Wamen ESDM: KKKS Wajib Menawarkan Hasil Produksi Minyak ke Pertamina

Oleh : Hariyanto | Senin, 10 September 2018 - 13:01 WIB

Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar
Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan meningkatkan ketahanan energi nasional, Pemerintah menerbitkan regulasi berupa Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. 

Semangat diterbitkannya Peraturan Menteri yang mulai berlaku sejak tanggal 5 September 2018 adalah memprioritaskan produksi minyak dalam negeri untuk kebutuhan dalam negeri.

"Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 tahun 2018, yang didalamnya menyatakan bahwa para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wajib menawarkan produksi mereka kepada Pertamina dengan harganya sesuai dengan kelaziman bisnis atau bisnis to bisnis,"ujar Wakil Menteri ESDM, Jumat (7/9/2018).

Kewajiban untuk menawarkan hasil produksi kontraktor dan afiliasinya, lanjut Arcandra, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya periode rekomendasi ekspor untuk seluruh volume Minyak Bumi bagian Kontraktor. Hal ini tercantum dalam pada pasal 3 Permen ESDM Nomor 42 tahun 2018.

Arcandra mengungkapkan bahwa seluruh KKKS sudah menyatakan kesediaanya untuk menjual hasil produksi crude bagian mereka kepada PT Pertamina (Persero). 

"Sepengetahuan saya semuanya willing untuk menjual kedalam negeri. Saya sudah mengumpulkan KKKS yang besar semua dan mereka menyatakan kesediannya. Mungkin ada B to B-nya seperti apa harganya, silahkan berhubungan langsung dengan Pertamina," tambahnya.

Pada Pasal 5 disebutkan bahwa PT Pertamina (Persero) dapat melakukan penunjukan langsung Kontraktor untuk pembelian Minyak Bumi bagian Kontraktor. Atas penunjukan langsung itu PT Pertamina (Persero) dapat mengadakan kontrak jangka panjang selama 12 (dua belas) bulan.

Beleid tersebut juga menyatakan bahwa setelah dilakukan negosiasi antara Kontraktor atau Afiliasinya dengan PT Pertamina (Persero) dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi, PT Pertamina (Persero) dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi wajib melaporkan hasil negosiasi kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

realme masuk segmen alot

Sabtu, 18 Januari 2020 - 15:16 WIB

Realme Buds Air Jajal Alot di Indonesia

realme, merek trendsetter untuk teknologi canggih dalam smartphone di Indonesia, secara resmi melangkah ke ranah AIoT di Indonesia dengan meluncurkan True Wireless, Real Seamless - realme Buds…

SystemEver

Sabtu, 18 Januari 2020 - 13:48 WIB

Software ERP SystemEver Siap Perkuat UKM Hadapi Revolusi Industri 4.0

Era Revolusi Industri 4.0 semakin menuntut dunia usaha mulai dari skala kecil, sedang hingga besar untuk melakukan berbagai lompatan bisnis agar menghasilkan produk barang dan jasa yang kompetitif…

Shopee

Sabtu, 18 Januari 2020 - 13:35 WIB

Shopee Berhasil Catatkan Pencapaian Spesial di Tahun 2019

2019, Shopee berhasil mempelopori serangkaian inisiatif yang berhasil mengubah cara konsumen berbelanja online di daerah tempatnya beroperasi.

Marcedes Benz (ist)

Sabtu, 18 Januari 2020 - 13:05 WIB

Mercedes-Benz Catat Penjualan 3.344 Unit Kendaraan Penumpang dan Van di 2019

PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia berhasil menjual 3.344 unit mobil tahun lalu meskipun situasi industri otomotif yang menantang

Ilustrasi pembangunan Jalan

Sabtu, 18 Januari 2020 - 12:53 WIB

Kementerian PUPR Genjot Pembangunan Jalan Lingkar Raja Ampat

Kehadiran jalan tersebut akan meningkatkan konektivitas antar destinasi wisata di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat yang terkenal dengan keindahan destinasi wisata gugusan pulau karang…