Tunggak Miliaran, Tiga Perusahaan Ini Dicabut Izin Frekuensinya

Oleh : Ahmad Fadli | Senin, 19 November 2018 - 09:54 WIB

Link Net First Media. (Foto: IST)
Link Net First Media. (Foto: IST)

INDUSTRY.co.id, Jakarta -  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencabut Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) 2,3 GHz dari tiga perusahaan yang menunggak bayaran sejak 2016. Mereka adalah PT First Media Tbk (KBLV), PT Internux, dan PT Jasnita Telekomindo.

Direktur Operasi Sumber Daya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo Dwi Handoko mengatakan, pencabutan izin dilakukan lantaran ketiga perusahaan belum menunaikan pembayarannya yang telah jatuh tempo Sabtu (17/11/2018) lalu.

"Karena tanggal jatuh temponya hari Sabtu, maka pencabutan izin akan kita lakukan pada hari kerja, Senin (19/11/2018)," ucap Dwi akhir pekan lalu.

"Sudah ada tiga kali Surat peringatan yang kami kirim, terakhir itu pada 9 November, dan sampai jatuh tempo Sabtu kemarin pukul 23:59 kami juga belum menerima pembayaran," tambah dia.

Sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf f Permenkominfo 9/2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, pemegang izin yang selama dua tahun dari tanggal jatuh tempo tak membayar biaya pengguna memang harus dicabut izin penggunaannya.

Ketiga perusahaan ini sendiri merupakan bagian dari enam perusahaan pemenang lelang frekuensi 2,3 GHz pada 2009 lalu. Tiap tahunnya masing-masing perusahaan dibebankan biaya penggunaan frekuensi yang paling lambat dibayarkan pada 17 November tiap tahunnya.

Sementara frekuensi 2,3 GHz milik First Media diselenggarakan di Zona 1 yaitu wilayah Sumatera bagian utara, dan Zona 4 di Jabodetabek, dan Banten. Internux di Zona 4 Jabodetabek dan Banten. Serta Jasnita di Zona 12 Sulawesi bagian Utara.

Nah, tagihan sejak 2016 dan 2017 yang belum dibayarkan First Media adalah Rp 364,84 miliar, Internux senilai Rp 343,57 miliar, dan Jasnita sebesar Rp 2,19 miliar.

Sementara itu Kepala Bagian Bantuan Hukum SDPPI Kominfo Fauzan Priyadhani menyebutkan, ketiga perusahaan tersebut telah menunggak biaya penggunaan selama tiga tahun, sejak 2016-2018.

"Tagihan tahun 2018, jatuh temponya Sabtu kemarin ya, jadi sekarang tunggakannya untuk tiga tahun, nilai tunggakannya masih harus diperiksa lagi, tapi untuk First Media kurang lebih ada senilai Rp 490 miliar, dan Internux Rp 438 miliar," kata Fauzan.

Asal tahu saja, First Media dan Internux merupakan perusahaan terafiliasi. Pada 2014, First Media mengakuisisi 69,04 persen saham PT Mitra Mandiri Mantap yang merupakan induk Internux. PT Internux sendiri adalah produsen modem Bolt.

Sementara dari Laporan Keuangan First Media Triwulan II/2018 struktur kepemilikan telah berubah menjadi Mitra Mandiri memiliki 75,96 persen saham Internux yang mana Mitra Mandiri dimiliki 99,9 persen oleh First Media.

Sementara itu dalam pernyataan resmi First Media melalui konsultan komunikasinya, Jumat (16/11/2018) menegaskan, perkara frekuensi 2,3 GHz ini tidak akan membuat layanan ke pelanggan terganggu.

Sebab selain memanfaatkan Frekuensi 2,3 GHz, layanan First Media juga mengandalkan kabel serat optik. Penyedia layanan ini sendiri dikelola oleh entitas anak First Media lainnya, PT Link Net Tbk (LINK). Sebagai tambahan, First Media dan Internux sejatinya juga telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Niatnya untuk membatalkan surat-surat Kominfo terkait pencabutan izin frekuensi 2,3 GHZ tersebut.

"Dengan demikian, Gugatan TUN tersebut tidak berdampak apapun terhadap layanan TV Cable & Fixed Broadband Cable Internet First Media yang disediakan oleh Link," tulis First Media.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Luskito Hambali Chief Marketing Officer Prudential Indonesia (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 21 Mei 2019 - 08:00 WIB

PRUPrime Healthcare Plus-PRUPrime Healthcare Plus Syariah, Perlindungan Komplet Fleksibel

Faktor biaya masih menjadi salah satu pertimbangan utama masyarakat terkait kesehatan, ditambah lagi dengan peningkatan biaya kesehatan di Indonesia. Menurut 2019 Global Medical Trends Survey…

Mentan Amran Sulaiman di tengah sawah

Selasa, 21 Mei 2019 - 07:56 WIB

Genjot Ekspor dan Investasi, Kementan Wujudkan Perintah Presiden

Jakarta - Kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) mampu menjawab secara baik harapan pemerintahan Presiden Jokowi menyaol peningkatan ekspor dan inveatasi.

Persiapan Astrindo garap proyek infrastruktur

Selasa, 21 Mei 2019 - 07:50 WIB

Garap 9 Proyek, Astrindo Persiapkan Dua Opsi Pendanaan

Jakarta - PT Astrindo Nusantara Infrastruktur (BIPI) akan menggarap berbagai proyek infrastruktur yang akan dikerjakan. Setidaknya dua opsi pendanaan sedang dikaji, berupa right issue dan mencari…

ASTRA Infra grup mengadakan acara media gathering sekaligus berbagi informasi tentang persiapan dan program mudik dengan tema “Inspirasi Mudik 2019 ASTRA Infra di tol Trans Jawa”

Selasa, 21 Mei 2019 - 07:03 WIB

Keputusan Diskon Tarif, Astra Tol: Kami Menunggu Asosiasi Jalan Tol

PT Astra Tol Nusantra selaku operator tol Trans Jawa masih menunggu keputusan dari Asosiasi Jalan Tol Indonesia terkait soal potongan harga atau diskon tarif tol pada saat mudik dan arus balik…

ASTRA Infra grup mengadakan acara media gathering sekaligus berbagi informasi tentang persiapan dan program mudik dengan tema “Inspirasi Mudik 2019 ASTRA Infra di tol Trans Jawa”

Selasa, 21 Mei 2019 - 06:30 WIB

H-5 Puncak Arus Mudik, Waspadai Kenaikan Kepadatan di Tol Tangerang-Merak

Bagi Anda yang ingin merencanakan mudik kali ini menggunakan jalur darat ada baiknya mempersiapkan waktu lebih awal atau seminggu sebelum puncak arus mudik lebaran yang jatuh pada 31 Mei atau…