Asaki Tagih Janji Pemerintah Terbitkan Aturan Safeguard

Oleh : Ahmad Fadli | Jumat, 07 September 2018 - 13:31 WIB

Ketua Umum Asaki, Elisa Sinaga (Foto: Herlambang/ Industry.co.id)
Ketua Umum Asaki, Elisa Sinaga (Foto: Herlambang/ Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI) menagih realisasi janji pemerintah yang belum juga  memberlakukan safeguard impor keramik yang seyogyanya akan dikeluarkan pada awal Agustus. Sebabnya, saat ini industri keramik dalam kondisi terpuruk akibat produk impor.

Hal itu diutarakan Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI), Elisa Sinaga kepada INDUSTRY.co.id, Jumat (7/9/2018) yang menyikapi kebijakan pemerintah dalam penyesuaian PPh impor 1.147 komoditas.

 “Kebijakan penyesuaian PPh salah satunya untuk keramik ini menurut saya dampaknya belum bisa banyak karena kena 20 persen saja masih bisa naik. Oleh karena itu, masih perlu safeguard yang diterapkan berbarengan,” ujarnya

Elisa menuturkan saat ini produksi ubin keramik China mengalami kelebihan pasokan yang sangat besar, sehingga perlu dibendung untuk melindungi industri dalam negeri. Apalagi, tambahnya, produsen keramik nasional memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Saat ini, tingkat utilitas pabrik-pabrik dalam negeri menurun hingga 60% dari kapasitas terpasang sebesar 580 juta meter persegi. Tekanan juga muncul dari harga gas yang tinggi.

Elisa menegaskan pihaknya bukan berarti anti impor karena dilarang oleh WTO dan untuk menciptakan persaingan. Yang diingin pelaku keramik dalam negeri adalah persaingan yang fair.

Selain itu, dia melanjutkan, industri dalam negeri perlu dijaga karena menyerap lapangan kerja. Terlebih bahan baku tercukupi dan kemampuan menyesuaikan produk sesuai dengan permintaan masyarakat dimiliki produsen domestik.

Elisa juga menyatakan produsen dalam negeri harus mampu bersaing tanpa ada pengamanan safeguard di masa depan karena bersifat sementara sehingga industri tidak bisa berlindung sepenuhnya pada kebijakan ini.

"Biasanya kan safeguard untuk 3--5 tahun, hanya sementara dalam menjaga keberlangsungan industri selama membenahi daya saing. Kami juga dorong industri keramik bisa bersaing tanpa safeguard, ini harus," ujarnya.

Sebagai informasi, keramik menjadi salah satu produk, dari 719 item, yang PPh impornya dinaikkan dari 2,5% menjadi 7,5%.

Selain 719 produk, hasil tinjauan pemerintah menyimpulkan perlu dilakukan penyesuaian tarif PPh Pasal 22 terhadap 210 item komoditas dengan tarif yang naik dari 7,5% menjadi 10% untuk barang mewah, termasuk mobil CBU dan motor besar, serta 218 item tarif PPh naik dari 2,5% menjadi 10%, berupa barang konsumsi yang sebagian besar bisa diproduksi di dalam negeri, seperti barang elektronik, keperluan sehari-hari (sabun, sampo, dan kosmetik), serta peralatan masak/dapur.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Bank BTN akan menjaga laju bisnis perseroan tetap on track hingga akhir 2019

Senin, 19 Agustus 2019 - 14:56 WIB

Aset BTN Tumbuh Tertinggi di Antara 15 Bank Besar

akarta-Bisnis PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang terus melaju positif sukses mengantarkan perseroan mencatatkan diri sebagai bank dengan pertumbuhan aset tertinggi di antara 15 entitas…

Direktur Keuangan Telkom Harry M. Zen, saat paparan publik

Senin, 19 Agustus 2019 - 14:55 WIB

Telkom Ikuti Proses Tender BTS Menara Indosat

Jakarta - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) sedang mengikuti proses tender (Base Tranceiver Station/BTS) dari PT Indosat TBK (ISAT).

Arc by Crown Group

Senin, 19 Agustus 2019 - 14:30 WIB

Dua Menara Megah Crown Group Sabet Penghargaan Bergengsi dalam UDIA NSW Awards 2019

Pengembang properti terkemuka di Australia, Crown Group berhasil meraih penghargaan bergengsi untuk dua proyek huniannya di Sydney pada perhelatan UDIA NSW Awards for Excellence 2019, akhir…

Suryadi Willim, Marcomm Manager Evercoss

Senin, 19 Agustus 2019 - 13:41 WIB

Evercoss Optimis Validasi IMEI Berdampak Positif Terhadap Pertumbuhan Industri Ponsel Tanah Air

EVERCOSS brand smartphone nasional yang masih eksis di pasaran optimis terhadap rencana validasi IMEI akan berdampak positif terhadap industri smartphone tanah air.

Said meminta pemerintah agar mengurungkan niatnya membuat kebijakan tax amnesty jilid II ini

Senin, 19 Agustus 2019 - 12:53 WIB

Wakil Banggar DPR RI Meminta Pemerintah Menyiapkan Grand Strategi Mengantisipasi Dampak Perang Dagang AS dan China

Jakarta-Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah memperkirakan tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih belum mereda sebagai dampak dari kondisi ekonomi global yang belum membaik.