Wamen ESDM: KKKS Wajib Menawarkan Hasil Produksi Minyak ke Pertamina

Oleh : Hariyanto | Senin, 10 September 2018 - 13:01 WIB

Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar
Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan meningkatkan ketahanan energi nasional, Pemerintah menerbitkan regulasi berupa Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. 

Semangat diterbitkannya Peraturan Menteri yang mulai berlaku sejak tanggal 5 September 2018 adalah memprioritaskan produksi minyak dalam negeri untuk kebutuhan dalam negeri.

"Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 tahun 2018, yang didalamnya menyatakan bahwa para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wajib menawarkan produksi mereka kepada Pertamina dengan harganya sesuai dengan kelaziman bisnis atau bisnis to bisnis,"ujar Wakil Menteri ESDM, Jumat (7/9/2018).

Kewajiban untuk menawarkan hasil produksi kontraktor dan afiliasinya, lanjut Arcandra, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya periode rekomendasi ekspor untuk seluruh volume Minyak Bumi bagian Kontraktor. Hal ini tercantum dalam pada pasal 3 Permen ESDM Nomor 42 tahun 2018.

Arcandra mengungkapkan bahwa seluruh KKKS sudah menyatakan kesediaanya untuk menjual hasil produksi crude bagian mereka kepada PT Pertamina (Persero). 

"Sepengetahuan saya semuanya willing untuk menjual kedalam negeri. Saya sudah mengumpulkan KKKS yang besar semua dan mereka menyatakan kesediannya. Mungkin ada B to B-nya seperti apa harganya, silahkan berhubungan langsung dengan Pertamina," tambahnya.

Pada Pasal 5 disebutkan bahwa PT Pertamina (Persero) dapat melakukan penunjukan langsung Kontraktor untuk pembelian Minyak Bumi bagian Kontraktor. Atas penunjukan langsung itu PT Pertamina (Persero) dapat mengadakan kontrak jangka panjang selama 12 (dua belas) bulan.

Beleid tersebut juga menyatakan bahwa setelah dilakukan negosiasi antara Kontraktor atau Afiliasinya dengan PT Pertamina (Persero) dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi, PT Pertamina (Persero) dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi wajib melaporkan hasil negosiasi kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

President Director PT Duta Pratama Konsulindo, Eddy Faisal, Kandidat Terkuat Ketua Umum IKPI 2019—2024

Senin, 19 Agustus 2019 - 21:37 WIB

Eddy Faisal Kandidat Terkuat Ketua Umum IKPI 2019—2024

Jakarta-Kongres XI Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), dengan tema “Memperkuat Profesi Konsultan Pajak Indonesia yang Profesional, Bebas, Mandiri dan Bertanggung Jawab,” akan digelar…

Pegadaian Gandeng 18 Perguruan Tinggi Cetak SDM Unggul Bersertifikat

Senin, 19 Agustus 2019 - 20:35 WIB

Pegadaian Gandeng 18 Perguruan Tinggi Cetak SDM Unggul Bersertifikat

PT Pegadaian (persero) berkomitmen membangun kapasitas sumber daya manusia (SDM) unggul yang dicanangkan pemerintah, ditandai dengan  penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) Program Magang…

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi Indonesia

Senin, 19 Agustus 2019 - 20:20 WIB

Faktor Penunjang Peretumbuhan Ekonomi Tahun Ini

Secara rata-rata pertumbuhan melambat selama dua triwulan sebelum Pemilu dan menguat rata-rata sebesar 0,7% dalam dua triwulan berikutnya.

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.(Ist)

Senin, 19 Agustus 2019 - 20:08 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Kuat Pada Paruh Pertama 2019

Penggerak utama pertumbuhan pada triwulan kedua 2019 adalah konsumsi masyarakat maupun swasta.

Serah terima pemberian bantuan multivitamin anak di Palangkaraya. (Ist)

Senin, 19 Agustus 2019 - 19:54 WIB

Kalbe Lakukan Aksi Peduli Bencana Asap Kabut di Palangkaraya

Pemberian masker, multivitamin kesehatan, dan permen pelega tenggorokan kepada masyarakat umum dan beberapa sekolah TK/SD di sekitar Palangaraya.