Kadin Minta Pemerintah Stop Penugasan ke BUMN Karya, Sudah Overload

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Hari ini, Selasa, 20 Februari 2018 dunia konstruksi dan infrastruktur tanah air kembali ditimpa musibah kecelakaan. Pagi tadi jam 03.00, satu perancah beton dari pekerjaan pengecoran pier head dari salah satu konstruksi Proyek Strategis Nasional yakni Tol Bekasi-Kampung Melayu (Becakayu) rubuh, dilaporkan ada 7 orang pekerja yang tertimpa konstruksi tersebut.

"Kejadian ini semakin menambah panjang daftar kecelakaan konstruksi di tanah air, setelah rangkaian kejadian yang terjadi secara beruntun sejak pertengahan tahun lalu," ujar Erwin Aksa selaku Wakil Ketua Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kadin Indonesia di Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Ie manegaskan, ini sudah tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus ada tindakan dan kebijakan luar biasa dari pemerintah. Berkenaan dengan itu, Kadin Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur menyampaikan beberapa point berkenaan dengan kejadian kecelakaan yang beruntun ini:

Kami dari Kadin Indonesia menyampaikan duka yang sedalam-dalamnya atas korban kecelakaan konstruksi yang telah kerap terjadi, semoga korban dan keluarga korban diberikan ketabahan dan kesabaran di dalam menghadapinya.

"Kejadian ini pasti tidak menjadi keinginan kita semua, dan berharap hal seperti ini tidak akan terjadi berulang di kemudian hari," tegasnya.

Pihaknya meminta Komite Keselamatan Konstruksi (K3) untuk sesegera mungkin melakukan audit menyeluruh terhadap prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap proyek-proyek strategis nasional yang sedang berjalan.

Apakah ada pelanggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Menurutnya, pihak Pemerintah harus mengkaji dan mengevaluasi kembali penugasan-penugasan negara kepada BUMN Karya yang sudah terlalu sering mengalami kecelakaan-kecelakaan konstruksi. Dan jika ditemukan adakan pelanggaran, maka harus diberikan peringatan keras dan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hal ini harus dilakukan, agar menjadi peringatan kepada para kontraktor lain agar tidak boleh lalai sama sekali terhadap keselamatan dan kesehatan kerja," kata Erwin.

Seperti diketahui bersama, bahwa proyek-proyek infrastruktur saat ini didominasi oleh kontraktor-kontraktor BUMN Karya, jumlah proyek sangat banyak dan nilai besar sekali, tapi kemampuan mereka juga pasti ada batasnya. Sehingga menyebabkan tingkat ketelitian dan kehati-hatian mereka di dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi terpecah-pecah sangat banyak.

Belum lagi mereka diberi tenggat waktu yang sangat ketat, hal ini juga bisa menjadi penyebab semakin beruntutnya kejadian kecelakaan-kecelakaan konstruksi.

Untuk itu, Kadin meminta pemerintah untuk menghentikan terlebih dahulu penugasan proyek-proyek infrastruktur baru kepada BUMN Karya dan memberi kesempatan lebih banyak kepada perusahaan swasta nasional untuk terlibat.