KPK Segera Ungkap Tidak Pidana Korupsi di Sektor Pendidikan

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan idealnya pendidikan harus menjadi tempat yang benar-benar bersih dari korupsi namun faktanya justru di sector pendidikan paling banyak ditemukan tindakan korupsi baik di provinsi maupun kabupaten-kota.

"Pendidikan harus menjadi tempat yang benar-benar bersih dari korupsi, karena pendidikan yang membawa Indonesia ke depan dan harus bersih dari korupsi," ujar Basaria dalam seminar perempuan antikorupsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) di Jakarta, Senin (19/3/2018)

Basaria mengatakan bagaimana seluruh tempat pendidikan di Tanah Air, mulai dari tingkat rendah dan tinggi tidak ada korupsi.

"Namun faktanya justru di bidang pendidikan yang paling banyak tindakan korupsi baik provinsi maupun kabupaten dan kota, karena anggaran pendidikan banyak 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)".

Menurut Basaria, pihaknya akan melakukan kajian mengenai pentingnya pengawasan dari daerah.

Oleh karena itu, dia meminta agar dana untuk alokasi pendidikan tersebut harus dikawal agar dapat dimanfaatkan para pendidik untuk pendidikan.

Tugas KPK, kata dia, di bidang pencegahan dan penindakan. Sementara, penindakan adalah bagian dari pencegahan yang paling efektif dibandingkan memberi efek jera pada para pelaku.

"Ini yang menjadi perhatian KPK dibidang pencegahan. Itu sebabnya, mulai 2016 pendidikan antikorupsi sudah dimulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD). Kami melakukan sosialisasi pada para pendidik, agar mereka bisa bicara tentang antikorupsi sehingga bisa mengajarkan anak-anak nilai kejujuran," terang dia.

Nilai-nilai antikorupsi, sambung dia, harus dimulai sejak dini. Bagaimana anak-anak harus jujur dan disiplin tidak dalam teori saja tetapi tindakan.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan perlu ada pengawasan dari daerah karena 70 persen anggaran pendidikan ada di daerah.

"Jadi memang perlu ada pengawasan langsung dari daerah. Itu yang akan ditindaklanjuti nanti," kata Muhadjir. (Ant)