Petrokimia Gersik Siapkan Stok Pupuk Empat Kalilipat

INDUSTRY.co.id - Gresik- Petrokimia Gresik menyiapkan stok pupuk bersubsidi empat kali lipat, atau lebih dari satu juta ton untuk menghadapi musim tanam kedua Maret 2018, dari ketentuan minimum pemerintah sebesar 227.480 ton.

Sekretaris Perusahaan Petrokimia Gresik Yusuf Wibisono di Gresik, Rabu, berharap dengan adanya stok tersebut tidak ada kekurangan pupuk bersubsidi di berbagai daerah pada saat memasuki musim tanam Maret 2018.

Ia mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian sebelumnya telah menetapkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi tahun 2018 mencapai 9,55 juta ton, dan Petrokimia Gresik mendapatkan alokasi penyaluran sebesar 5,3 juta ton, atau lebih dari setengah alokasi pupuk bersubsidi nasional.

Dari alokasi itu, kata dia, hingga saat ini perusahaan BUMN bidang pangan itu telah menyalurkan sebesar 687.945 ton atau 71 persen dari tanggung jawab alokasi sampai dengan Februari 2018.

Yusuf mengatakan, untuk penyaluran pupuk bersubsidi, pihaknya berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), SK Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten Kota Madya.

"Kami mendistribusikan pupuk bersubsidi berpegang teguh pada prinsip 6 tepat, yaitu tepat tempat, tempat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat jenis, dan tepat waktu," katanya.

Dikatakannya, penyaluran pupuk bersubsidi akan dikawal 77 Staf Perwakilan Daerah Penjualan (SPDP) dan 323 asisten SPDP di seluruh Indonesia.

"Kami memiliki fasilitas distribusi 305 gudang penyangga dengan kapasitas total 1,4 juta ton, 652 distributor, dan 28.228 kios resmi," kata Yusuf.

Meski demikian, Yusuf meminta agar petani lebih waspada terhadap peredaran pupuk palsu dan tiruan, dan memperingatkan kepada produsen pupuk tiruan atau palsu untuk segera menghentikan atau menarik dari peredaran, serta memusnahkan seluruh pupuk tiruan agar tidak berurusan dengan hukum.

"Kami merupakan produsen pupuk anak usaha PT Pupuk Indonesia yang memiliki hak eksklusif atas merek dagang pupuk bersubsidi dan telah sah terdaftar pada Direktorat Merek, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia," katanya.