Butuh Dana Rp 1,7 Triliun Kembangkan Industri Teluk Bintuni

Oleh : Ahmad Fadli | Senin, 24 September 2018 - 20:38 WIB

Teluk Bintuni
Teluk Bintuni

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Kementerian Perindustrian mendorong percepatan pembangunan kawasan industri Teluk Bintuni, Papua Barat. Langkah yang akan dilakukan melalui skema kerja sama Permerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau lazim disebut Public Private Partnership (PPP).

“Kawasan industri Teluk Bintuni difokuskan untuk pengembangan industri petrokimia. Apalagi, ini telah menjadi proyek strategis nasional,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara Market Sounding Pengembangan Kawasan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni, di Jakarta, Senin (24/9).

Menurut Menperin, market sounding ini sebagai sarana sosialisasi kepada para pemangku kepentingan sekaligus menarik investor terkait akselerasi pembangunan kawasan industri Teluk Bintuni. Kegiatan ini dihadiri 180 orang, terdiri dari instansi pemerintah, pelaku usaha, perwakilan negara sahabat, asosiasi, kontraktor, perbankan, dan stakeholder lainnya.

“Jadi kawasan industri ini nanti berperan penting untuk memajukan industri di Indonesia, termasuk juga memperdalam struktur manufakturnya,” ujar Airlangga. Pembangunan kawasan industri Teluk Bintuni ini sejalan pula dengan program prioritas pemerintah dalam memacu pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan industri di luar Jawa sehingga terjadi pemerataan ekonomi yang inklusif.

Menperin memastikan bahwa Teluk Bintuni mempunyai prospek yang cukup besar untuk pembangunan wilayah industri karena memiliki sumber daya alam yang potensial. Wilayah Teluk Bintuni diperkirakan terdapat cadangan gas bumi mencapai 23,7 triliun kaki kubik (TCF).

“Pabrik petrokimia yang akan berada di kawasan industri Teluk Bintuni nanti menjadi salah satu sumber penghasilan daerah tersebut dan menjadi anchor pertumbuhan pabrik-pabrik downstream lainnya,” tutur Airlangga.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemilihan pabrik yang akan menjadi anchor ini menjadi penting. Berdasarkan analisis supply dan demand, metanol merupakan produk yang layak untuk dijadikan sebagai anchor industry tahap pertama.

Rencana pengembangan awal kawasan industri Teluk Bintuni adalah seluas 50 hektare (Ha) dari 200 Ha lahan yang akan dibebaskan. Dari luas 50 Ha tersebut, bakal dikembangkan anchor industry berupa pabrik metanol dengan dukungan komitmen ketersediaan gas oleh BP Tangguh Tahap I sebesar 90 MMSCFD di tahun 2021 dan Tahap II sebesar 90 MMSCFD di tahun 2026.

Sisa cadangan lahan dapat digunakan untuk tahap III sebesar 176 MMSCFD dari Genting Oil dan potensi industri lain yang bisa dikembangkan. Nilai total CAPEX pengembangan kawasan industri tersebut diperkirakan sebesar Rp1,7 triliun.

Kebutuhan metanol di Indonesia pada tahun 2021 diprediksi mencapai 871.000 ton, sedangkan saat ini pasokan hanya dari produksi PT. Kaltim Methanol Indonesia sebesar 330.000 ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan domestik.

“Selain mengenai kebutuhan dalam negeri, pemilihan metanol sebagai anchor industry juga mempertimbangkan potensi metanol untuk dijadikan sebagai produk turunan seperti polietilen atau polipropilen, dimetil eter (DME), methyl tertiary butyl ether (MTBE) dan lain-lain,” paparnya.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kantor Kementerian BUMN. (Istimewa)

Jumat, 29 Mei 2020 - 10:07 WIB

Kementerian BUMN Siapkan Program Mencari CEO Muda Rumah BUMN

Pemilihan CEO Muda Rumah BUMN akan melalui proses terlebih dahulu dan karyawannya akan direkrut dari masing-masing BUMN.

50.000 Masker Bagi Relawan Medis Donasi Karyawan Multi Bintang Indonesia

Jumat, 29 Mei 2020 - 10:00 WIB

50.000 Masker Bagi Relawan Medis Donasi Karyawan Multi Bintang Indonesia

Melihat luasnya dampak ekonomi yang timbul akibat pandemi COVID-19 terhadap masyarakat sekitar, para karyawan Multi Bintang Indonesia menggalang dana dengan menyisihkan sebagian penghasilan…

KSPN Labuan Bajo

Jumat, 29 Mei 2020 - 09:38 WIB

Anggaran Mencapai Rp 8,82 Triliun, Pembangunan Infrastruktur pada 5 KSPN Mulai Berjalan

Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,82 triliun untuk pembangunan infrastruktur di 5 KSPN Prioritas tersebut yang dilaksanakan sejak 2019 hingga 2021.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Jumat, 29 Mei 2020 - 09:23 WIB

Kementerian PUPR Gandeng 4 Universitas Rancang Program S2 Super Spesialis Bagi SDM Konstruksi

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program yang didesain Kementerian PUPR bersama 4 universitas tersebut diatas adalah super spesialis yang akan diakui sebagai Master (S2) oleh Menteri…

Eni Yuniarti Warga Kampung Muka

Jumat, 29 Mei 2020 - 09:15 WIB

ACT Jawab Keluhan Pedagang Kecil Ibu Kota

Jauh masuk ke permukiman padat penduduk di tengah ibu kota, masyarakat prasejahtera yang mencari nafkah dengan berdagang menjeritkan kegundahan. Mereka kini hidup dalam himpitan ekonomi di tengah…