PT Freeport Harus Bangun Smelter di Indonesia

Oleh : Herry Barus | Rabu, 22 Februari 2017 - 05:18 WIB

Smelter Indonesia (Dimas Ardian/Bloomberg/Getty Images)
Smelter Indonesia (Dimas Ardian/Bloomberg/Getty Images)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Ketegasan pemerintah perlu dilakukan secara konsisten dalam menghadapi Freeport yang enggan mengikuti regulasi terkait ekspor minerba, kata Ketua Bidang Ekonomi Informasi Teknologi dan Lingkungan Hidup DPP PKS Memed Sosiawan.

"Memang pemerintah harus tegas, diantaranya melarang Freeport melakukan ekspor konsentrat, meskipun Freeport akan mengurangi produksi sampai 60 persen yang artinya akan ada PHK masif," kata Memed dalam rilis di Jakarta, Selasa (21/2/2017)

Selain itu, lanjut Memed, Freeport juga harus membangun smelter di Indonesia, serta selanjutnya perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu juga harus melakukan divestasi sampai 51 persen.

Mengenai rencana PT Freeport Indonesia (PTFI) yang akan membawa persoalan ke arbitrase, Memed berpendapat hal itu lebih baik daripada selalu menggunakan isu pemecatan pegawai sebagai alat menekan pemerintah.

"(Arbitrase) itu tidak masalah, lebih baik itu dihadapi pemerintah. Asalkan selama proses arbitrase Freeport tetap dilarang ekspor konsentrat," ujarnya.

Namun, jika pemerintah tumbang dalam arbitrase, maka kontrak karya Freeport harus berakhir pada 2021, tidak diperpanjang lagi karena merugikan rakyat Indonesia.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu menginginkan amanat Undang-Undang No 4/2009 tentang Pertambangan Batubara dan Mineral harus dipatuhi oleh berbagai pihak termasuk perusahaan besar seperti Freeport.

Adian menyatakan, keberanian dan konsistensi pemerintah untuk tegas menegakkan UU No 4/2009 antara lain terkait dengan divestasi saham 51 persen, perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam proses produksi, membangun smelter, perpajakan, dan bernegosiasi dengan investor dalam batas wajar yang saling menguntungkan.

Semua hal tersebut, menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, dinilai akan menunjukkan siapa sesungguhnya yang menjadi tuan atas seluruh sumber daya alam, serta siapa yang sesungguhnya berdaulat di bawah tanah, di atas tanah bahkan di udara Republik Indonesia.

Adian menegaskan, Indonesia tidaklah menolak atau anti-investor asing, tetapi yang diinginkan adalah sama seperti harapan semua bangsa, yaitu berbagi dengan adil.

"Jika Freeport tidak mau bersikap adil setelah 48 tahun mendapatkan keistimewaan yang menguntungkan maka tidaklah salah jika sekarang pemerintah bersikap tegas," katanya.

Dia berpendapat bahwa pilihan Freeport adalah antara patuh dan menghormati UU Minerba yang dibuat bersama pemerintah dan DPR, serta peraturan lainnya di bahwa UU tersebut.

Bila perusahaan tersebut keberatan, lanjutnya, maka pilihan kedua adalah segera berkemas dan mencari tambang emas di negara lain.

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan menegaskan, wacana PT Freeport Indonesia mengajukan persoalan kontrak ke arbitrase merupakan hak. "Namun pemerintah berharap tidak berhadapan dengan siapapun secara hukum, karena apapun hasilnya, dampak yang ditimbulkan akan kurang baik dalam sebuah relasi kemitraan," katanya dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu (18/2).

Menurut Menteri ESDM, langkah arbitrase tersebut jauh lebih baik daripada selalu menggunakan isu pemecatan pegawai sebagai alat menekan pemerintah.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Rektor UISI Prof.Dr.Ing.Herman Sasongko menjelaskan tentang instalasi virtual ekstraksi minyak Atsiri di laboratorim virtual UISI.

Sabtu, 21 Mei 2022 - 20:29 WIB

Keren! UISI Kembangkan Laboratorium Virtual yang Dapat di AksesMahasiswa Melalui Website dan Aplikasi Secara Online

Jakarta – Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) yang berlokasi di Kompleks PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Jalan Veteran Gresik, Jawa Timur terus berinovasi memberikan fasilitas…

CEO Ohana Enterprise Peter Chandra Gunawan (Kanan)

Sabtu, 21 Mei 2022 - 19:56 WIB

Transisi Menuju Endemi, Industri Pernikahan Perlahan Mulai Bangkit

Membaiknya penanganan pandemi covid-19 disambut baik oleh para pelaku usaha industri pernikahan. Relaksasi ijin acara keramaian yang dikeluarkan oleh pemerintah berdampak positif terhadap bangkitnya…

 ASYA Hadirkan Hunian Bertema Post-Pandemic

Sabtu, 21 Mei 2022 - 19:47 WIB

Dukung Kehidupan Modern yang Lebih Sehat dan Berkualitas, ASYA Hadirkan Hunian Bertema Post-Pandemic

ASYA, township premium di kawasan Jakarta Timur garapan PT Astra Land Indonesia yang merupakan anak perusahaan ASTRA Property dan Hongkong Land, memperkenalkan rangkaian hunian mewah dua dan…

Gelar Public Relations Talk, Lawcus FH Unsri Hadirkan Pakar PR dari LSPR Institut

Sabtu, 21 Mei 2022 - 18:51 WIB

Gelar Public Relations Talk, Lawcus FH Unsri Hadirkan Pakar PR dari LSPR Institut

Palembang – Law Intellectual Society (Lawcus) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH Unsri) melalui Department of Public Relations, menyelenggarakan kegiatan Public Relations Talk #2 dengan…

Menkominfo: NU bisa Manfaatkan Teknologi Digital untuk Syiar Agama

Sabtu, 21 Mei 2022 - 18:38 WIB

Menkominfo: NU bisa Manfaatkan Teknologi Digital untuk Syiar Agama

Jakarta, Kominfo Newsroom – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, mengatakan bahwa teknologi digital telah merambah berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali…