JMI Siap Bangun Smelter Hingga 2019

Oleh : Herry Barus | Rabu, 07 November 2018 - 21:00 WIB

Ilustrasi Smelter
Ilustrasi Smelter

INDUSTRY.co.id - Kulon Progo- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberi tenggat waktu kepada PT Jogja Magasa Iron mendirikan smelter atau pabrik pengolahan tambang biji besi di Desa Karangwuni, Kecamatan Wates, hingga 2019.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Selasa (6/11/2018)  mengatakan sanpai saat ini, PT Jogja Magasa Iron (JMI) belum mampu membuat smelter dengan berbagai alasan.

"Berdasarkan koordinasi dengan Pemda DIY dan JMI, bahwa batas akhir pembangunan smelter berakhir 2019. Sehingga masih ada waktu satu tahun ke depan. Kalau tidak sanggup maka kontrak karya bisa dibatalkan," kata Hasto.

Ia mengatakan kontrak karya PT JMI ini, pembuatan smelter diperpanjang satu tahun. Kemudian, satu tahun ini habisnya akhir 2019. Pembebasan lahan sejak 2013 dalam rangka pembuatan smelter. Seharusnya, PT JMI langsung membangun pabrik, tapi ternyata tidak segera dibangun. Normalnya, pembuatan smelter dua tahun, diperpanjang satu tahun.

Perpanjangan kedua dilaksanakan sampai saat ini. "Kalau perpanjang pembangunan smelter tidak terealisasi, maka kontrak karya bisa batal demi hukum," katanya.

Sebelumnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Budi Wibowoseperti dilansir Antara  meminta PT Jogja Magasa Iron segera membangun pabrik dan smelter tambang pasir besi di Kabupaten Kulon Progo, paling lambat 2019.

PT JMI sudah berhenti lama dan tidak melaksanakan rencana kerja anggaran belanja (RKAB) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, dan Pemkab Kulon Progo hanya berdiam tidak melakukan tindakan apa-apa.

"Kenapa begitu lama tidak ada yang mengutik-utik itu. Hal itu tindakan salah. Kalau pasir besi tidak berjalan, tanah seluas 3.000 hektare terpasung tidak digunakan, karena didiamkan," kata Budi Wibowo.

Menurut dia, pemkab dituntut responsif terhadap masalah investasi, dan JMI tidak bisa didiamkan. Seharusnya PT JMI sudah harus beroperasi karena izin dari Kementerian ESDM sudah dikeluarkan.

"Rencana biaya operasional sudah keluar. Kita pantau bersama. Kalau JMI tidak bisa melaksanakan pembangunan pabrik, tiup peluit saja. Harus berhenti," katanya.

PT JMI adalah pemilik izin kegiatan operasi produksi untuk lahan tambang pasir besi, yang membentang dari Sungai Serang sampai Pantai Trisik, Kulonprogo hingga 2048. Tapi, sejak memiliki kontrak karya terhadap lahan itu pada 2008, PT JMI belum pernah beroperasi karena bermasalah dengan struktur kepemilikan.

Pemda DIY sempat memanggil pimpinan PT JMI dengan tujuan meminta klarifikasi, sekaligus memberi desakan agar segera beroperasi. Ketika itu, Budi mengatakan PT JMI harus membuat RKAB sebelum 24 April 2018 atau hari terakhir dari masa penangguhan kedua yang diajukan perusahaan itu.

Budi mengatakan apapun yang ada dalam RKAB harus dijalankan. Jika pada 2019 nanti PT JMI tidak menjalankan apa yang harus dilaksanakan, maka perusahaan itu akan mendapatkan sanksi. Hukuman akan dimulai dengan penjatuhan surat peringatan (SP) I. Jika tetap tak digubris, akan diberi SP II. Setelah keduanya tak dituruti, maka sanksi dinaikan jadi pemberhentian sementara, yang bisa saja diakhiri dengan pencabutan izin.

"Hanya itu ada tenggat waktunya. Itu bukan wilayah kontrak lagi lo, jadi wilayahnya sudah beda. Sekarang izin usaha penambangan, sehingga dia harus manut sama pemberi izin. Kalau kontrak karya berlaku kayak undang-undang. Sekarang sudah enggak ada lagi kontrak karya itu," jelas Budi.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Atal S Depari Ketua PWI (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 23 April 2019 - 07:00 WIB

Ketum PWI: Secara Konstitusional Belum Ada yang Terpilih Sebagai Presiden

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal Sembiring Depari menegaskan, sebenarnya sebelum perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai, belum ada yang terpilih sebagai Presiden…

Pemilu 2019(Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 23 April 2019 - 06:26 WIB

Pemblokiran Jurdil2019.org Ciderai Demokrasi

Pemblokiran situs Jurdil2019.org oleh Kemenkominfo dan Bawaslu dinilai telah menciderai demokrasi, karena prosesnya tanpa peringatan terlebih dahulu. Telebih lagi, amanah UU mewajibkan pemerintah…

Mata uang Rupiah (Foto Ist)

Selasa, 23 April 2019 - 06:12 WIB

Kebijakan Fiskal Pemerintah yang Pruden Mendukung Pencapaian Target Pembangunan APBN 2019

Jakarta - Pelaksanaan APBN 2019 sampai dengan 31 Maret berjalan aman sesuai dengan kebijakan fiskal Pemerintah yang akan mendukung pencapaian target pembangunan APBN 2019. Hal ini disampaikan…

Diskusi hari bumi bersama BNI Syariah

Selasa, 23 April 2019 - 05:54 WIB

BNI Syariah Dukung UMKM Lakukan Green Activity

Jakarta - Dalam mendukung program Pemerintah yaitu SDG’s (Sustainable Development Goals) dan Green Banking, BNI Syariah berupaya untuk mendorong pengusaha UMKM dalam menerapkan green activity.…

Gubernur Sumatera Utara, H. Edy Rahmayadi (kemeja putih) didampingi Direktur BTN, Budi Satria (kanan), sedang berbincang-bincang dengan calon konsumen KPR BTN ketika sedang melakukan akad kredit di Medan, Sumatera Utara, Senin (22/04/2019).

Selasa, 23 April 2019 - 01:35 WIB

Bank BTN Gelar Akad Kredit Massal untuk 8.500 Unit Rumah Bernilai Rp1 Triliun

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), atau Bank BTN, menggelar akad massal untuk 8.500 unit rumah yang digelar secara serentak di seluruh kantor cabang perseroan dengan total nilai mencapai lebih…