Andalkan e-Commerce dan Pariwisata, Investasi Bisa Naik 12%

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) optimistis bisa mengerek pertumbuhan investasi baru baik asing maupun dalam negeri sebesar 12% pada tahun 2018. Namun demikian optimisme ini masih harus berhadapan dengan permasalahan klasik bagi investasi baru di Tanah Air, dari persoalan pembebasan lahan hingga regulasi di daerah.

Memasuki tahun Anjing Tanah 2018, optimisme memang merambah tiap sektor perekonomian, hingga pertumbuhan ekonomi di tahun ini yang dipatok sedikit lebih baik dibanding tahun 2017 lalu. Bank Indonesia misalnya, yang pada 2017 memprediksi pertumbuhan mencapai 5,1% dari PDB, namun memasuki tahun ini bank sentral meramalkan pertumbuhan ekonomi akan berada di kisaran 5,1% - 5,5%.

Sementara Asian Development Bank (ADB) memprediksi pada tahun 2018 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,3%. Didukung investasi  swasta yang diperkirakan akan meningkat perlahan, seiring mulai terlihatnya dampak positif dari reformasi kebijakan yang digelar pemerintah.

Salah satu motor dari pertumbuhan tentunya adalah investasi. Maka ketika lembaga rating global menaikkan peringkat investasi Indonesia, sejumlah kalangan mulai optimistis akan terjadi peningkatan pertumbuhan perekonomian di dalam negeri. Pasalnya kenaikan peringkat diasumsikan akan diikuti oleh peningkatan arus masuk investasi ke dalam negeri, yang berikutnya akan menjadi 'bahan bakar' bagi pertumbuhan ekonomi.

Nah, selaku punggawa masuknya investasi di dalam negeri,  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)  memang punya optimisme yang cukup baik, bahwa investasi masuk akan mengalami peningkatan hingga 12%.   Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, pihaknya  menargetkan realisasi investasi langsung pada 2018 akan mencapai 12%.  

Hal ini setidaknya dilihat dari angka target realisasi investasi tahun 2018 sebesar Rp765 triliun. Angka ini naik 12,7% dari target tahun 2017 yang dipatok sebesar Rp678,8 triliun. Sementara hingga   September 2017, BKPM  mencatat realisasi investasi yang masuk sebesar Rp 513,2 triliun. 

Demi mencapai target peningkatan investasi yang masuk tersebut, BKPM  akan mengupayakan peningkatan investasi di sektor e-commerce. Pasalnya ia melihat  selama tahun 2017 saja, sektor ini telah bertumbuh di kisaran 50% - 80%, dan investasinya  berhasil menembus angka US$ 5 miliar.  Angka ini, kata Thomas Lembong,  sudah separuh dari investasi di sektor minyak dan gas   pada tahun yang sama.

Melansir data dari  BKPM, investasi masuk di sektor e-commerce yang cukup besar berasal dari Tiongkok. Disebutkan Lembong, salah satunya merupakan hasil investasi Alibaba Grup yang mengucurkan lebih dari US$ 3 milliar  atau setara Rp40 triliun kepada Lazada dan Tokopedia. Termasuk  juga  Tencent yang diberitakan menyuntik US$ 1,2 milliar atau sekitar Rp 16 triliun kepada usaha transportasi online, Go-Jek.

Namun demikian pemerintah akan mendorong investasi baru dari negara di luar Tiongkok,  seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. "Kita akan upayakan dari banyak negara. Momentum yang sudah ada sekarang harus kita manfaatkan betul. Jangan hanya investasi dari Cina," ujar Lembong di Jakarta awal Februari lalu.

Selain e-commerce, Thomas mengatakan pemerintah juga masih mengandalkan sektor pariwisata sebagai salah satu penunjang investasi. Pariwisata dianggap paling menjanjikan dengan kondisi geografis negara Indonesia. Selain itu melalui sektor ini banyak dihasilkan lapangan pekerjaan yang bergerak di bidang jasa.

Terkait daya tarik sektor pariwisata,  dalam pesan video yang diputarkan pada acara UOB Indonesia Economic Outlook 2018 di Jakarta,  (14/11/2017), Lembong menyebut sektor ini sebagai sektor yang belum mendapat perhatian banyak pihak. 

