PT Freport-Pemerintah Belum Sepakat Seputar IUPK

Oleh : Herry Barus | Jumat, 10 Februari 2017 - 04:58 WIB

PT Freeport Indonesia. (Ist)
PT Freeport Indonesia. (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Peralihan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Kontrak Karya (KK) untuk PT Freeport Indonesia belum menemukan titik temu atau kesepahaman dengan pemerintah.

"Kami masih menunggu IUPK sementara sehingga bisa ekspor namun izin dari pemerintah belum keluar," kata Juru bicara PT Freeport Indonesia, Riza Pratama, usai Rapat Dengar Pendapat Umum di Komplek DPR Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Ia juga menjelaskan bahwa hingga saat ini produksi dari PT Freeport Indonesia masih terhambat akibat belum bisa melakukan ekspor.

Namun, ia juga menegaskan bahwa PT Freeport Indonesia sudah berkomitmen untuk mengubah izin menjadi IUPK agar bisa melakukan ekspor, hanya saja prosesnya masih dibicarakan dengan pemerintah terkait adanya beberapa syarat yang belum ada titik temu.

"Transisi ini tidak bisa dilakukan dengan waktu yang cepat sehingga masih ada yang harus diajukan kepada pemerintah untuk kondisi tertentu," kata Riza.

Komisi VII DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan beberapa perusahaan pertambangan mineral dan industri smelter pada hari Kamis siang.

Rapat dimulai pada pukul 12.00 WIB, namun dilaksanakan secara tertutup. Berdasarkan data yang diterima Antara, Komisi VII DPR mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan mengundang Direktur Utama dari berbagai perusahaan tambang mineral serta industri smelter, diantaranya adalah PT Vale Indonesia, Dirut PT Freeport Indonesia, Dirut PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Dirut PT Sulawesi Mining Investment, Dirut PT Gebe Industry Nickel, Dirut PT lndoferro, Dirut PT Cahaya Modern Metal, Dirut PT Indonesia Guang Ching Nikel and Stainless Steel, Dirut PT Indonesia Chemical Alumina.

Kemudian Dirut PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHW) dan juga Dirut PT Wanxiang Nikel Indonesia.

Agenda rapat kali ini adalah mendengarkan masukan terkait implementasi PP no 1 tahun 2017.

Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2017 adalah tentang Perubahan Keempat atas PP No.23/2010 terkait pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

Poin penting dari PP No.1/2017 tersebut pertama adalah perubahan jangka waktu permohonan perpanjangan IUP/IUPK paling cepat 5 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu izin usaha

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Bali Trail Running 2022 di Kabupaten Bangli, Bali (Foto: Kemenparekraf)

Senin, 16 Mei 2022 - 19:00 WIB

Menparekraf: Bali Trail Running 2022 Tanda Parekraf Bali Kian Bangkit

Menghadiri “Bali Trail Running 2022” di Kabupaten Bangli, Bali, Minggu (15/5/2022), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi event tersebut yang dipercaya…

Pendapatan Bersih tumbuh 106,23%, Segmen Penjualan Unit Alat Berat Tumbuh 135,49%

Senin, 16 Mei 2022 - 17:53 WIB

Dahsyat Tembus 295%, Pertumbuhan Laba Bersih KOBEX pada Triwulan I-2022

Jakarta – PT Kobexindo Tractors Tbk (KOBX) penyedia alat berat terintegrasi, membukukan pencapaian positif pada tiga bulan pertama 2022.

Mantan Politikus Laksamana Sukardi Gandeng Harry Tjahjono Cegah Dampak Negatif Konten Youtube Pada Anak.

Senin, 16 Mei 2022 - 17:42 WIB

Mantan Politikus Laksamana Sukardi Gandeng Harry Tjahjono Cegah Dampak Negatif Konten Youtube Pada Anak.

Mantan politikus PDIP dan Menteri BUMN Kabinet Gotong Royong, Laksamana Sukardi (LS), menggandeng seniman Harry Tjahjono untuk membuat konten youtube ramah anak.

Destinasi Wisata Cicalengka Dreamland, Bandung, Jawa Barat ( Instagram/@pianpian)

Senin, 16 Mei 2022 - 17:30 WIB

Genjot Pariwisata, Bandung Harus Punya Ciri Khas Sebagai Kota Wisata

Salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyebut sejumlah tempat wisata yang ada di Ibu Kota Jawa Barat itu perlu memiliki ciri khas yang…

Petugas memeriksa kesehatan mulut Sapi

Senin, 16 Mei 2022 - 16:51 WIB

Untuk Kurban, HPDKI Persiapkan Ternaknya Aman dan Sehat dari PMK

Terkait dengan adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di beberapa kabupaten di Jawa Timur dan di Aceh, Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) gerak cepat mengkoordinasikan seluruh…