Halal Watch Sayangkan Lamanya Harmonisasi UU JPH

Oleh : Herry Barus | Kamis, 25 Januari 2018 - 08:17 WIB

Halal makanan (Foto Dok Industry.co.id)
Halal makanan (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Indonesia Halal Watch menyayangkan lamanya proses harmonisasi Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) di ranah pemerintah sehingga khawatir tidak terpenuhinya target akhir 2019 semua produk tersertifikasi halal.

Merujuk UU JPH, semua produk harus mendapatkan sertifikat halal dengan batas waktu sampai penghujung 2019. Jika produk tidak memiliki sertifikat tersebut maka dilarang beredar di tengah masyarakat atau digolongkan ilegal.

"Kegundahan Halal Watch ini terkait Peraturan Pemerintah (PP) masih dalam proses harmonisasi," kata Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch/Lembaga Advokasi Halal Ikhsan Abdullah ditemui di kantornya Jakarta, Rabu (24/1/2018)

Menurut dia, tersendatnya proses harmonisasi itu karena PP soal produk halal itu masih dalam proses tarik menarik kepentingan. Bahkan Menteri Kesehatan ingin agar produk kesehatan seperti vaksin dan obat-obatan agar dikeluarkan bukan menjadi bagian dari UU JPH atau dikecualikan.

Dia mengatakan persoalan tersebut menjadi persoalan tersendiri sebab merujuk UU JPH, menyebutkan semua produk yang beredar di masyarakat harus bersertifikasi halal baik makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, rekayasa teknologi dan barang gunaan.

Jika hal tersebut dikecualikan, kata dia, seharusnya UU JPH harus diamputasi. Dengan kata lain, UU JPH belum jalan saja sudah dijegal.

Atas fakta itu, Ikhsan meminta pemerintah segera merancang garis waktu yang terukur agar harmonisasi UU JPH itu segera terlaksana.

"Kami juga sudah menyampaikan, agar dibuat 'timeline' jangan justru mengganggu. Artinya di kalangan pemerintah sendiri tidak sinkron dan hal ini yang menjadi problem," kata dia. (Ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid

Kamis, 14 November 2019 - 05:35 WIB

Nurdin Halid Siap Infakkan Harta Rp10 Miliar untuk Membangun Kantor Dekopin

Seusai terpilih kembali menjadi ketua umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) untuk ketiga kalinya, Nurdin berencanal menginfakkan Rp10 miliar hartanya untuk membangun kantor Dekopin.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (tengah), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang (kiri), dan Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid (kanan) saat menggelar jumpa pers dalam musyawarah nasional tahun 2019 yang digelar oleh Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), di Hotel Claro, Makassar, Selasa malam, 12 November 2019.

Kamis, 14 November 2019 - 05:20 WIB

Tingkatkan Kualitas SDM, Pemerintah Siapkan Pelatihan Pengembangan SDM Koperasi di Era 4.0

Makassar–Data mencatat, jumlah koperasi berskala mikro, kecil, dan menengah ada sebanyak ± 116.923 unit (99,64%). Angka tersebut didominasi oleh koperasi skala usaha mikro sebanyak ± 88.484…

Nurdin Halid (NH) kembali terpilih menjadi ketua umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) untuk ketiga kalinya.

Kamis, 14 November 2019 - 05:09 WIB

Nurdin Halid Kembali Terpilh Menjadi Ketua Umum Dekopin

Makassar — Nurdin Halid (NH) kembali terpilih menjadi ketua umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) untuk ketiga kalinya.

Provinsi Sultra Siap Jadi Tuan Rumah HPN 2021

Kamis, 14 November 2019 - 05:00 WIB

Provinsi Sultra Siap Jadi Tuan Rumah HPN 2021

Provinsi Sulawesi Tenggara siap menjadi tuan rumah peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2021. HPN merupakan agenda tahunan yang puncak peringatannya dilaksanakan setiap 9 Februari.

Ketua MPR Bambang Soesatyo

Kamis, 14 November 2019 - 05:00 WIB

Partai Nasdem- Pimpinan MPR RI Bahas Amandemen Terbatas NRI 1945

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama para Wakil Ketua MPR RI lainnya bersilaturahim dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan jajaran pengurus pusat Partai Nasdem. Selain untuk mempererat…