Program Peremjaan Sawit Rakyat Harus Dilakikan Bersama

Oleh : Herry Barus | Rabu, 24 Oktober 2018 - 12:00 WIB

Kebun Kelapa Sawit (Ist)
Kebun Kelapa Sawit (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Lembaga Kebijakan Strategis untuk Agribisnis  Minyak Sawit atau Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) menyatakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) harus dilakukan bersama-sama, karena program tersebut  melibatkan banyak pihak.

Direktur Eksekutif (PASPI) Tungkot Sipayung di Jakarta, Selasa (23/10/20180 , memaparkan untuk pembiayaan program PSR di tangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), kemudian untuk petunjuk teknis (juknis) ada di Ditjen Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian (Kementan) sedangkan untuk administrasi dan semua izin adanya di Kabupaten.

"Sehingga (kondisi yang terpisah-pisah itu) tidak ada yang mengkordinir mengenai data-data tersebut. Padahal, salah satu syarat utama untuk mengikuti program PSR adalah harus ada legalitas lahan seperti surat Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B)," ujarnya.

Sementara itu, lanjutnya, keterangan surat-surat tersebut yang mengetahui adalah Pemda seperti Dinas Badan Pertanahan dan Dinas Perkebunan tingkat Kabupaten, sedangkan dana tersebut tidak ada di BPN atau Dinas Perkebunan tingkat Kabupaten.

Bahkan, Tungkot juga menyayangkan tidak sedikit daerah yang tak memiliki Dinas Perkebunan tingkat Kabupaten ataupun Provinsi sehingga masih banyak yang belum paham mengenai perkebunan serta permasalahannya.

Oleh karena itu, menurut dia, untuk menghadapi permasalahan tersebut, tidak sedikit perusahaan yang terjun langsung untuk menjadi penjamin bagi petani yang memasok tandan buah segar (TBS) ke pabrik kelapa sawit (PKS) milik perusahaan tersebut. Perusahaan menjadi "off taker" (penjamin sekaligus avalis) bagi petani plasmanya.

Melihat fakta tersebut, dia berharap pemerintah pusat bisa membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang melibatkan Pemda seperti BPN dan Dinas Perkebunan tingkat Kabupaten, atau melibatkan perusahaan-perusahaan sebagai "off taker" seperti yang dilakukan oleh PT Paya Pinang membantu petani plasma atau petani swadaya tapi yang bermitra dengan perusahaan tersebut.

"Karena posisi petani plasma ataupun mitra biasanya statusnya lebih jelas daripada petani yang bukan plasma ataupun mitra dari suatu perusahaan.

 Artinya PSR tidak bisa berjalan sendiri oleh satu atau dua instansi saja karena melibatkan banyak instansi," ujar Tungkot.

Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Fakhrurrozhi dalam rapat Program Sawit Rakyat tingkat Provinsi Sumsel kepada Antara mengatakan, lambannya program PSR dikarenakan mekanisme proses pencairan dana replanting sawit rakyat ditentukan persyaratan yang ketat melalui verifikasi dari berbagai tingkatan mulai Kebupaten, Provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.

Ketua KUD Mukti Jaya di Musi Banyuasin Bambang Gianto menuturkan salah satu kendala terbesar dalam berjalannya PSR, yaitu masih ada petani yang belum mau bergabung ataupun membentuk kelembagaan petani yang berbadan hukum seperti koperasi ataupun kelompok tani.

Menurut dia, jika seorang petani ikut dalam keanggotaan koperasi banyak manfaat yang akan didapatkan diantaranya bisa memecahkan permasalahan petani tersebut karena bisa didiskusikan bersama.  "Jika petani tidak tergabung dalam koperasi maka petani akan sulit memecahkan masalahnya," ujarnya.

Bambang mengatakan,  berkat bergabungnya petani dalam wadah koperasi maka KUD Mukti Jaya telah melakukan peremajaan seluas 2.449 hektare dan saat ini semuanya sudah tertanam, bahkan sudah mulai berbuah. Sehingga dari total luas lahan yang tergabung dalam KUD Mukti Jaya sekitar 4.000-an hektare dan yang berpotensi 3.800 hektare sedangkan yang sudah diremajakan seluas 2.449 hektare sehingga yang akan diremajakan beberapa hektare.

"Jadi kami merasakan adanya program PSR ini karena sangat membantu petani," katanya. Dia juga mengakui pentingnya kemitraan antara perusahaan dengan petani dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemda.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustraai United Airlines (ist)

Minggu, 12 Juli 2020 - 00:05 WIB

Prospek Industri Penerbangan Suram, United Airlines Bakal PHK 36 Ribu Karyawan

Maskapai United Airlines asal Amerika Serikat dikabarkan akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap separuh total pekerjanya atau sebesar 36. 000 karyawan dikarenakan penurunan penumpang…

Ilustrasi Klaster Pangan (Photo by iNews)

Sabtu, 11 Juli 2020 - 22:10 WIB

Lewat Corporate Farming, Klaster Pangan BUMN Bersinergi Genjot Produktivitas Pertanian

Dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian, PT Sang Hyang Seri (Persero) (SHS), PT Pertani (Persero), dan Klaster Pangan BUMN menjalin kerjasama pengembangan pertanian di lahan HGU SHS…

Dirjen IKMA Kemenperin Gati

Sabtu, 11 Juli 2020 - 22:00 WIB

Kemenperin Fasilitasi Perlindungan KI untuk Pelaku Industri Kecil dan Menengah

Kementerian Perindustrian terus fokus pada pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), termasuk memfasilitasi para pelaku IKM dalam hal perlindungan kekayaan intelektual (KI). Dirjen IKMA…

CIMB Niaga Syariah

Sabtu, 11 Juli 2020 - 21:15 WIB

CIMB Niaga Syariah Serahkan Bantuan Ambulans untuk Warga Bandung Barat

Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah) menyerahkan bantuan satu unit mobil ambulans bagi warga Desa Puncaksari, Sindangkerta.

Kunjungan Menteri Edhy Prabowo ke PT Japfa Comfeed Indonesia

Sabtu, 11 Juli 2020 - 20:15 WIB

Genjot Budidaya Ikan, Menteri Edhy Prabowo Kunjungi PT Japfa Comfeed Indonesia

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Edhy Prabowo, mengunjungi PT Iroha Sidat Indonesia (ISI) yang merupakan bagian dari PT Suri Tani Pemuka, anak usaha PT Japfa Comfeed Indonesia…