KPK Terus Dalami Kasus Korupsi Dermaga Sabang

Oleh : Herry Barus | Selasa, 24 April 2018 - 04:31 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK (Foto Ist)
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami terkait kasus tindak pidana korupsi pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Sabang, Aceh yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2010.

Untuk mendalaminya, KPK pada Senin (23/4/2018) memeriksa dua saksi untuk tersangka PT Tuah Sejati masing-masing General Manager Divisi 6 PT Nindya Karya Arie Mindartanto dan karyawan PT Adhimix Precast Indonesia Akhmad Syamsudin.

"Penyidik hari ini memeriksa dua orang saksi untuk tersangka korporasi PT Tuah Sejati," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (23/4/2018)

Dari saksi pertama, penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait proyek pembangunan dermaga sabang sehubungan dengan kapasitas yang bersangkutan saat itu sebagai Kepala Divisi PT Nindya Karya menggantikan tersangka Heru Sulaksono pada 2011.

“Untuk saksi kedua, penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait pelaksanaan pekerjaan yang di-subkon kan kepada perusahaan tempatnya bekerja," ungkap Febri kepada awak media.

KPK baru saja mengumumkan satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Nindya Karya dan satu perusahaan swasata PT Tuah Sejati sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Jumat (13/4).

Kedua perusahaan itu diproses dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar di Sabang, Aceh pada kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN.

PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati melalui Heru Sulaksono yang merupakan Kepala PT Nindya Karya cabang Sumatera Utara dan Aceh merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu perusahaan terkait pekerjaan pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang, Aceh yang dibiayai APBN tahun anggaran 2006-2011 dengan nilai proyek sekitar Rp793 miliar.

Rinciannya adalah pada 2004 senilai Rp7 miliar (tidak dikerjakan pada 2004-2005 karena bencana tsunami Aceh tapi uang muka telah diterima sebesar Rp1,4 miliar), pada 2006 senilai Rp8 miliar, pada 2007 senilai Rp24 miliar, pada 2008 senilai Rp124 miliar, pada 2009 senilai Rp164 miliar, pada 2010 senilai 180 miliar dan pada 2011 senilai Rp285 miliar.

"Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp313 miliar dalam pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/4).

"Dua korporasi ini diduga mendapat keuntungan sejumlah Rp94,58 miliar yang berisiko tidak dapat dikembalikan ke negara jika korporasi tidak diproses," ungkap Laode.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 19 Agustus 2019 - 18:00 WIB

Konser Jakarta Melayu Festival Berlangsung Meriah

Jakarta Melayu Festival (JMF) ke-9 yang digelar di Ancol Sabtu malam (17/8/2019) dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selain Gubernur, juga hadir dua tamu istimewa dari Kerajaan Malaysia.

Industri Petrokimia (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 19 Agustus 2019 - 17:25 WIB

Kadin Minta Pemerintah Serius Kembangkan Industri Kimia Berbasis Metanol

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah untuk terus mengembangkan industri kimia berbasisi metanol. Pasalnya, kebutuhan metanol untuk industri di Tanah Air terus meningkat…

Presiden Jokowi-JK Jadi Saksi Pernikahan Anak Ketua DPR

Senin, 19 Agustus 2019 - 17:00 WIB

Presiden Jokowi-JK Jadi Saksi Pernikahan Anak Ketua DPR

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersyukur akad nikah puteranya, Yudhistira Raditya Pujono Soesatyo dengan Nadira Isnindiati Kuringa Kusumabrata, yang berlangsung di Lobby Kudus, Hotel…

Data Center Telkom Sigma-(foto Dok TelkomSigma)

Senin, 19 Agustus 2019 - 16:02 WIB

Perlindungan Data Pribadi Mutlak Diperlukan

Jakarta-Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus terkait dengan kedaulatan data. Apalagi di zaman era digital saat ini. Hal tersebut disampaikannya dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR RI…

Forest Hill (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 19 Agustus 2019 - 16:00 WIB

Forest Hill, Kawasan Properti Berbasis Aset Teknologi

Forest Development, perusahaan properti Indonesia berbasis aset teknologi, mengenalkan kawasan properti bernilai investasi tinggi di Parung Panjang