HIMPUNI Desak Pemerintah Tingkatkan Kualitas Lulusan dan Lembaga Pendidikan Vokasi

Oleh : Herry Barus | Senin, 07 Mei 2018 - 12:31 WIB

HIMPUNI Desak Pemerintah Tingkatkan Kualitas Lulusan dan Lembaga Pendidikan Vokasi (Foto Dok Industry.coid)
HIMPUNI Desak Pemerintah Tingkatkan Kualitas Lulusan dan Lembaga Pendidikan Vokasi (Foto Dok Industry.coid)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Negara Indonesia yang sedang giat melakukan pembangunan di berbagai sektor saat ini, membutuhkan  banyak  tenaga kerja yang terampil dan profesional. Tenaga-tenaga kerja tersebut salah satunya dihasilkan lewat program pendidikan vokasi.

Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas lulusan dan lembaga pendidikan vokasi. Lulusan Vokasi yang berkualitas  di Indonesia bukan hanya terserap di berbagai sektor industri dalam negeri tapi juga di berbagai manca negara. Sehingga dapat  mendatangkan devisa bagi pembangunan  negara.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen)  Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) yang juga ketua panitia pengarah (Steering comitee)  Rapat Kerja nasional (Rakernas) Himpunan Perguruan Tinggi Negeri (HIMPUNI) di  Universitas Negeri Solo  (UNS) dan IKA UNS yg dipimpin Budi Harto. Andre Rahadian mengatakan hal tersebut dalam acara penyampaian Pokok-pokok Hasil Munas Himpuni I, Senin (7/5/20018)  di Jakarta.

“Terpinggirkannya sumber daya manusia  lokal dalam banyak kegiatan ekonomi seperti pariwisata, manufaktur dan pengolahan hasil laut, karena tidak meratanya kemampuan kerja dan belum adanya sertifikasi profesionalitas yang dimiliki tenaga kerja kita. Akibatnya ketika harus bersaing dengan tenaga kerja dari kota apalagi luar negeri yang sudah memiliki sertifikasi di tingkat internasional untuk dapat bekerja di perusahaan intenasional yang ada di dalam negeri, kita sering kali tersisih. Padahal potensi yang dimiliki bangsa Indonesia sangat besar. Akibat lainnya, investasi dari negara-negara lain di dalam negeri menjadi terkendala karena ketidaksiapan sumberdaya manusia kita dibandingkan negara-negara lain, “ papar Andre Rahadian.

Atas kendala-kendala yang ada yang dapat menghambat penyerapan tenaga kerja Indonesia di dalam maupun luar negeri, koordinator  presidium HIMPUNI, Ganjar Pranowo dalam Rapat Kerja Nasional  yang diadakan pada Sabtu ( 5/3) lalu  di UNS  mengambil  tema besar yang diangkat adalah rencana percepatan program vokasi untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Pengambilan tema ini didasari pada kebutuhan untuk meningkatkan daya saing dan kemaslahatan bangsa. Dengan tema besar ini, harapan kepada pemerintah adalah peningkatan kuantitas ketersediaan, kualitas pelayanan, dan perluasan/ pemerataan pendidikan vokasi. 

“Setelah pemerintah giat melaksanakan pembangunan infrastruktur, Himpuni menyarankan percepatan kesiapan SDM dengan fokus awal pada 5 Pokja, yaitu Pokja industri kecil & kreatif, Pokja Pembangunan Desa, Pokja Pariwisata, Pokja Pertanian & kelautan dan Pokja Inovasi,”  Papar Ketua Panitia Pengarah Rakernas HIMPUNI Andre Rahadian.

