INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pengamat sektor energi Fahmy Radhy mengatakan penilaian terhadap kinerja PLN juga harus melalui berbagai variabel termasuk berdasarkan dengan penugasan PLN untuk memenuhi kewajiban "Public Service Obligation" (PSO).
"Penilaian kinerja PLN itu seharusnya juga harus memasukkan variabel kinerja PLN dalam dalam menjalankan PSO," kata Fahmy Radhy dalam keterangan tertulisnya, Kamis 26/7/2018)
Fahmy memaparkan, variabel tersebut termasuk juga program Tarif Listrik Satu Harga, Tingkat Elektrifikasi, Pencapaian Proyek 35.000 MW, serta kontribusi PLN dalam penyediaan listrik di sektor industri, bisnis dan rumah tangga.
Untuk itu, ujar dia, kerugian PLN pada kuartal I/2018 tidak bisa dijadikan indikator satu-satunya dalam menilai kinerja PLN, lebih-lebih hanya didasarkan pada kerugian satu kuartal saja.
Ia mengingatkan bahwa sebagai BUMN Startegis yang menjalankan PSO, penilaian kinerja PLN mestinya tidak semata-mata didasarkan atas pencapaian kinerja keuangan saja, tetapi juga didasarkan atas pencapaian kinerja dalam menjalankan PSO.
Dengan demikian, lanjutnya, semestinya tidak hanya kerugian PLN kuartal I/2018 saja yang digunakan sebagai indikator dalam penilaian kinerja PLN, tetapi juga harus dinilai dari peningkatan total pendapatan PLN mencapai Rp65,07 triliun pada kuartal I/2018.
Pasalnya, kenaikan pendapatan penjualan setrum itu mencerminkan adanya peningkatan pertumbuhan konsumsi listrik, yang rata-rata mencapai 7,42 persen hingga April 2018. Data juga menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan konsumsi listrik sektor industri mencapai 6,11 persen dan sektor bisnis mencapai 6,1 persen pada April 2018.
Sebagaimana diwartakan, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memprioritaskan pembangunan serta pemerataan elektrifikasi di wilayah Indonesia bagian timur sebagai target capaian rasio kelistrikan Nusantara.
"Ini sudah bukan bisnis lagi, melainkan tugas dari negara kami harus melengkapi listrik Indonesia Timur," kata Kepala Satuan Komunikasi Korporat Perusahaan Listrik Negara (PLN) I Made Suprateka di Jakarta, Rabu (18/7).
Saat ini menurutnya di wilayah Indonesia timur sedang disiapkan berbagai infrastruktur penunjang untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan Indonesia wilayah barat.
Menurut Made, informasi bahwa keuntungan secara bisnis PLN terus menurun tidak sepenuhnya benar, sebab selain memikirkan keuntungan bisnis, PLN harus memikirkan target elektrifikasi seluruh Indonesia.
Jadi pada kondisi daerah yang sudah memiliki kondisi listrik surplus tetap dibangun jaringan untuk mendulang keuntungan sebesar-besarnya, kemudian keuntungan tersebut digunakan untuk menutupi biaya pembangunan jaringan di wilayah timur yang lebih mahal karena kondisi alam yang berbeda.
Tantangan membangun di wilayah Indonesia timur adalah belum banyaknya tersedia infrastruktur pendukung, seperti jalan darat yang masih terjal untuk dilalui ketika membawa material membangun jaringan.
Menurutnya di daerah terluar ataupun perbatasan targetnya semua harus teraliri listrik, walaupun hanya memiliki pelanggan atau jumlah penduduk yang sangat minim setiap luas kilometer perseginya. (Ant)
