INDUSTRY.co.id, Jakarta - Pengadaan 40.000 unit komputer baru pada 2017 untuk penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berisiko dan rawan korupsi.
"Pengadaan laboratorium komputer yang ratusan unit saja bermasalah, apalagi pengadaan puluhan ribu komputer," ujar Pegiat antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri di Jakarta, Minggu (8/1/2016).
ICW mengaku tak sependapat jika pengadaan komputer hanya diperuntukkan bagi UN saja.
"Kemdikbud harus bisa menjelaskan rancangan penggunaan komputer oleh sekolah selain penggunaan untuk UN," katanya, Bahkan menurut pengamatannya, banyak pengadaan komputer dan alat teknologi banyak yang tidak digunakan karena berbagai hal seperti kurangnya sumber daya yang menguasai peralatan tersebut.
"Lagipula, UN bisa saja dihapuskan jika rezim politik berganti. Jika hal itu terjadi, maka pembelian komputer menjadi sia-sia," kata dia.
Kemendikbud menargetkan pelaksanaan UNBK untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencapai 80 persen, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga 40 persen.
Agar target UNBK dapat terlaksana, maka pihaknya akan mengeluarkan kebijakan kegiatan ujian tidak akan serentak dilaksanakan pada hari yang sama, sehingga siswa yang sekolahnya tidak memiliki komputer dapat mengikuti ujian di sekolah lain di rayon terdekat. Kemdikbud juga mengurangi jumlah mata pelajaran yang akan diujikan dan siswa dipersilahkan memilih mata pelajaran yang disukainya.(iaf)
