INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kementerian Sosial kembali meraih penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kinerja pengelolaan keuangan negara dalam Laporan Keuangannya.
"Dengan kerja keras dan sungguh sungguh untuk untuk menerapkan prinsip pengelolaan anggaran dan disiplin dalam laporan, Kemensos kembali raih WTP," kata Menteri Sosial Idrus Marham di Jakarta, Selasa (5/6/2018)
Capaian tersebut sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 yang diraih Kementerian Sosial di tengah naiknya anggaran terutama belanja bantuan sosial dan belanja yang lainnya dari semua satuan kerja (satker) baik di kantor pusat maupun unit pelaksana teknis(UPT) kemensos di daerah.
Mensos mengungkapkan dari awal dilakukannya pemeriksaan BPK atas laporan keuangan, ia telah meminta semua jajarannya dari pejabat eselon satu dan pimpinan satker untuk mengawal serius dan menyiapkan dokumen, bahan dan data yang diperlukan selama pemeriksaan BPK.
Ia juga mengumpulkan semua pejabat terkait baik struktural maupun fungsional pengelola anggaran untuk meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan anggaran.
"Opini WTP ini harus dimaknai sebagai upaya dan proses motivasi kita untuk melaksanakan tugas semakin bisa dipercaya dan amanah untuk tugas yang lebih besar," katanya.
Dikatakan Mensos, capaian tersebut merupakan modal yang besar dan konsolidasi yang semakin menguat di Kemensos dalam penerapan prinsip prinsip "good governance" dalam mengelola anggaran, dimana ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan dan kesadaran yang kuat dari semua jajaran pejabat pengelola anggaran.
"WTP ini sekaligus menjadi momentum membangun kepercayaan di tahun 2018 dengan anggaran Kemensos meningkat menjadi Rp41,2 triliun dan 2019 direncanakan meningkat lagi menjadi Rp59,3 triliun," tambah dia.
Karena itu, tantangan ke depan adalah dengan anggaran yang semakin besar perlu terus dikelola dengan secara baik dan benar, dengan profesional, transparan dan akuntabel.
Kualitas belanja anggaran semakin meningkat dan disalurkan untuk percepatan pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas nasional.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras mengatakan ada kenaikan anggaran di tahun 2017 menjadi Rp17,6 trilun dibandingkan tahun 2016 Rp12,5 trilyun.
Berbagai inovasi kegiatan juga dilakukan terutama dimulainya pelaksanaan Bantuan Sosial Non Tunai yang disalurkan melalui Bank Bank Milik Negara (Himbara) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan dimulainya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo.