Pariwisata menjadi  menjanjikan karena adanya kebijakan pemerintah yang dikeluarkan sejak beberapa tahun lalu, terkait  pembebasan visa kepada 170 negara. Pemerintah juga tengah giat berkampanye  pengembangan sepuluh Bali Baru. Di samping itu, dari sisi infrastruktur pembangunan pun terus digenjot,  seperti bandara, jalan, peserta pembangkit listrik di destinasi pariwisata tersebut.

Dengan demikian tujuan wisata tadi bisa dijangkau lebih murah dan lebih cepat. "Investor saya kira telah mencium hal ini, sehingga investasi di pariwisata akan bertumbuh lagi dibanding sebelumnya," kata Lembong.

Namun demikian, di luar optimisme ini sejatinya para investor yang akan membenamkan dananya di Indonesia masih mengeluhkan sejumlah kendala. Direktur Fasilitas Promosi Daerah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Husen Maulana mencatat terdapat lima hambatan berinvestasi di Indonesia yang kerap dikeluhkan oleh para investor. Dua persoalan pertama yang menjadi keluhan investor adalah inkonsistensi peraturan dan pajak. “Masalah pajak itu (muncul) karena persepsi yang berbeda-beda. Persepsi pemerintah dan perusahaan kadang berbeda,” kata Husen di Jakarta beberapa waktu lalu.

Persoalan lainnya yang masih menjadi ganjalan adalah soal kualitas tenaga kerja, ketersediaan lahan dan hambatan izin pembangunan, serta kualitas infastruktur. Soal kualitas infrastruktur yang belum cukup, pada akhirnya mengakibatkan persebaran investasi yang tidak merata. Secara wilayah, pada Januari-Desember 2017, realisasi PMDN masih dominan di Jawa.  Kendalanya, kata Husen,  ialah masih terbatasnya infrastruktur di luar wilayah Jawa. “Padahal ada tugas meratakan investasi di seluruh Indonesia. Sehingga kalau ada pembangunan di luar Jawa lebih digiatkan, maka investasi bisa lebih baik,” kata Husen.

Sebelumnya  Thomas Lembong selaku orang nomor satu di  BKPM juga sempat menyampaikan keluhan yang sama. Medio Oktober 2017 silam, kepada media ia menyampaikan  beberapa catatan yang menjadi hambatan untuk menarik investor masuk ke Indonesia.  Salah satu permasalahan atau kendala yang ada di pemerintah daerah adalah terkait data-data investor yang belum online. Sehingga ke depan BKPM berencana untuk membuat database online yang nantinya bisa dipergunakan oleh BKPM daerah secara gratis.

"Selain itu, di daerah banyak syarat dan standard itu dijadikan izin, itu harus dikembalikan dari izin kembali ke syarat dan standard," ujar Thomas.

Disampaikan Thomas, saat ini Indonesia tengah bersaing dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam untuk mendapatkan investasi asing. Masuknya investasi asing tersebut bukan hanya membuka lapangan pekerjaan, akan tetapi juga alih teknologi, keahlian dan perluasan jaringan perusahaan.

"Perlu saya sampaikan, kita menghadapi persaingan yang sangat sengit dari ketiga negara tersebut untuk menarik investasi masuk. Tantangan investasi kita masih banyak, kendala masih banyak, saya secara terbuka mengakui," ujar pria yang sempat menjabat sebagai Menteri Perdagangan ini.

Namun demikian ia menyebut bukannya tak ada langkah yang sudah dilakukan BKPM. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir banyak pekerjaan rumah yang sudah diselesaikan. Beberapa perubahan yang signifikan antara lain adalah penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan target tiga jam layanan izin investasi.

Selain itu, BKPM juga berinovasi memanfaatkan teknologi informasi perizinan dengan single submission, digital signature, serta menjalankan langkah nyata dalam penyelesaian hambatan investasi. Harapannya, investasi dari sisi perizinan dan implementasi di lapangan akan berujung pada penanaman modal.