Pemerintah Perlu Peta Jalan Industri Rokok

Oleh : Herry Barus | Kamis, 26 Juli 2018 - 10:38 WIB

Foto Ilustrasi Pabrik Rokok
Foto Ilustrasi Pabrik Rokok

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pemerintah perlu menyiapkan peta jalan komprehensif industri rokok di dalam negeri, yang nantinya bisa memberikan jaminan berusaha industri dan juga perlindungan petani tembakau, kata ekonom INDEF Enny Sri Hartati.

"Peta jalan ini untuk bagaimana industri tersebut mempunyai pegangan dari hulu hingga hilir. Industri itu butuh pegangan," Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati dalam Diskusi Media Menyelamatkan Industri dan Pekerja Rokok Kretek Tangan, di Jakarta, Rabu (25/7/2018)

Dia mengatakan bahwa peta jalan yang harus disiapkan pemerintah perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari Kementerian Kesehatan.

Salah satu yang harus menjadi perhatian adalah industri Sigaret Kretek Tangan (SKT), yang mengalami tren penurunan dalam waktu lima tahun terakhir. Pada 2013, pekerja sektor SKT tercatat sebanyak 262 ribu orang, yang kemudian turun dengan rata-rata 6,09 persen per tahun.

Pada 2017, tersisa 202 ribu pekerja pada sektor tersebut. Kontribusi tenaga kerja SKT terhadap total pekerja industri kretek menurun dari 85,9 persen menjadi 70,1 persen pada periode yang sama.

Lebih dari 85 persen tenaga kerja yang bekerja pada Industri Hasil Tembakau (IHT), bekerja di sektor SKT. Namun, dari sisi pangsa produksi, produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) mencapai 76 persen, sementara SKT sebanyak 18 persen pada 2017.

Selama 2013 hingga 2017 jumlah produksi SKT menurun secara kumulaif mencapai 22,63 persen. Penurunan SKT tersebut, mempengaruhi PDB minus 0,82 persen, upah riil minus 1,24 persen, inflasi 0,41 persen, konsumsi rumah tangga minus 0,96 persen.

"Perlu meniadakan regulasi yang membebani industri kelas menengah-kecil agar mampu berkompetisi dengan industri besar," kata Enny.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tambakau, Makanan dan Minuman, Sudarto, kepada awak media mengatakan bahwa penurunan pada sektor SKT tersebut memberikan dampak paling besar terhadap pekerja, yang umumnya adalah perempuan dengan pendidikan rendah.

"Mereka akan sulit bersaing jika ada kesempatan kerja lain. Harus ada upaya preventif untuk melindungi industri SKT," kata Sudarto.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Pusjarah TNI Gelar Lomba Lukis SMA Tingkat Nasional

Kamis, 14 November 2019 - 04:30 WIB

Pusjarah TNI Gelar Lomba Lukis SMA Tingkat Nasional

Dalam rangka memperingati HUT ke-74 TNI tahun 2019, Pusat Sejarah Tentara Nasional Indonesia (Pusjarah TNI) menggelar “Lomba Melukis SMA Tingkat Nasional” dengan menggunakan kanvas berukuran…

Korps Marinir

Kamis, 14 November 2019 - 04:00 WIB

Dankomar Tijau Gladi Bersih HUT ke 74 Korps Marinir

Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI (Mar) Suhartono, M.Tr (Han) menyaksikan langsung pelaksanaan gladi bersih upacara peringatan HUT ke 74 Korps Marinir tahun 2019 di lapangan hitam Bhumi…

Ketua MPR Bambang Soesatyo

Kamis, 14 November 2019 - 03:30 WIB

Ketua MPR Minta Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Tidak Naik

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak menaikan iuran BPJS…

HUT ke 74 Marinir di Tuban Dimeriahkan dengan Festival Layang-Layang

Kamis, 14 November 2019 - 03:00 WIB

HUT ke 74 Marinir di Tuban Dimeriahkan dengan Festival Layang-Layang

Komunitas Layang Layang menggelar “Tuban National Kite Festival” di lapangan Puslatpur Marinir Animha Tuban. Festival ini dalam rangka memeriahkan HUT ke 74 Korps Marinir. Festival ini diikuti…

BNI Syariah. (Foto: IST)

Rabu, 13 November 2019 - 22:21 WIB

BNI Syariah Catat Empat Kesepakatan Bisnis di Pembukaan ISEF 2019

Jakarta - BNI Syariah mencatatkan empat kesepakatan bisnis dalam acara business matching pada pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2019 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (13/11) dihadiri…