Kemenpar Siapkan Rencana Aksi Percepat Pemulihan Pariwisata Pasca Tsunami Selat Sunda

Oleh : Ridwan | Kamis, 10 Januari 2019 - 16:31 WIB

Managing Director PT. Banten West Java, Rully Lasahido saat bertemu dengan Ketua Tim Tourism Crisis Center Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Guntur Sakti di Tanjung Lesung Beach Hotel and Resort
Managing Director PT. Banten West Java, Rully Lasahido saat bertemu dengan Ketua Tim Tourism Crisis Center Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Guntur Sakti di Tanjung Lesung Beach Hotel and Resort

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama instansi terkait dan pemangku kepentingan pariwisata menyiapkan sejumlah rencana aksi untuk mempercepat pemulihan pariwisata Banten dan Lampung pascatsunami.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenpar Guntur Sakti mengatakan, masing-masing deputi di Kemenpar telah menyiapkan rencana aksi pemulihan dan akan dikoodinasikan dengan instansi terkait dan pelaku bisnis pariwisata.

"Rencana aksi ini akan dikoordinasikan dalam Rakor Strategi Pemulihan Sektor Pariwisata Pascatsunami Selat Sunda di Hotel Marbella Anyer pada Jumat 11 Januari 2019 dan dibuka oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya," kata Guntur Sakti di Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Rencana aksi akan difokuskan untuk pemulihan sumber daya manusia (SDM) dan Kelembagaan kepariwisataan, strategi promosi destinasi pariwisata yang tidak terkena dampak, serta pemulihan destinasi pariwisata yang terdampak.

Pihaknya memproyeksikan aksi pemulihan akan berlangsung dalam tiga bulan yaitu 11 Januari hingga 12 April 2019, kemudian dilanjutkan dengan program normalisasi pada 9 bulan 12 April hingga 31 Desember 2019 ke depan.

Guntur Sakti yang juga sebagai Ketua Tim Crisis Center menjelaskan semua rencana aksi untuk mempercepat pemulihan pariwisata pascatsunami Selat Sunda akan dibahas dan dikordinasikan bersama-sama dengan Pemda Banten dan Lampung serta instansi terkait lainnya, termasuk usulan dari industri pariwisata di kedua wilayah yang terkena dampak.

"Di antara rencana aksi pemulihan tersebut perlu ada relaksasi bagi industri pariwisata. Menpar Arief Yahya telah mengusulkan kepada Otoritas Jasa Keuanangan dan pihak terkait untuk memberi relaksasi di bidang keuangan termasuk cicilan ke bank. Ini sebagai salah satu aksi yang juga dilakukan di Bali dan Lombok ketika terkena musibah bencana gempa beberapa waktu lalu," jelas Guntur Sakti.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Razer-Visa Sepakat Kembangkan Transformasi Pembayaran di Asia Tenggara

Selasa, 25 Juni 2019 - 15:18 WIB

Razer-Visa Sepakat Kembangkan Transformasi Pembayaran di Asia Tenggara

Razer™, brand gaya hidup terkemuka di dunia untuk para gamer, dan Visa, perusahaan pembayaran digital terdepan di dunia, telah mengumumkan kemitraan untuk pertama kalinya dalam rangka mengembangkan…

Jaringan Internet LinkedIn (Foto Ist)

Selasa, 25 Juni 2019 - 14:29 WIB

Study LinkedIn: Adanya 3 Rising Skills di Indonesia yang Mempengaruhi Inovasi dan Transformasi Perusahaan  

LinkedIn, jaringan profesional terbesar di dunia, meluncurkanLaporan Future of Skills 2019, yang mengidentifikasi 10 rising skills (peningkatan keterampilan) yang paling tinggi di antara…

BMKG Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 25 Juni 2019 - 14:18 WIB

Fenomena Suhu Dingin di Wilayah Dieng

Menyikapi kondisi suhu dingin yang menyebabkan terjadinya fenomena embun beku di wilayah dataran tinggi Dieng dalam beberapa waktu belakangan ini, kejadian kondisi suhu dingin tersebut merupakan…

Rizal Ramli (dok RMOL)

Selasa, 25 Juni 2019 - 14:00 WIB

Rizal Ramli Pernah Ingatkan Presiden Jokowi Dampak Kebijakan Austerity Sri Mulyani

Ekonom senior DR. Rizal Ramli telah mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk menolak rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam menerapkan kebijakan austerity atau pengetatan anggaran yang berdampak…

Rumah Mewah (Ist)

Selasa, 25 Juni 2019 - 13:10 WIB

Pemerintah Resmi Pangkas PPh Properti Mewah Jadi 1% dan Mobil di Atas Rp2 M jadi 5%

Pemerintah resmi menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan rumah dan apartemen dengan harga di atas Rp30 miliar kendaraan bermotor dengan harga di atas Rp2 miliar menjadi 1 persen.