Program Peremjaan Sawit Rakyat Harus Dilakikan Bersama

Oleh : Herry Barus | Rabu, 24 Oktober 2018 - 12:00 WIB

Kebun Kelapa Sawit (Ist)
Kebun Kelapa Sawit (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Lembaga Kebijakan Strategis untuk Agribisnis  Minyak Sawit atau Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) menyatakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) harus dilakukan bersama-sama, karena program tersebut  melibatkan banyak pihak.

Direktur Eksekutif (PASPI) Tungkot Sipayung di Jakarta, Selasa (23/10/20180 , memaparkan untuk pembiayaan program PSR di tangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), kemudian untuk petunjuk teknis (juknis) ada di Ditjen Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian (Kementan) sedangkan untuk administrasi dan semua izin adanya di Kabupaten.

"Sehingga (kondisi yang terpisah-pisah itu) tidak ada yang mengkordinir mengenai data-data tersebut. Padahal, salah satu syarat utama untuk mengikuti program PSR adalah harus ada legalitas lahan seperti surat Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B)," ujarnya.

Sementara itu, lanjutnya, keterangan surat-surat tersebut yang mengetahui adalah Pemda seperti Dinas Badan Pertanahan dan Dinas Perkebunan tingkat Kabupaten, sedangkan dana tersebut tidak ada di BPN atau Dinas Perkebunan tingkat Kabupaten.

Bahkan, Tungkot juga menyayangkan tidak sedikit daerah yang tak memiliki Dinas Perkebunan tingkat Kabupaten ataupun Provinsi sehingga masih banyak yang belum paham mengenai perkebunan serta permasalahannya.

Oleh karena itu, menurut dia, untuk menghadapi permasalahan tersebut, tidak sedikit perusahaan yang terjun langsung untuk menjadi penjamin bagi petani yang memasok tandan buah segar (TBS) ke pabrik kelapa sawit (PKS) milik perusahaan tersebut. Perusahaan menjadi "off taker" (penjamin sekaligus avalis) bagi petani plasmanya.

Melihat fakta tersebut, dia berharap pemerintah pusat bisa membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang melibatkan Pemda seperti BPN dan Dinas Perkebunan tingkat Kabupaten, atau melibatkan perusahaan-perusahaan sebagai "off taker" seperti yang dilakukan oleh PT Paya Pinang membantu petani plasma atau petani swadaya tapi yang bermitra dengan perusahaan tersebut.

"Karena posisi petani plasma ataupun mitra biasanya statusnya lebih jelas daripada petani yang bukan plasma ataupun mitra dari suatu perusahaan.

 Artinya PSR tidak bisa berjalan sendiri oleh satu atau dua instansi saja karena melibatkan banyak instansi," ujar Tungkot.

Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Fakhrurrozhi dalam rapat Program Sawit Rakyat tingkat Provinsi Sumsel kepada Antara mengatakan, lambannya program PSR dikarenakan mekanisme proses pencairan dana replanting sawit rakyat ditentukan persyaratan yang ketat melalui verifikasi dari berbagai tingkatan mulai Kebupaten, Provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.

Ketua KUD Mukti Jaya di Musi Banyuasin Bambang Gianto menuturkan salah satu kendala terbesar dalam berjalannya PSR, yaitu masih ada petani yang belum mau bergabung ataupun membentuk kelembagaan petani yang berbadan hukum seperti koperasi ataupun kelompok tani.

Menurut dia, jika seorang petani ikut dalam keanggotaan koperasi banyak manfaat yang akan didapatkan diantaranya bisa memecahkan permasalahan petani tersebut karena bisa didiskusikan bersama.  "Jika petani tidak tergabung dalam koperasi maka petani akan sulit memecahkan masalahnya," ujarnya.

Bambang mengatakan,  berkat bergabungnya petani dalam wadah koperasi maka KUD Mukti Jaya telah melakukan peremajaan seluas 2.449 hektare dan saat ini semuanya sudah tertanam, bahkan sudah mulai berbuah. Sehingga dari total luas lahan yang tergabung dalam KUD Mukti Jaya sekitar 4.000-an hektare dan yang berpotensi 3.800 hektare sedangkan yang sudah diremajakan seluas 2.449 hektare sehingga yang akan diremajakan beberapa hektare.

"Jadi kami merasakan adanya program PSR ini karena sangat membantu petani," katanya. Dia juga mengakui pentingnya kemitraan antara perusahaan dengan petani dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemda.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Senin, 16 Desember 2019 - 14:30 WIB

Asaki Desak Pemerintah Terapkan Safeguard dan Pembatasan Kouta Impor Keramik Asal India dan Vietnam

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengatakan, saat ini impor produk keramik dari India dan Vietnam angkanya sudah sangat mengkhawatirkan.

Sekjen Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono saat memberikan penghargaan industri hijau (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Senin, 16 Desember 2019 - 13:02 WIB

Penerapan Industri Hijau Mampu Hemat Energi Sebesar Rp 3,49 Triliun

Berdasarkan data self asessment industri tahun 2018, dapat dihitung penghematan energi sebesar Rp 3,49 triliun dan penghematan air sebesar Rp 228,9 miliar.

(kiri) Direktur Bisnis Komersil BRIsyariah Kokok Alun Akbar

Senin, 16 Desember 2019 - 12:45 WIB

BRI Syariah Tingkatkan Potensi Bisnis Muhammadiyah

Jakarta--- BRIsyariah menandatangani nota kesepahaman bersama PP Muhammadiyah pada 16 Desember 2019. Penandatanganan tersebut dilakukan di Jakarta. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Direktur…

Bluebird Group Gandeng HMD Global Hadirkan Pengalaman Mobile Bagi Pengemudi dan Konsumen

Senin, 16 Desember 2019 - 11:34 WIB

Bluebird Group Gandeng HMD Global Hadirkan Pengalaman Mobile Bagi Pengemudi dan Konsumen

Sebagai bagian dari kemitraan ini, Bluebird Group akan mendapatkan harga khusus untuk sejumlah tipe smartphone Nokia guna memastikan para pengemudi mendapatkan teknologi yang mereka perlukan…

Toni EB Subari, Direktur Utama Mandiri Syariah bersama Muhammadiyah

Senin, 16 Desember 2019 - 10:56 WIB

Mandiri Syariah Salurkan Pembiayaan Senilai Rp1,5 Triliun ke Muhammadiyah

Jakarta-PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) perkuat kerja sama dengan Muhammadiyah melalui penyediaan fasilitas pembiayaan senilai total Rp1,5 triliun.