Pengelolaan Migas Nasional Utamakan Pengelolaan Domestik, Masifkan Pembangunan Infrastruktur

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Sepanjang semester awal tahun ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mencatat beberapa capaian di subsektor migas, mulai dari sektor hulu, hilir hingga penerimaan negara. 

Hingga akhir Juni lalu, lifting migas nasional sudah mencapai 1.923 thousand barrels of equivalent per day (mboepd) atau sekitar 96,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang ditetapkan sebesar 2.000 mboepd. Besaran angka tersebut disumbang dari 1.152 mboepd lifting gas dan 771 mbopd lifting minyak.

Guna meningkatkan produksi migas, Pemerintah telah menetapkan 25 Wilayah Kerja (WK) migas yang masa kontrak kerjanya samanya berakhir hingga tahun 2021 mendatang, dengan rincian 6 WK terminasi/lelang (2017), 10 WK terminasi/lelang (2018), 4 WK terminasi (2019), 4 WK terminasi (2020) dan 1 WK terminasi (2021). Semua blok tersebut menggunakan sistem kontrak bagi hasil Gross Split menggantikan cost recovery.

"Melalui gross split, biaya operasi harus semakin efisien dan tingkat produksi harus ditingkatkan. Paling tidak minimal dipertahankan," kata Menteri ESDM Ignasius Jonan di berbagai kesempatan.

Yang paling membanggakan, sebagian besar WK telah dipercayakan untuk dikelola oleh PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha Pemerintah. Termasuk salah satu blok terbesar di Indonesia, yaitu Blok Rokan.

Transisi pengelolaan blok tersebut diharapkan mampu meningkatkan peran Pertamina dalam pengelolaan migas nasional. Pemerintah menargetkan dari pengelolaan blok strategis, kontribusi minyak Pertamina bisa meningkat perlahan hingga mencapai 60% pada 2021 nanti.

Di samping itu, Pemerintah juga terus mengembangkan proyek-proyek strategis seperti lapangan Jangkrik, Jambaran Tiung Biru dan Masela. Hal ini dengan tetap mempertimbangkan penerapan teknologi yang terkini dan tepat guna maupun monitoring pelaksanaan proyek tersebut.

Kebijakan Hilir Migas Pro Rakyat

Tahun ini, Pemerintah tetap mengutamakan pembangunan program-program pro rakyat, seperti realisasi Bakar Minyak (BBM) Satu Harga yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun 2016. Hingga Semester I tahun ini, sebanyak 64 titik (57 titik di tahun 2017) di berbagai wilayah Indonesia telah menikmati BBM Satu Harga, dari ujung barat Pulau Sumatera hingga timur Papua.

Dengan program ini, masyarakat yang sebelumnya harus membayar Rp 8.000 hingga Rp 100.000 untuk membeli satu liter Solar dan Bensin RON 88 (Premium), kini dapat membeli dengan harga yang ditetapkan Pemerintah, yakni Rp 5.150 untuk Solar dan Rp 6.450 untuk Premium.

Sepanjang tahun 2018, Pemerintah telah menargetkan akan membangun lembaga penyalur BBM dengan Satu Harga di 67 titik oleh PT Pertamina (Persero) dan 6 titik oleh PT AKR Corporindo, sehingga total 130 titik penyalur BBM Satu Harga akan terealisasi pada akhir 2018.

Selain itu, sebanyak 25.000 paket Konverter Kit LPG untuk nelayan akan dibagikan di 55 Kabupaten/Kota hingga akhir tahun ini. Capaian tersebut menambah jumlah konverter kit yang diberikan kepada nelayan sebanyak 5.473 unit di tahun 2016 dan 27.081 unit di 2017.

Dengan menggunakan konverter kit ini, nelayan akan dapat mengurangi biaya operasional sebesar Rp 30.000 hingga Rp 50.000 per hari, memberikan energi bersih dan aman, serta mengurangi konsumsi BBM.

Pemerintah juga terus berkomitmen mengembangkan jaringan gas bumi (jargas) kota. Tahun 2018 ini ditargetkan pemasangan jargas ini mencapai 461.930 Sambungan Rumah (SR) dengan tambahan sebesar 88.190 SR di tahun ini. Program jargas ini selain dibiayain APBN, Pemerintah juga mendorong agar Badan Usaha Niaga Umum Gas Bumi dapat turut serta mengembangkan jaringan gas kota.

Pemerintah juga memberikan prioritas penggunaan gas bumi untuk domestik, dimana alokasi gas domestik di semester ini adalah sebesar 60% yang pemanfaatannya diutamakan untuk listrik dan industri. Sementara, telah dibangun pipa gas sepanjang 10.827 kilometer (km) guna menunjang pengaliran gas bumi tersebut ke konsumen.

Penerimaan Negara Lebihi Target

Penerimaan negara dari subsektor migas juga tercatat sangat baik, yakni menembus Rp 89,81 triliun (anaudited) atau 72% dari target APBN Tahun 2018 sebesar Rp 124,6 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 60,2 triliun (67%) adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam, Rp 6,05 triliun (4%) PNBP dan Rp 29,6 triliun (33%) Pajak Penghasilan (PPh).

Selain itu, pergantian rezim fiskal memberikan angin segar bagi keuangan negara. Setelah biaya produksi untuk pengelolaan migas bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2015 sempat alami ketimpangan karena tingginya biaya cost recovery, kini penerimaan negara kembali lebih besar dibanding biaya cost recovery.

Hingga semester I 2018, penerimaan negara sebesar US$8,5 miliar, sementara cost recovery hanya US$5,2 miliar. Nilai investasi migas sendiri menyumbang sebesar US$5,11 miliar hingga Juni 2018.