Wamen ESDM: KKKS Wajib Menawarkan Hasil Produksi Minyak ke Pertamina

Oleh : Hariyanto | Senin, 10 September 2018 - 13:01 WIB

Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar
Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan meningkatkan ketahanan energi nasional, Pemerintah menerbitkan regulasi berupa Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. 

Semangat diterbitkannya Peraturan Menteri yang mulai berlaku sejak tanggal 5 September 2018 adalah memprioritaskan produksi minyak dalam negeri untuk kebutuhan dalam negeri.

"Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 tahun 2018, yang didalamnya menyatakan bahwa para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wajib menawarkan produksi mereka kepada Pertamina dengan harganya sesuai dengan kelaziman bisnis atau bisnis to bisnis,"ujar Wakil Menteri ESDM, Jumat (7/9/2018).

Kewajiban untuk menawarkan hasil produksi kontraktor dan afiliasinya, lanjut Arcandra, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya periode rekomendasi ekspor untuk seluruh volume Minyak Bumi bagian Kontraktor. Hal ini tercantum dalam pada pasal 3 Permen ESDM Nomor 42 tahun 2018.

Arcandra mengungkapkan bahwa seluruh KKKS sudah menyatakan kesediaanya untuk menjual hasil produksi crude bagian mereka kepada PT Pertamina (Persero). 

"Sepengetahuan saya semuanya willing untuk menjual kedalam negeri. Saya sudah mengumpulkan KKKS yang besar semua dan mereka menyatakan kesediannya. Mungkin ada B to B-nya seperti apa harganya, silahkan berhubungan langsung dengan Pertamina," tambahnya.

Pada Pasal 5 disebutkan bahwa PT Pertamina (Persero) dapat melakukan penunjukan langsung Kontraktor untuk pembelian Minyak Bumi bagian Kontraktor. Atas penunjukan langsung itu PT Pertamina (Persero) dapat mengadakan kontrak jangka panjang selama 12 (dua belas) bulan.

Beleid tersebut juga menyatakan bahwa setelah dilakukan negosiasi antara Kontraktor atau Afiliasinya dengan PT Pertamina (Persero) dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi, PT Pertamina (Persero) dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi wajib melaporkan hasil negosiasi kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Capres Prabowo Subianto (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 22 April 2019 - 20:30 WIB

Capres Prabowo Sakit, Tak Bisa Bertemu Utusan Capres Jokowi

Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo menyebutkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tidak bisa bertemu…

Ilustrasi Industri Manufaktur (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Senin, 22 April 2019 - 20:15 WIB

Kejar Target Pertumbuhan Industri 5,4 Persen, Ini Program Strategis Menperin

Kementerian Perindustrian terus berupaya menciptakan sumber daya manusia (SDM) kompeten terutama yang siap menghadapi era industri 4.0.

Bambang Soesatyo Ketua DPR RI (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 22 April 2019 - 20:00 WIB

54 Petugas Penyelenggara Pemilu Meninggal, Ketua DPR RI Prihatin

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan rasa prihatin dan belasungkawa atas meninggalnya 54 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan 10 aparat kepolisian saat menjalankan…

Ilustrasi SDM Industri

Senin, 22 April 2019 - 19:45 WIB

Sektor Industri Mampu Serap 672 Ribu Tenaga Kerja per Tahun

Kementerian Perindustrian terus berperan aktif menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan dunia industri.

Jimly Asshiddiqie Ketum ICMI (Foto: Teropong Senayan)

Senin, 22 April 2019 - 19:30 WIB

Jimly: Sebaiknya Jokowi-Prabowo Bertemu Silaturahmi

Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Prof Dr Jimly Asshiddiqie menganjurkan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk…