Bauran Energi Terbarukan Baru 8 Persen, Kadin Minta Pemerintah Perbaiki Regulasi

Oleh : Ridwan | Senin, 11 Februari 2019 - 13:45 WIB

Kadin
Kadin

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia meminta pemerintah memperbaiki regulasi menyangkut pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

Hal ini guna pengembangan bauran energi dan memangkas ketergantungan dari energi fosil.

“Kadin menyarankan, pemerintah harus memperbaiki regulasi, dimulai dengan dukungan terhadap penerbitan UU Energi Terbarukan yang saat ini sudah masuk dalam prolegnas, serta regulasi turunannya," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Energi Terbarukan & Lingkungan Hidup, Halim Kalla di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan, proses pengadaan energi terbarukan perlu dikembalikan kepada metoda penunjukkan langsung, skema BOOT dihilangkan, dan perjanjian jual beli listrik disusun sedemikian rupa agar bankable serta resiko antara pengembang dan PLN berimbang.

Ditambahkan Halim, pemerintah juga harus memperhatikan agar PT PLN (persero) diberikan kompensasi agar tidak merugi tanpa mengorbankan para pengembang energi terbarukan.

"Di sini pemerintah perlu melihat dampak pengembangan energi terbarukan untuk jangka panjang," ujarnya.

Menurut dia, energi terbarukan merupakan jawaban atas tantangan kedaulatan energi dan memangkas ketergantungan dari energi fosil. Maka pemerintah perlu memprioritaskan pengembangan energi terbarukan.

"Pengembangan energi terbarukan merupakan utang yang harus dibayar oleh pemerintah saat ini untuk menyelamatkan generasi yang akan datang," kata Halim.

Kadin menyebut, pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia membutuhkan modal sekitar 90 miliar dolar AS untuk bisa mencapai target 23 persen dalam bauran energi nasional pada 2025. Hingga saat ini, capaian energi terbarukan dalam bauran energi nasional baru mencapai 8 persen dengan pertumbuhan yang rendah selama tiga tahun terakhir. 

"Satu-satunya capaian porsi EBT dalam bauran energi 23 persen kita butuh sekitar 36 ribu MW, di mana kita butuh modal kurang lebih 90 miliar dolar AS," kata Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Energi Terbarukan dan Lingkungan Hidup Fauzi Imron.

Dengan beban seberat itu, Fauzi menyebut dibutuhkan keseriusan dan komitmen kuat pemerintah mendatang untuk mewujudkannya.

Dia menuturkan Indonesia kaya akan sumber daya energi baru dan terbarukan mulai dari air, angin, panas bumi, surya hingga biomassa dan arus laut. Potensi tersebut akan sangat bernilai ekonomi jika bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku energi pengganti energi fosil yang kini harganya semakin mahal dan tidak bisa digunakan terus menerus.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

BNI Syariah. (Foto: IST)

Rabu, 13 November 2019 - 22:21 WIB

BNI Syariah Catat Empat Kesepakatan Bisnis di Pembukaan ISEF 2019

Jakarta - BNI Syariah mencatatkan empat kesepakatan bisnis dalam acara business matching pada pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2019 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (13/11) dihadiri…

Direktur Risk Management and Compliance Mandiri Syariah Putu Rahwidhiyasa dengan Direktur Utama PT Modern Industrial Estat Pascall Wilson

Rabu, 13 November 2019 - 21:52 WIB

Bentuk Kawasan Halal, Mandiri Syariah Gandeng Modern Industrial Estat

Jakarta—PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) menandatangani kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Modern Industrial Estat, anak perusahaan PT Modernland Realty Tbk. Mou…

Direktur Utama PT Modern Industrial Estat Pascall Wilson bersama Direktur Managemen Resiko & Kapatuhan Bank Syariah Mandiri Putu Rahwidhiyasa, Direktur Bisnis SME & Komersial PT Bank BNI Syariah Dhias Widhiyati, Direktur Bisnis Komersial PT Bank BRI Syariah Kokok Alun Akbar, Chief Corporate Banking Officer PT Bank Muamalat Indonesia Irvan Y. Noor, serta Managing Director Barakah Halal Hub Taiwan Nurundin N.H Ting seusai penandatanganan perjanjian kerja sama

Rabu, 13 November 2019 - 20:00 WIB

PT Modern Industrial Estat Teken MoU dengan 4 Bank Syariah dan Barakah Taiwan Halal Hub

PT Modern Industrial Estat menjalin kerja sama dengan empat Bank Syariah di Indonesia serta Barakah Taiwan Halal Hub, yang merupakan sebuah kawasan yang memproduksi produk-produk halal terbesar…

Sistem pengolahan sampah terpadu

Rabu, 13 November 2019 - 19:30 WIB

Tangani Masalah Sampah Plastik, Inaplas Dorong Pengembangan Sistem Pengolahan Sampah Terintegrasi

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industru Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengakui bahwa hingga saat ini, sistem pengolahan sampah di Indonesia masih bekum sempurna.

Ilustrasi industri Kosmetik (Foto ist)

Rabu, 13 November 2019 - 17:35 WIB

Serap 675 Tenaga Kerja, Pelaku Industri Kosmetik Dalam Negeri Terus Tumbuh

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan bahwa pelaku industri kosmetik dalam negeri terus bertumbuh hingga 153 perusahaan, sehingga total saat ini mencapai lebih dari 760 perusahaan.