INDUSTRY.co.id, Jakarta -PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) siap mendukung program Perhutanan Sosial yang digagas oleh pemerintah, dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Dukungan yang akan diberikan bank pelat merah ini diantarnaya adalah melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada petani penggarap lahan hutan dalam Program Perhutanan Sosial. Selain penyaluran KUR, BNI juga mendistribusikan Kartu Tani dan perlengkapan pendukung produksi pertanian dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) serta program BUMN Cash For Work.
BNI menjadi bank pertama yang menyalurkan pembiayaan KUR dengan kerangka Program Perhutanan Sosial tahap pertama bagi petani penggarap di Probolinggo, Jember, Lumajang, Madiun, Tulungagung, dan Tuban.
Di enam lokasi tersebut telah disalurkan KUR kepada 1.715 petani penggarap sebesar Rp10,443 miliar dengan total luas lahan 5.717 Hektar di 6 kabupaten di Jatim. Adapun petani yang menerima SK IPHPS dan KULIN-KK tahap pertama sebanyak 2.778 petani. BNI akan terus mendistrisbusikan KUR kepada sisa petani penggarap lainnya pada penyaluran KUR BNI tahap kedua nanti.
Sebagai kelanjutan dari program tahap pertama, pada tahun 2018 ini, Program Perhutanan Sosial akan diperluas ke 3 Kabupaten, yaitu Malang, Blitar, dan Bojonegoro. Dengan demikian, total luas lahan Perhutanan Sosial yang didukung BNI seluas 14.713,5 Ha dengan total jumlah petani penerima SK sebanyak 11.921 orang.
Direktur Utama BNI, Achmad Baiquni, mengatakan di tahun 2018 ini, penyaluran KUR untuk program ini akan diperluas menjadi sebanyak 8.996,5 hektar lahan dengan jumlah petani penggarapnya 11.921 petani.
“Para petani ini tersebar di enam daerah kabupaten di Jatim. Dimulai pada November 2017 lalu, dan bulan ini merupakan panen raya dari petani penggarap program penyaluran KUR di satu dari enam daerah itu," kata Baiquni disela kegiatan panen raya jagung di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jumat (9/3/2018).
Panen raya jagung tersebtu dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo serta beberapa menteri kabinet kerja diantaranya Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Sosial, Idrus Marham.
Program Perhutanan Sosial sendiri merupakan sebuah program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar kawasan hutan, sehingga lahan-lahan yang selama ini kurang produktif akan lebih memberikan manfaat ekonomi kepada petani penggarap lahan hutan. Negara dalam hal ini hadir dalam bentuk pemberian Surat Keputusan (SK) Menteri LHK berupa IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial) dan KULIN KK (Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan).
IPHPS dan KULIN KK tersebut menjadi dasar bagi BNI untuk menyaring masyarakat penggarap lahan yang layak menerima KUR dan Kartu Tani. Penyaluran kredit juga didukung oleh adanya pembeli siaga (offtaker) yang menjamin terserapnya hasil budidaya petani penggarap lahan di hutan.