Regulasi Ekosistem Gambut Turunkan Rating Investasi Indonesia

Oleh : Hariyanto | Rabu, 07 Februari 2018 - 16:30 WIB

Kebun Kelapa Sawit (Ist)
Kebun Kelapa Sawit (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Presiden Jokowi perlu menghapus regulasi serta membenahi sejumlah peraturan daerah (perda) bermasalah yang  berpotensi mengakibatkan turunnya peringkat kelayakan (rating) investasi Indonesia.

Peneliti Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) DR Riyanto di Jakarta, Rabu (7/2/2018) mengatakan, salah satu regulasi yang perlu dihapus yakni PP Nomor 57/2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut karena menghambat investasi pada  sektor perkebunan dan kehutanan.

Mengutip kajian Lee Kuan Yew School of Public Policy, kata Riyanto, di sejumlah provinsi yang menjadi sentra perkebunan sawit dan hutan tanaman industri (HTI) seperti Riau dan Sumatera Selatan,  saat ini peringkat investasinya anjlok.

Anjloknya peringkat investasi daerah akan mempengaruhi rating investasi Indonesia. Padahal, sebelumnya tiga pemeringkat investasi internasional, yakni Fitch Ratings, Standards and Poor’s, dan Moody’s Investor Service, memberi rapor sangat positif terhadap iklim investasi Indonesia.

Riyanto mengingatkan, pemerintah perlu mempunyai mitigasi ekonomi yakni solusi jika PP gambut diberlakukan seperti, anjloknya investasi, naiknya tingkat penggangguran, tidak adany kepastian berusaha serta terbengkalainya pembangunan infrastruktur.

”Saat ini yang banyak digembar  gemborkan hanya mitigasi lingkungan namun tidak menyentuh dampak ekonomi dan sosial yang bisa mempengaruhi sendi-sendi perekonomian dan merusak tatanan bangsa.”

Riyanto menjelaskan, investasi pada sektor kehutanan dan perkebunan saat ini mencapai angka lebih dari  Rp 277,32 triliun. Jika PP   gambut diberlakukan sekitar 45 persen dari investasi tersebut bakal terganggu. Dampaknya jangan hanya dilihat pada industri sawit dan HTI namun juga pada sektor lain seperti perbankan, infrastruktur  dan industri pengolahan.

Apalagi, total investasi industri hulu dan hilir  kehutanan dan investasi hulu dan hilir perkebunan yang dibiayai pinjaman dalam negeri mencapai Rp 83,75 triliun  dan pinjaman luar negeri senilai Rp 193,57 triliun.

Sektor industri pengolahan juga mempunyai kontribusi Rp 254 triliun terhadap Produk domestik bruto (PDB) juga akan terkena. Sebab  komposisi sektor ini, lebih dari 70 persen berasal dari produk-produk turunan minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang nilainya mencapai Rp 1.800 triliun.

Saat ini, Presiden Jokowi tengah giat menarik investasi dengan membangun infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, listrik, energi dan air bersih. Bahkan di tingkat daerah, pemprov berlomba menarik investasi dengan inovasi perizinan satu pintu, reformasi birokrasi, perbaikan regulasi investasi dan pembangunan kawasan industri.

”Sayang jika pembangunan infrastruktur yang tengah dikebut Presiden Jokowi menjadi sia-sia  karena regulasi yang menakutkan tetap dipertahankan,” kata Riyanto.

Ketua Umum Ketua Masyarakat Sawit Indonesia (MAKS) DR Darmono Taniwiryono mengingatkan, penerbitan regulasi lahan, seharusnya mempunyai kontribusi positif untuk menunjang tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDG)  melalui pengelolaan lahan gambut terpadu dan bijaksana.

Sayangnya, kajian ilmiah puluhan perguruan tinggi dan lembaga independen termasuk MAKSI menunjukkan bahwa PP 57/2016 tidak mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan bisa mematikan pertumbuhan industri sawit yang menjadi tulang perekonomian nasional.

“Jika PP itu dipaksakan, dampaknya sangat jelas yakni hilangnya pendapatan dan pekerjaan masyarakat, berkurangnya pendapatan asli daerah, berkurangnya pendapatan negara dari pajak, hilangnya devisa ekspor, dan PHK massal,” tegas Darmono.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Harjunot Ali

Sabtu, 21 September 2019 - 21:00 WIB

Harjunot Ali Kembali Main Film Horor

Harjunot Ali dikenal sebagai bintang film drama mumpuni. Kalau kemudian Harjunot mau terlibat di film genre horor, karena ia melihat dari sutradara dan rumah produksi yang menggarapnya.

Cashbac Kembali Hadirkan Promo “Tanggal Tua, Rasa Muda”

Sabtu, 21 September 2019 - 19:59 WIB

Cashbac Kembali Hadirkan Promo “Tanggal Tua, Rasa Muda”

Bagi banyak orang, tanggal tua diwajibkan untuk menghemat pengeluaran. Tapi, kini Cashbac melepaskan kekhawatiran tersebut dengan menghadirkan Promo Tanggal Tua, Rasa Muda dengan memberikan…

Perhatian Dunia Pendidikan, Pengusaha Joune Ganda Terima Penghargaan

Sabtu, 21 September 2019 - 18:00 WIB

Perhatian Dunia Pendidikan, Pengusaha Joune Ganda Terima Penghargaan

Ikatan Guru Indonesia(IGI) memberikan penghargaan “Anugerah Pendidikan Indonesia 2019” (API 2019) sebagai wujud apresiasi terhadap komitmen dan kontribusi bagi dunia pendidikan oleh pejabat…

Penjualan perdana OPPO A9 2020

Sabtu, 21 September 2019 - 17:41 WIB

OPPO Lakukan Penjualan Perdana Perangkat Teranyar A9 2020 di Bekasi

Setelah resmi diperkenalkan pada 17 September 2019 kemarin, OPPO melakukan penjualan perdana perangkat A9 2020 di enam kota yakni Bekasi, Jakarta, Bandung, Balikpapan, Medan dan Bali.

Menteri Pariwisata (Menpar), Arief Yahya seusai meluncurkan masterplan pengembangan wisata religi di Kecamatan Tanara

Sabtu, 21 September 2019 - 17:40 WIB

Menpar Luncurkan Masterplan Pengembangan Wisata Religi di Kecamatan Tanara

Masterplan pengembangan wisata religi mulai diterapkan di Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten, seiring dengan diluncurkannya rencana induk tersebut.