Kadin-Bappenas Duduk Bareng Godok Rancangan RPJMN 2020-2024 Industri Kelautan dan Perikanan

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai industri kelautan dan perikanan nasional masih perlu ditingkatkan lebih jauh untuk bersiap menghadapi era revolusi industri 4.0 yang tengah digalakkan oleh pemerintah Indonesia.

Hal ini menjadi pokok bahasan dalam diskusi Kadin dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam rangka penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024. 

Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia Yugi Prayanto mengatakan, kualitas sumber daya manusia (SDM) sektor kelautan dan perikanan perlu terus didorong, penerapan teknologi dan inovasi juga tentu sangat menentukan.

"Selain itu, kami juga mengharapkan adanya peningkatan investasi serta dukungan regulasi yang pro bisnis," ungkap Yugi dalam forum diskusi di Bappenas, Rabu, (14/11/2018).

Selain regulasi, tambah Yugi, pemerintah harus menitikberatkan pada aspek peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, penyediaan bahan baku dan  logistik, upaya peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja serta keberlangsungan lingkungan hidup sebagai bahan pertimbangan dalam Rancangan RPJMN 2020-2024.

Menurutnya, regulasi-regulasi yang ada saat ini sudah kongkret, namun implementasi di lapangan yang masih dirasa tumpang tindih. 

"Melalu diskusi ini, pihaknya dengan Bappenas akan buat tin kecil untuk menerima masukan-masukan dari semua kalangan termasuk dari Kadin daerah. Setelah semua masukan masuk, kita akan matangkan. Setelah disetujui, kita akan hitung berapa nilai makro ekonominya dari situ baru bisa terlihat potensi industri kelautan dan perikanan bagi income Indonesia," Yugi. 

Seperti diketahui, FAO memprediksi pasar seafood dunia di tahun 2024 mencapai 240 juta ton, 160 juta ton diantaranya adalah dari perikanan budidaya. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan produksi perikanan naik hingga 20 persen per tahun.

Adapun pada tahun 2017, produksi perikanan tangkap mencapai 6,8 juta ton. Sedangkan produksi perikanan budidaya sebesar 16,1 juta ton dengan rincian 5,65 juta ton ikan dan 10,45 juta ton rumput laut. 

Lebih lanjut Yugi menuturkan, sektor bududaya perikanan nasional memliki potensi yang sangat besar, dan nilai produknya pun lebih tinggi. Menurutnya, sudah seharusnya saat ini pemerintah harus mulai meperkuat perikanan budidaya modern. 

"Tentunya pengembangan ini harus didukung payung hukum tata ruang serta riset dan pengembangan yang mumpuni,” terangnya.

Selain budidaya, Kadin juga menyoroti produksi perikanan tangkap yang masih menemui beberapa tantangan, antara lain perpanjangan ijin-ijin operasional kapal nelayan dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang masih terhambat, karena belum terintegrasi secara baik kedalam sistem online single submissions (OSS). 

Indonesia, kata Yugi, juga harus mempertimbangkan upaya mengembangkan armada perikanan tangkap dengan kapal nelayan yang mampu beroperasi di laut lepas untuk memanfaatkan potensi sumber daya ikan di ZEE sehingga diharapkan dapat menunjang kebutuhan rantai pasok industri perikanan.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Broedjonegoro mengatakan, kedepan pihaknya akan mengarahkan industri kelautan dan perikanan kepada strategi nilai tambah bagi perekonomian nasional. 

"Saat ini memang ikan segar masih menjadi eskpor utama Indonesia, tetapi secara umum agar dampak ekonomi lebih luas, kita akan mendorong penciptaan nikai tambah dari hasil kelautan itu sendiri baik dari ikan, rumput laut, dan semua produknya. Kita ingin ekspor ikan baik yang segar maupun olahan ikut membantu perbaiki neraca perdagangan Indonesia," papar Bambang. 

Bambang melihat ruang untuk berkembang bagi industri kelautan dan perikanan sangat besar. "Jadi kalau kita sedang mencari cara bagaimana mengurangi defisit transaksi berjalan, kita harus serius untuk menciptakan nilai tambah sekaligus ekspor dari industri kelautan dan perikanan," tegasnya. 

Namun, menurutnya, masih ada beberapa tantangan yang harus segera diselesaikan salah satunya adalah rute pelayaran langsung ke luar negeri.

"Kalau untuk ekspor dan impor itu membutuhkan kapal-kapal berskala menengah besar, ini yang masih belum dimiliki perusahaan kapal dalam negeri. Saat ini kita masih bergantung pada maskapai asing yang sudah lama menguasai bidang itu,"  tutur Bambang. 

Oleh karena itu, terang Bambang, pihaknya akan terus mendorong dan memperkuat kemampuan dari pelaku usaha perkapalan Indonesia dan terus menciptakan lebih banyak lagi rute langsung dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan tujuan apakah di Asia Timur, Eropa, dan Amerika

"Semuanya bisa kita lakukan dengan terus meningkatkan hub pelabuhan agar ekspor industri kelautan dan perikanan nasional terus meningkat," tutupnya.