Menurut Budi Karya Sumadi mewakili Kagama, dengan banyaknya lembaga pendidikan vokasi yang berkualitas, diharapkan kelak dapat menghasilkan lulusan vokasi yang dapat  mengisi pos tenaga kerja di bidang industri dan jasa dengan keahlian tersertifikasi dan berdaya saing yang akhirnya meningkatkan kemakmuran Indonesia. Selain itu, dalam menghadapi era perdagangan bebas ASEAN atau  MEA, indonesia juga harus memiliki dan melakukan sertifikasi bagi tenaga kerja asing yang  siap pakai, agar bisa mendapatkan benefit dari pembebasan perpindahan tenaga kerja diantara negara Asia Tenggara.  Lulusan Vokasi Indonesia, selain dapat mengisi pos –pos tenaga kerja di dalam negeri  juga di luar negeri dan harus mampu bersaing dengan tenaga-tenaga kerja asing yang masuk ke dalam negeri. Selama ini  tenaga-tenaga kerja lulusan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan vokasi di tanah air tidak kalah kualitasnya dengan tenaga kerja asing dari berbagai negara. Bahkan, tenag kerja indonesia lulusan vokasi  disukai kalangan industriawan baik di Timur Tengah maupun negara-negara Asia seperti Jepanag dan Korea. Tenaga-tenaga kerja yang berkualitas seperti ini harus ditingkatkan kuantitatas. Salah satunya lewat peningkatan kuantitas lembaga vokasi.

“Bercermin pada Jerman dan Korea yang lebih banyak mendirikan lembaga vokasi atau sekolah menengah kejuruan  dibanding universitas dan sekolah menengah umum (SMU),  HIMPUNI menyarankan agar pemerintah memperbaiki arah pendidikan nasional sehingga lebih banyak tenaga kerja siap pakai yg mempunyai standar mutu kerja yg terukur. Karena itu pula, ke depan kami menyarankan pemerintah memperbanyak berdirinya lembaga pendidikan vokasi dan sekolah menengah kejuruan. Dibandingkan lembaga pendidikan umum,” papar Ketua umum IKA UNDIP, Maryono yang sehari hari berprofesi sebagai dirut BTN.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ojek online yang menerima bantuan beras

Minggu, 05 April 2020 - 19:45 WIB

Pedagang dan Ojek Online Ketiban Rejeki Beras BNI Syariah

BNI Syariah menyalurkan bantuan total 1.146 paket atau setara 5,73 ton beras kepada pengendara ojek online dan pedagang kaki lima sekitar Kantor BNI Syariah Cabang Karawang dan Masjid Al-Jihad…

Asuransi Ilustrasi

Minggu, 05 April 2020 - 19:33 WIB

AAJI Minta OJK Izinkan Penjualan PAYDI Tanpa Pertemuan Langsung

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan relaksasi kepada perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan…

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih

Minggu, 05 April 2020 - 19:02 WIB

Kemenperin Identifikasi Tantangan dan Kerugian IKM Komponen Otomotif Imbas Pandemi Covid-19

Kementerian Perindustrian terus berupaya mendampingi dan mendukung keberlangsungan industri kecil dan menengah (IKM) dalam menghadapi dampak dari pandemi Covid-19 di Indonesia.

Heru Kristiyana, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK (Foto Ist)

Minggu, 05 April 2020 - 18:47 WIB

Penyelamatan Perbankan Bisa Dipercepat Ketahuan Tidak Sehat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai adanya Perpu 1 2020, sebagai alat penyelamatan dini terhadap lembaga keuangan seperti perbankan agar tetap sehat sebelum goyang.

Chairman ITBC dan juga menjabat Ketua Harian Kadin-Komite Taiwan, Rini Lestari bersama Ketua KADIN- Komite Taiwan, Setyono Djuandi Darmono

Minggu, 05 April 2020 - 18:05 WIB

ITBC, ICATI, dan KSPK Gandeng Kadin-Komite Taiwan Dukung Tim Medis Lawan Covid-19

Indonesia Taiwan Business Council (ITBC) menggandeng ICATI (Ikatan Citra Alumni Taiwan seIndonesia) Jakarta dan Komunitas Sahabat Pelita Kasih (KSPK) menggalang dana untuk mendukung dan memberikan…