IPW: KPK Perlu Jelaskan Isu Penyidik Novel Baswedan Kader Partai Gerindra

Oleh : Herry Barus | Senin, 01 April 2019 - 10:00 WIB

Novel Baswedan. (Foto: IST)
Novel Baswedan. (Foto: IST)

INDUSTRY.co.id - Jakarta-KPK perlu menjelaskan dan mengklarifikasi adanya isu bahwa penyidiknya, Novel Baswedan sebagai "orang" Partai Gerindra di lembaga anti rasuha itu. Klarifikasi itu menjadi penting karena menyangkut independensi KPK dalam hal pemberantasan korupsi dan KPK tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu dalam pemberantasan korupsi di tahun politik 2019 ini.

“Selain itu Ind Police Watch (IPW) mendesak Polri agar segera mendata anggota maupun penyidiknya di KPK, yang terindikasi berada dalam "barisan" Novel Baswedan sebagai "orang" Partai Gerindra. Jika memang ada, Polri perlu menarik anggotanya itu. Sebab pemihakan pada partai tertentu melanggar TR Kapolri tentang netralitas Polri di Pilpres 2019, “ujar Neta S Pane Ketua Presidium Ind Police Watch,Senin (1/4/2019)

Isu Novel sebagai "orang" Gerindra muncul setelah Jubir BPN Prabowo Sandi, Andre Rosiade memberi bocoran kepada wartawan bahwa jika Prabowo menang di Pilpres 2019, Novel Baswedan atau Bambang Widjojanto akan menjadi Jaksa Agung. Kepada wartawan Fadli Zon juga membenarkan, Novel sudah lama dekat dengan Prabowo. Begitu juga dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Piuyono yang mengatakan Novel adalah "orang kita", orang Partai Gerindra.

Pernyataan ketiga tokoh itu harus disikapi pimpinan KPK agar independensi lembaga itu tetap terjaga. Sehingga KPK tidak ditunggangi dan diperalat kekuatan partai politik tertentu untuk mengkriminalisasi lawan lawan politiknya dengan isu atau kasus kasus korupsi.

Bangsa Indonesia harus mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi, baik yg dilakukan KPK, kejaksaan maupun kepolisian. Namun upaya pemberantasan korupsi tidak boleh tebang pilih, yakni menjadikan satu pihak sebagai sasaran dengan berbagai OTT dan melindungi pihak lain akibat adanya "orang kita" di KPK.

Dalam catatan IPW, dua kasus OTT yang dilakukan KPK terakhir ini terhadap partai pendukung koalisi Jokowi makin mengindikasikan kebenaran adanya "orang kita" di KPK. Untuk itu pimpinan KPK harus menjelaskan adanya indikasi "orang kita" ini, yang membuat KPK tidak netral di Pilpres 2018.

Mengingat Novel adalah mantan penyidik Polri dan mengingat cukup banyaknya penyidik kepolisian di KPK, institusi Polri perlu juga mengusut isu "orang kita" ini hingga diketahui seberapa banyak penyidik kepolisian terlibat dalam isu "orang kita".

Dengan demikian Polri bisa menarik semua anggotanya yang terlibat dalam isu "orang kita" di KPK atau Polri bisa menghentikan sementara semua kegiatan penyidiknya di KPK sepanjang proses Pilpres 2019 ini agar netralitas Polri terjaga dan penyidik Polri di KPK tidak diperalat untuk menghabisi satu kelompok politik tertentu dan melindungi kelompok politik lainnya, “pungkas Neta S Pane

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Outlet baru Gulu Gulu Star

Rabu, 16 Oktober 2019 - 21:52 WIB

Sour Sally Group Buka Outlet Gulu Gulu Star di Central Park

Sour Sally Group membuka outlet baru dari Gulu Gulu Star dengan konsep yang lebih besar serta menghadirkan menu yang lebih variatif untuk memanjakan pelangganya. Kali ini Gulu Gulu memilih Central…

Sekretaris Jenderal PUPR Anita Firmanti dengan Vice Chairman China International Development Cooperation Agency (CIDCA) Deng Boqing

Rabu, 16 Oktober 2019 - 21:18 WIB

Pemerintah Gandeng Tiongkok Garap Bendungan di Sulawesi dan Kalimantan

Penandatanganan Exchange of Letter ini merupakan tanda dimulainya kegiatan Engineering Services persiapan pembangunan Bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara dengan dana hibah dari Pemerintah…

Amato Rudolph Kembali Cetak Double Winner di ISSOM 2019

Rabu, 16 Oktober 2019 - 20:00 WIB

Amato Rudolph Kembali Cetak Double Winner di ISSOM 2019

Pembalap Amato belia Amato Rudolph mencetak double winner putaran 5 ISSOM 2019 di Sentul International Circuit, Bogor, Jawa Barat Minggu (13/10/2019). Catatan double winner Amato Rudolph, ini…

Kasubdit BUMD Bidang Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Bambang Arianto

Rabu, 16 Oktober 2019 - 19:11 WIB

BUMD Dituntut Untuk Siap Dalam Menghadapi Era Industri 4.0

Dalam menghadapi tantangan di era industri 4.0, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dituntut untuk siap dalam menghadapi berbagai perubahan supaya dapat bersaing dalam dunia usaha yang semakin menggeliat…

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto

Rabu, 16 Oktober 2019 - 19:10 WIB

Pacu Investasi dan Ekspor, Kemenperin Bakal Hapus 18 Regulasi

Kementerian Perindustrian akan menghapus 18 regulasi demi mengantisipasi berlanjutnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang diprediksi berdampak pada terjadinya resesi global.…