Presiden Jokowi: Perizinan Industri Barang Harus Dipermudah dan Berorientasi Ekspor

INDUSTRY.co.id - Medan - Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah sudah seharusnya memberikan kemudahan perizinan, khususnya untuk usaha industri bahan jadi, berorientasi ekspor, termasuk produksi bahan baku yang selama ini diimpor.

Kemudahan perizinan untuk sektor-sektor itu, ujar Presiden di Medan, Jumat (15/3/2019)  sebagai hal penting agar ekspor Indonesia semakin besar, dan kemudian tidak tergantung barang impor, khususnya untuk bahan baku industri.

"Oleh karena itu saya selalu dan ingatkan agar tidak terlalu banyak peraturan yang bisa membuat hambatan berusaha," katanya.

‌Sambil tertawa, Presiden Joko Widodo yang menggunakan kemeja putih lengan panjang dan celana hitam itu, menyebutkan kalau memang tidak terlalu banyak masalah, izin usaha industri untuk mendorong ekonomi Indonesia tersebut ditandatangani saja sambil "tutup mata".

Dia mengatakan hal itu pada tanya jawab dalam acara Silaturahim Dengan Insan Pers di.Medan yang dihadiri sejumlah pimpinan redaksi media massa.

Menurut Presiden yang didampingi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, selain mempermudah perizinan, pemerintah terus membangun infrastruktur yang penting untuk mendukung pertumbuhan industri, khususnya ekspor.

Di Sumut misalnya ada pembangunan Pelabuhan Kualatanjung yang kalau mau jujur, katanya, "diitakuti" negara lain yang sebelumnya menjadi andalan eksportir.

Selain itu, pembangunan jalan tol yang akan memperlancar lalu lintas barang dan manusia, walau pembangunan jalan bebas hambatan itu ternyata masih tetap lebih sedikit daripada negara lain akibat dana anggaran yang terbatas.

"Memang harus ada strategi bisnis dan termasuk membangun ekosistem yang kuat agar perekonomian Indonesia semakin bertumbuh," katanya.

Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu berjalan santai seperti yang ditegaskan Jokowi saat awal pertemuan.

"Santai saja ya, saya mau mengetahui apa permasalahan di tengah masyarakat khususnya Sumut," katanya.

Meski santai, Jokowi berulang kali mengingatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mencatat pertanyaan, informasi, dan usulan dari para pemimpin redaksi media massa di Sumut.

Hal itu, termasuk permintaan Ketua Serikat Perusahaan Pers Sumut Farianda Putra Sinik yang meminta pemerintah menghapus PPN pada harga kertas yang menyulitkan bisnis perusahaan surat kabar di tengah minat masyarakat membeli koran yang turun.(Ant)