Relawan Yakin Jokowi-Marif Mampu Wujudkan Swasembada Pangan

INDUSTRY.co.id - Lebak- Relawan Rumah Kiai Ma'ruf Amin (KMA) Banten meyakini pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin mampu mewujudkan swasembada pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar pokok masyarakat.

"Kami pastikan Jokowi-Ma'ruf akan fokus mempertahankan kedaulatan pangan, terlebih Indonesia merupakan negara agraris, " kata Koordinator Rumah KMA Banten Mochamad Husen saat dihubungi di Lebak, Senin(5/11/2018)

Selama ini, kebijakan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla sangat memperhatikan sektor pertanian guna mendukung peningkatan produksi pangan.

Selain itu juga dana alokasi sarana produksi pangan cukup besar untuk memperbaiki jaringan irigasi, bantuan benih, pupuk, dan penyaluran peralatan pertanian.

Selanjutnya, membangun percetakan sawah baru di lokasi-lokasi yang memiliki sumber air menyusul banyak lahan persawahan terjadi alih fungsi lahan.

Disamping itu juga penyaluran bantuan benih melalui program padi,jagung, dan kedelai (pajale).

Bahkan, produksi beras di Provinsi Banten kini melimpah sehingga tidak perlu lagi mendatangkan beras impor.

Persedian beras lokal masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pasar tradisional, terbukti harga-harga di pasaran selalu stabil.

Begitu juga produksi jagung hasil budidaya petani Banten mampu memenuhi permintaan pasar DKI Jakarta, bahkan produksi jagung lokal sudah mampu menembus pasar ekspor.

"Kami yakin jika terpilih sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019 akan lebih serius meningkatkan produksi pangan," katanya menjelaskan.

Menurut Husen, dirinya menerima laporan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Lebak kebijakan Presiden Joko Widodo sangat dirasakan petani di daerah ini melalui pengalokasian anggaran pertanian.

Saat ini, Kabupaten Lebak mendapat bantuan alokasi anggaran dari APBN Pusat hingga Rp30 miliar.

"Kami berpandangan Kabupaten Lebak sebagai daerah lumbung pangan sejak tiga tahun terakhir di Banten juga tidak lepas dari kebijakan Presiden Joko Widodo," katanya.(Ant)