OJK Ingatkan Tetap Waspada Pinjam Uang dari Fintech

Oleh : Herry Barus | Selasa, 04 Desember 2018 - 08:33 WIB

Ilustrasi industri Fintech (sindonews.com)
Ilustrasi industri Fintech (sindonews.com)

INDUSTRY.co.id - Kediri- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri, Jawa Timur, meminta warga berhati-hati saat meminjam uang lewat dalam jaringan (daring) "Financial technology" (fintech) dan memastikan lembaga tersebut sudah terdaftar di OJK, sehingga bisa dipastikan aman.

"Pastikan bahwa penyelenggara fintech tersebut telah terdaftar atau berizin di OJK," kata Kepala OJK Kediri Slamet Wibowo di Kediri, Senin (3/12/2019)

Ia mengatakan OJK mendukung penuh perkembangan industri keuangan digital. Bahkan kini perkembangan industri keuangan digital cukup berkembang pesat.

Dirinya menyebut saat ini, terdapat 73 penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi (fintech peer to peer lending) yang berizin dan terdaftar di OJK. Jumlah pinjaman yang berhasil disalurkan sampai dengan September 2018 sebesar Rp13,83 triliun dengan rasio pinjaman nonlancar dan macet sebesar 3,27 persen.

OJK, kata dia, juga mengimbau agar masyarakat bijak dan cermat dalam memilih penyelenggara fintech P2P lending, demi mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Warga harus berhati-hati saat meminjam uang, mengingat saat meminjam uang lewat fintech memanfaatkan teknologi.

Lebih lanjut Slamet mengatakan OJK sebagai regulator juga bisa memberikan sanksi ke perusahaan fintech jika sudah terdaftar atau berizin di OJK. Dengan itu, pengawasan juga lebih mudah.

Untuk saat ini, kata dia, fintech ilegal yang sedang ramai di media akan ditertibkan melalui wadah satgas waspada investasi. Lembaga ini merupakan gabungan beberapa lembaga yaitu OJK, Kementerian Perdagangan, Badan Kordinasi Penanaman Modal, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Komunikasi dan Informasi, kejaksaan hingga kepolisian.

Bahkan, saat ini sudah bergabung Bank Indonesia, Kementerian Agama, PPATK, Kementerian Ristekdikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Ia juga menegaskan masyarakat dapat mengetahui daftar penyelenggaran fintech P2P lending yang terdaftar dan berizin melalui di laman OJK.

Sementara itu, selama 2018, Satgas Waspada Investasi telah menemukan 407 penyelenggaran fintech P2P lending tidak berizin, dan kini dua di antaranya sudah memperoleh izin dan terdaftar di OJK.

"Penyelenggara fintech P2P lending yang belum berizin atau terdaftar diharapkan segera melakukan pengajuan pendaftaran dan perizinan kepada OJK dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016," kata dia seperti dilansir Antara.

SWI juga telah beberapa memanggil penyelenggara fintech tak berizin. Hal itu dilakukan untuk menghentikan kegiatan "peer to peer lending", menghapus semua aplikasi penawaran pinjam meminjam uang, menyelesaikan kewajiban para pengguna, serta permintaa agar mereka segera mengajukan pendaftaran ke OJK

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Nikmati Kemudahan Menginap saat Libur Lebaran bersama Traveloka

Rabu, 22 Mei 2019 - 14:07 WIB

Nikmati Kemudahan Menginap saat Libur Lebaran bersama Traveloka

Nikmati Kemudahan Menginap saat Libur Lebaran bersama Traveloka

Peringati Hari Jadi, CKB Logistics Bagi Berkah Ramadan untuk Anak Yatim dan Dhuafa

Rabu, 22 Mei 2019 - 13:59 WIB

Peringati Hari Jadi, CKB Logistics Bagi Berkah Ramadan untuk Anak Yatim dan Dhuafa

Peringati Hari Jadi, CKB Logistics Bagi Berkah Ramadan untuk Anak Yatim dan Dhuafa

Dirjen Kemensos, Harry Hikmat (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 22 Mei 2019 - 12:48 WIB

Penyaluran Bansos PKH Makin Transparan Dengan OM-SPAN

Kementerian Sosial berkomitmen untuk menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

Indterior 2019 Akan Kembali Digelar

Rabu, 22 Mei 2019 - 12:02 WIB

Dukung Industri Interior Indonesia, Indterior 2019 Akan Kembali Digelar

Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII) DKI Jakarta dan PT Citra Inovasi Strategi (CIS) Exhibition kembali mengumumkan kolaborasi konsep unik & kreatif dalam rangka menyelenggarakan pameran…

Ilustrasi Balap Sepeda (Foto Ist)

Rabu, 22 Mei 2019 - 12:00 WIB

Tanpa Penjelasan Pasti, Balap Sepeda TdF dan TdT Ditiadakan

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Wayan Darmawa mengatakan pemerintah Provinsi NTT tidak menggelar kegiatan balap sepeda Tour de Flores (TdF) dan Tour…