INDUSTRY.co.id - Yogyakarta, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Haris Munandar mengatakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah saat ini dalam mendorong pemerataan ekonomi nasional, setelah pembangunan infrastruktur.
"Untuk menciptakan SDM terampil, diperlukan penguatan sistem pendidikan, salah satunya melalui pendidikan vokasi," ujar Haris Munandar pada Talkshow dalam rangka Peringatan Ulang Tahun ke-70 SMK SMTI Yogyakarta (16/12/2017).
Berdasarkan dari hasil riset Bank Dunia pada Oktober lalu, Indonesia membutuhkan waktu 45 tahun untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan dan membutuhkan waktu 75 tahun untuk mengejar ketertinggalan di bidang ilmu pengetahuan (science).
"Untuk memacu pertumbuhan industri dan ekonomi, diperlukan tiga faktor utama, yaitu investasi, teknologi dan SDM," ungkapnya.
Ketersediaan SDM Industri yang kompeten diyakini akan mendorong peningkatan produktivitas dan menjadikan industri lebih berdaya saing. Sektor industri juga diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat serta menghindarkan Indonesia dari middle income trap.
Haris menambahkan, selain melalui program link and match antara SMK dengan industri, pihaknya berkomitmen untuk terus menciptakan tenaga kerja kompeten sesuai kebutuhan dunia industri yang dihasikan dari sejumlah unit pendidikan vokasi di lingkungan Kemenperin. Saat ini, Kemenperin telah memperoleh rekomendasi dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk membangun delapan politeknik.
"Peralatan praktik di sekolah-sekolah kami luar biasa bagus karena kami mengupayakan agar selevel dengan peralatan yang digunakan di industri dan satu alat untuk satu siswa saat praktik. Selain itu, memiliki workshop, laboratorium dan teaching factory yang sesuai dengan industri," ungkapnya.
Lebih lanjut, Kemenperin juga menerapkan standar agar menjadikan sekolah-sekolah binaannya mampu unggul. Pertama, didorong untuk meluluskan siswa dengan nilai ujian akhir yang baik. Kedua, siswa dibekali dengan sertifikat kompetensi keahlian tertentu untuk diterapkan di industri.
Selanjutnya, sekolah bekerja sama dengan lembaga pendidikan setempat untuk memberikan sertifikat bahasa asing kepada lulusannya. "Sekolah juga membantu dalam rekrutmen pekerjaan para lulusannya," imbuh Haris.
Sekjen menyampaikan, untuk mengembangkan pendidikan vokasi industri, Kemenperin akan mengirim guru-guru SMK di lingkungan Kemenperin untuk mengikuti magang di luar negeri pada tahun depan, misalnya ke Institute of Technical Education di Singapura dan Formosa Training Center Taiwan.
"Selanjutnya, juga akan mempekerjakan silver expert, yaitu para ahli yang pernah bekerja di industri, untuk melatih guru dan siswa di SMK," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penddikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Industri, Mujiyono memaparkan, ada tiga tahapan pendidikan vokasi. Pertama, sekolah konvensional yang belum berorientasi kebutuhan pasar.
Kedua, sekolah yang telah link and match dengan industri sehingga kurikulumnya tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Dan, ketiga adalah sekolah yang menerapkan dual system, dengan kegiatan belajar di sekolah dan praktik di industri yang porsinya seimbang.
"Ini merupakan model yang lazim di Eropa, terutama Jerman, dan kami sedang berupaya menuju ke sana," pungkasnya.
