Sinergi Penguatan Ekspor Harus Dilakukan Menyeluruh

INDUSTRY.co.id - Manokwari- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan upaya sinergi penguatan ekspor harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari tingkat hulu hingga hilir agar tercipta jaringan yang kuat dan penetrasi pasar.

"Ini membutuhkan upaya menyeluruh, tidak sekedar semangat, dan kegiatan sepotong-sepotong," katanya saat melakukan kunjungan ke Perkebunan Kelapa Sawit PT MedcoPapua Hijau Selaras di Manokwari, Papua Barat, Rabu (19/12/2018)

Menkeu mengatakan sinergi ini bukan merupakan hal yang mudah dilakukan karena kondisi ekonomi global sedang tidak menentu, apalagi neraca perdagangan sepanjang 2018 juga terus mengalami defisit.

Namun, upaya ini dapat dilakukan melalui kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah serta sektor swasta, terutama dalam mendorong pengembangan industri yang berbasis ekspor.

Salah satu contohnya adalah sinergi pengelolaan perkebunan sawit yang selama ini telah berkontribusi kepada sektor ekspor dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

"Kegiatan petani di sini bisa ikut menyelesaikan masalah ekonomi nasional melalui kegiatan inovatif, produktif dan kreatif. Kerja sama itu bisa terjadi kalau swasta yang ikut terlibat telah mempunyai pengalaman," ujarnya seperti dilansir Antara.

Selain itu, peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terus didorong untuk berkontribusi dalam memperkuat daya tahan ekspor, tidak hanya melalui instrumen pembiayaan namun juga non pembiayaan.

Dukungan non pembiayaan itu dapat berupa pemberian jaminan fasilitas, bantuan teknis, jasa konsultasi maupun kebijakan atau deregulasi yang bisa mendorong percepatan kinerja ekspor.

Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani juga menyaksikan acara penandatanganan kerja sama pembiayaan syariah antara Indonesia Eximbank/LPEI dengan PT MedcoPapua Hijau Selaras.

PT MedcoPapua Hijau Selaras merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit di Manokwari, Papua Barat. Bentuk kerja sama tersebut dilakukan dengan skema pembiayaan syariah dan jasa konsultasi kepada MPHS, sebagai jaminan fasilitas plasma kepada petani plasma yang mencapai total Rp150 miliar.