Tekan Impor, BPH Migas Kejar Pembangunan 100 Ribu Jargas Rumah Tangga

Oleh : Ahmad Fadli | Selasa, 05 Maret 2019 - 21:42 WIB

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas mencatat realisasi pembangunan jaringan gas atau Jargas telah mencapai 325.773 sambungan rumah tangga (SR) hingga akhir 2018.

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Pemerintah tengah mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan gas (Jargas) agar ketersediaan energi dapat diakses oleh masyarakat kecil secara langsung sekaligus mendukung program diversifikasi energi dalam rangka mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak dan LPG 3Kg.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas mencatat realisasi pembangunan jaringan gas atau Jargas telah mencapai 325.773 sambungan rumah tangga (SR) hingga akhir 2018. Hal ini sejalan dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) untuk membangun jaringan gas 4,7 juta SR pada tahun 2025.

Anggota Komite BPH Migas, Jugi Prajogio mengatakan, pada tahun ini ditargetkan sekitar 80 ribu hingga 100 ribu SR terbangun. Target ini dengan asumsi anggaran yang dialokasikan mencapai Rp1 triliun.

"Jadi 325 ribu plus seratus. 425 ribu-an. Setahun itu sekarang negara punya kemampuan hampir Rp1 T dengan jumlah sambungan sekitar 100 ribu-an maksimum," ujar Jugi di kantornya Jakarta, Selasa 5 Maret 2019.

Sementara itu, terkait dengan harga Jargas ke depan, pihaknya mengatakan akan ada sekitar 22 Kabupaten/Kota lagi yang akan ditetapkan. Hal ini merupakan kelanjutan dari penetapan harga Jargas pada hari ini di sebanyak 7 Kabupaten/Kota dan sebelumnya di sebanyak 45 Kabupaten/Kota.

"(22 Kabupaten/Kota) Itu kan sedang dibangun, biasanya mereka begitu sudah selesai, diserahterimakan kepada PGN, PGN ajukan kepada kita. Jadi mungkin mendekati akhir tahun (ditetapkan), kita hitung semua," jelasnya.

Ia mengatakan, penetapan harga ini dilakukan agar ada keseimbangan antara badan usaha dan pengguna. Ia berharap badan usaha bisa lebih semangat membangun Jargas sebab sebelumnya, badan usaha kerap merugi lantaran harga jual gas melalui pipa itu terlalu rendah.

"Jadi kita ingin, pertama memberikan harga yang dipastikan dapat diterima masyarakat. Kedua kita juga ingin Badan Usaha yang menerima penugasan pemerintah dapat bekerja dengan baik, dan ketiga juga ingin laju impor elpiji kita tahan," ucapnya.