Halal Watch: Tarik Ulur Perlambat PP JPH

Oleh : Anisa Triyuli | Selasa, 17 April 2018 - 12:26 WIB

Ilustrasi Sertifikasi Halal (Ist)
Ilustrasi Sertifikasi Halal (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mengatakan tarik menarik kepentingan di antara kementerian dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal menyebabkan terlambatnya penerbitan PP JPH itu sendiri.

Hal itu dikatakan Ikhsan di Jakarta, Senin (16/4/2018) Persoalan PP JPH sebagai turunan Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH itu justru memicu keraguan di tengah masyarakat apakah lembaga sertifikasi halal itu ada di Majelis Ulama Indonesia atau Badan Pengelola Jaminan Produk Halal atau BPJPH.

Tarik ulur soal PP JPH selama ini seperti ditunjukkan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Hal itu terkait persoalan obat, produk biologi dan alat kesehatan yang diminta Kemenkes agar dikecualikan sebagai prduk wajib halal karena terdapat keterbatasan.

"Hanya tetap diperlukan sikap yang jelas dari pemerintah agar tidak menimbulkan keraguan bagi dunia usaha dan industri, apakah mandatori sertifikasi halal dapat dijalankan melalui BPJPH pada saat ini atau sementara tetap dilakukan oleh LPPOM MUI," kata dia.

Dia mengatakan kepastian bagi masyarakat penting karena jika tidak demikian dunia usaha akan semakin kebingungan untuk memperpanjang dan atau mendapatkan sertifikat halal. Sementara kewajiban sertifikasi sesuai UU JPH semakin dekat, yaitu 17 Oktober tahun 2019.

"Ini diperlukan kejelasan dan kejujuran dari pemerintah. Karena memang harus sinkron dan harmoni," kata dia.

Menurut dia, macetnya Pembahasan PP JPH memang memicu keraguan bagi sebagian kalangan. Tetapi tidak hal itu tidak perlu dihawatirkan berlebihan karena akan menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan UU JPH dan berimplikasi pada penerapan sistem jaminan halal di Indonesia.

"Karena UU JPH telah memiliki 'exit close' untuk mengantisipasi keadaan ini," kata dia merujuk pada kewajiban UU JPH yang dapat ditangguhkan jika infrastruktur pendukungnya belum siap, seperti dari unsur auditor halal dan hal-hal terkait lainnya.

Dia mengatkan jika BPJPH saat ini belum siap, mandatori sertifikasi harus tetap dijalankan dengan berbagai skema kemudahan bagi dunia usaha, misalnya pemberian pentahapan waktu bagi sektor industri tertentu, penguatan LPPOM MUI dari segi kelembagaan, organisasi, jumlah auditor halal dan sarana laboratorium. (Ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid

Kamis, 14 November 2019 - 05:35 WIB

Nurdin Halid Siap Infakkan Harta Rp10 Miliar untuk Membangun Kantor Dekopin

Seusai terpilih kembali menjadi ketua umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) untuk ketiga kalinya, Nurdin berencanal menginfakkan Rp10 miliar hartanya untuk membangun kantor Dekopin.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (tengah), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang (kiri), dan Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid (kanan) saat menggelar jumpa pers dalam musyawarah nasional tahun 2019 yang digelar oleh Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), di Hotel Claro, Makassar, Selasa malam, 12 November 2019.

Kamis, 14 November 2019 - 05:20 WIB

Tingkatkan Kualitas SDM, Pemerintah Siapkan Pelatihan Pengembangan SDM Koperasi di Era 4.0

Makassar–Data mencatat, jumlah koperasi berskala mikro, kecil, dan menengah ada sebanyak ± 116.923 unit (99,64%). Angka tersebut didominasi oleh koperasi skala usaha mikro sebanyak ± 88.484…

Nurdin Halid (NH) kembali terpilih menjadi ketua umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) untuk ketiga kalinya.

Kamis, 14 November 2019 - 05:09 WIB

Nurdin Halid Kembali Terpilh Menjadi Ketua Umum Dekopin

Makassar — Nurdin Halid (NH) kembali terpilih menjadi ketua umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) untuk ketiga kalinya.

Provinsi Sultra Siap Jadi Tuan Rumah HPN 2021

Kamis, 14 November 2019 - 05:00 WIB

Provinsi Sultra Siap Jadi Tuan Rumah HPN 2021

Provinsi Sulawesi Tenggara siap menjadi tuan rumah peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2021. HPN merupakan agenda tahunan yang puncak peringatannya dilaksanakan setiap 9 Februari.

Ketua MPR Bambang Soesatyo

Kamis, 14 November 2019 - 05:00 WIB

Partai Nasdem- Pimpinan MPR RI Bahas Amandemen Terbatas NRI 1945

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama para Wakil Ketua MPR RI lainnya bersilaturahim dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan jajaran pengurus pusat Partai Nasdem. Selain untuk mempererat…