BOSS Menunjuk Kontraktor untuk Menggarap Area Baru

Oleh : Herry Barus | Selasa, 08 Januari 2019 - 13:30 WIB

PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (BOSS) (Foto Dok Industry.co.id)
PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (BOSS) (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta – Memasuki awal tahun 2019, PT Borneo Olah Sarana Sukses, Tbk. (“BOSS”), terus secara agresif mengembangkan konsesi tambang yang mereka miliki. Selain konsesi PT Bangun Olah Sarana (BOS) yang telah beroperasi, BOSS mulai menggarap konsesi tambang dari anak usahanya, PT Pratama Bersama (PB) yang mempunyai luas area mencapai 4.210 hektar.

Hal tersebut diwujudkan melalui perjanjian kerjasama antara PT Pratama Bersama (PB) dengan PT. Putra Perkasa Abadi (PPA) untuk pekerjaan jasa pertambangan pada 3 Januari 2019 lalu. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Direktur Utama PT. Pratama Bersama, William Siawira dan Presiden Direktur PT.Putra Perkasa Abadi, Christianto. Melalui kerjasama ini, Perseroan menargetkan PB dapat menambah produksi batubara minimal 300.000 ribu ton di 2019.

Direktur Keuangan BOSS Widodo Nurly Sumady menyatakan, besaran kontrak dari kerjasama antara PB dan PPA tersebut sebesar US$ 147 Juta. Dari kerjasama ini, BOSS berharap dapat membukukan penambahan pendapatan minimal 50% dari capaian 2018.

“PPA adalah kontraktor professional, sangat berpengalaman dengan reputasi yang sangat terjaga di dunia pertambangan, sehingga dengan adanya kontrak pekerjaan jasa pertambangan antara PPA dengan PB, maka BOSS selaku induk perusahaan dari PB akan terus tumbuh semakin besar baik dari sisi kapasitas produksi dan tentunya dari sisi revenue,”  ujarnya dalam siaran pers yang diterima Selasa (8/1/2019)

Aset pertambangan dari PT Pratama Bersama sendiri terletak di Muara Pahu, Kutai Barat, Kalimantan Timur dengan total area mencapai 4.210 hektar. PB memiliki formasi batubara yang juga memiliki spesifikasi nilai kalor tinggi dari tipe GAR 6400 Kcal / Kg dengan sulfur rendah dan abu rendah.

Sekedar informasi, jenis batu bara yang diproduksi BOSS merupakan batu bara kalori tinggi dengan kadar abu dan sulfur yang rendah. Sehingga, dengan kualitas batu bara demikian, batu bara ini banyak diminati oleh pasar luar negeri seperti Jepang sebagai BOSS Premium Coal dan dalam negeri sebagai bahan pencampur batu bara ber kalori rendah. 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Razer-Visa Sepakat Kembangkan Transformasi Pembayaran di Asia Tenggara

Selasa, 25 Juni 2019 - 15:18 WIB

Razer-Visa Sepakat Kembangkan Transformasi Pembayaran di Asia Tenggara

Razer™, brand gaya hidup terkemuka di dunia untuk para gamer, dan Visa, perusahaan pembayaran digital terdepan di dunia, telah mengumumkan kemitraan untuk pertama kalinya dalam rangka mengembangkan…

Jaringan Internet LinkedIn (Foto Ist)

Selasa, 25 Juni 2019 - 14:29 WIB

Study LinkedIn: Adanya 3 Rising Skills di Indonesia yang Mempengaruhi Inovasi dan Transformasi Perusahaan  

LinkedIn, jaringan profesional terbesar di dunia, meluncurkanLaporan Future of Skills 2019, yang mengidentifikasi 10 rising skills (peningkatan keterampilan) yang paling tinggi di antara…

BMKG Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 25 Juni 2019 - 14:18 WIB

Fenomena Suhu Dingin di Wilayah Dieng

Menyikapi kondisi suhu dingin yang menyebabkan terjadinya fenomena embun beku di wilayah dataran tinggi Dieng dalam beberapa waktu belakangan ini, kejadian kondisi suhu dingin tersebut merupakan…

Rizal Ramli (dok RMOL)

Selasa, 25 Juni 2019 - 14:00 WIB

Rizal Ramli Pernah Ingatkan Presiden Jokowi Dampak Kebijakan Austerity Sri Mulyani

Ekonom senior DR. Rizal Ramli telah mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk menolak rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam menerapkan kebijakan austerity atau pengetatan anggaran yang berdampak…

Rumah Mewah (Ist)

Selasa, 25 Juni 2019 - 13:10 WIB

Pemerintah Resmi Pangkas PPh Properti Mewah Jadi 1% dan Mobil di Atas Rp2 M jadi 5%

Pemerintah resmi menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan rumah dan apartemen dengan harga di atas Rp30 miliar kendaraan bermotor dengan harga di atas Rp2 miliar menjadi 1 persen.