INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan sedang mencari banyak orang yang bersedia menjadi sukarelawan pendamping bagi para warga untuk merekonstruksi rumah yang rusak pascagempa di Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya.
"Kami sangat memerlukan khususnya mahasiswa-mahasiswa teknik untuk menjadi pendamping fasilitator," kata Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga dalan acara diskusi "Rekonstruksi Fasilitas Dasar Pascagempa Lombok 2018" di Kemenkominfo, Jakarta, Senin.
Menurut Danis, data terkait jumlah rumah yang rusak pascagempa juga terus diverifikasi, seperti semula data awal ada sekitar 70 ribu rumah yang rusak, tetapi data tersebut saat ini ternyata jumlahnya bertambah hingga sekitar 115 ribu unit.
Ia memaparkan bahwa tugas Kementerian PUPR adalah mendampingi warga agar rumah yang dibangun kembali dapat dipertanggungjawabkan secara teknis bila terjadi gempa lagi pada masa mendatang.
Pada tahap awal, ujar dia, pihaknya sudah melakukan pelatihan tetapi karena yang dihadapi cukup besar sehingga memerlukan waktu seperti untuk merekrut fasilitator guna mendampingi tim PUPR kepada warga yang membangun rumahnya.
Dirjen Cipta Karya juga mengingatkan bahwa ditemui kebanyakan rumah yang roboh karena tidak memenuhi kaidah struktur yang baik seperti ada rumah yang tidak memiliki tiang atau besi tulangan.
Sebelumnya, Kementerian PUPR seperti dilansir Antara menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascagempa di NTB dan sekitarnya dapat dituntaskan dalam jangka waktu sekitar setahun ke depan.
"Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak akan selesai dalam waktu satu tahun," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga.
Menurut dia, target tersebut berkaitan dengan teknologi yang digunakan yaitu Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) menggunakan sistem modular sehingga mudah dipasang dan lebih cepat penyelesaiannya dibandingkan konstruksi rumah konvensional.
Selain itu, menurut dia, biayanya terjangkau, mudah dipindahkan, tahan gempa dan dapat dimodifikasi menjadi bangunan kantor, puskesmas, rumah sakit, sekolah, dan lainnya.
"Dengan ukuran tipe 36 dan biaya tiap 1 meter persegi sekitar Rp1,5 juta maka biaya yang dibutuhkan sekitar Rp50 juta per unit rumah. Untuk komponen paling mahalnya yakni besi dan semen, akan dipasok oleh BUMN untuk memastikan harga pembangunannya sama. Kami pasti instruksikan untuk gunakan komponen dari dalam negeri," ujar Danis.
Sebelumnya, Kepala Pusat Litbang Permukiman, Balitbang, Kementerian PUPR Arief Sabarudin memaparkan, teknologi Risha menggunakan panel "knock down" sehingga mudah dipasang dan lebih cepat penyelesaiannya serta biaya lebih murah dibandingkan konstruksi rumah konvensional.
Konstruksi rumah tahan gempa yang rencananya bakal dibangun untuk pemulihan pascagempa berkekuatan 7 skala richter (SR) di Lombok, 5 Agustus 2018, diperlukan sebagai mitigasi bencana karena wilayah Lombok dinilai termasuk salah satu wilayah rawan gempa.
Arief Sabarudin mengatakan, dengan jumlah rumah yang rusak cukup banyak dan kebutuhan proses rekonstruksi rumah yang cepat, maka produksi panel-panel beton Risha akan dilakukan di workshop sehingga kualitas dan ukurannya bisa terstandarisasi.
"Untuk memproduksi panel beton akan dilakukan di workshop. Misalnya, melalui peran salah satu BUMN Karya yang sudah menyatakan siap untuk membuka workshop disana. Produksi panel beton juga terbuka bagi perusahan kecil menengah lainnya, karena kebutuhan panel betonnya jumlah banyak dan rentang waktu yang cepat," paparnya.
