. Hal itu berarti akses terhadap data HGU termasuk kebijakan untuk tidak membuka file SHP perlu mengikuti aturan Permenko Perekonomian No 6 Tahun 2018.

Sebelumnya, Guru Besar IPB bidang Kebijakan, Tata Kelola Kehutanan, dan Sumber Daya Alam (SDA) Prof Dr Ir Budi Mulyanto MSc mengingatkan, agar pemerintah tidak ceroboh dengan membuka seluruh informasi terkait HGU.

Mantan Dirjen Penataan Agraria pada Kementerian ATR/BPN  mengatakan, tidak seluruh data HGU  bisa dibuka ke publik karena ada kepentingan privat yang dilindungi undang-undang. 

Data umum mengenai luasan dan izin HGU yang telah diberikan pemerintah bisa saja diakses menjadi menjadi data publik. “Namun tidak etis dan tidak ada perlunya publik mengetahui data privat seperti titik kordinat HGU perusahaan. Apalagi sampai meminta semua data terkait dokumen kepemilikan HGU untuk dibuka,” kata Budi Mulyanto.

Menurut Budi Mulyanto, pembatasan itu dilakukan karena negara punya  kewajiban untuk melindungi setiap jenis investasi dan usaha di Indonesia.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

DFSK Indonesia Donasikan Super Cab

Minggu, 21 Juli 2019 - 15:40 WIB

DFSK Mudahkan Konsumen Miliki Super Cab Dengan Cicilan Mulai Rp100 Ribu Perhari

Pikap produksi Cikande, Serang, Banten ini hadir dengan kombinasi tenaganya yang kuat, muatan lebih banyak, tangguh, dan sangat terjangkau oleh kantong konsumen.

Rusun ASN Ditjen Imigrasi Kota Batam

Minggu, 21 Juli 2019 - 15:31 WIB

Kementerian PUPR Resmikan Rusun ASN Ditjen Imigrasi Kota Batam

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan telah menyelesaikan pembangunan Rusunawa yang diperuntukan bagi Aparatur Sipil Negara…

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Minggu, 21 Juli 2019 - 15:08 WIB

Menteri PUPR Targetkan Renovasi Masjid Istiqlal Rampung Maret 2020

Renovasi Masjid Istiqlal merupakan tindaklanjut perintah Presiden Joko Widodo usai menerima kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Masjid Istiqlal pada tanggal 30 Mei 2018 lalu.

Semen Indonesia (Agung Parameswara/Getty Images)

Minggu, 21 Juli 2019 - 15:06 WIB

Semen China Masuk, Industri Semen Dalam Negeri Terancam

Jakarta - Masuknya semen dari merek prinsipal China yang diproduksi di dalam negeri ke pasaran Indonesia menimbulkan pro kontra. Pasalnya semen asal china dijual dengan harga yang lebih murah…

Joune Ganda (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 21 Juli 2019 - 14:39 WIB

Calon Kuat Bupati Minut, Pengusaha Joune Ganda Masuk Struktur DPD PDIP Sulut

Keseriusan pengusaha muda Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda untuk membangun Sulawesi Utara (Sulut) pada umumnya, dan secara khusus tanah kelahirannya Minut semakin terlihat.