Olimpiade Pajak Pasca Tax Amnesty

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Hampir 20 tahun berlalu sejak masa kepresidenan Soeharto yang secara ironis justru rutin sejak 1988 mengumumkan peringkat pembayar pajak Indonesia tertinggi baik Wajib Pajak Individu maupun Badan.

Pengumuman terakhir disiarkan Kompas pada 14 Februari 1998 dan terhenti hingga detik ini.

Pada 6 Oktober 2017 lalu mantan Gubernur Bank Indonesia ke-10 Soedradjad Djiwandono menulis di Kompas berjudul Normalisasi Kebijakan Moneter, bahwa krismon 2008 di AS merupakan repetisi krismon 1998 di Asia Timur.

Gebrakan The Fed (bank sentral AS) mutakhir 20 September 2017 menandakan era normalisasi kebijakan yang pasti berdampak keluar AS termasuk Indonesia.

Dalam jatuh bangun 7 presiden RI, politicking hanyalah faktor sekunder dibanding keberhasilan ekonomi.

Ketidaknyamanan ekonomi adalah penggerak people power, yang kemudian menjadi voters
power dan telah terbukti melengserkan sosisalis kiri Orde Lama Bung Karno tahun 1965 hingga rezim fasis kanan junta militer Orde Baru Soeharto tahun 1998.

Selain itu, jangan lupakan perkembangan geopolitik dan pemilu tingkat global (bukan hanya di Indonesia), yang condong menggunakan isu kontroversial SARA untuk memobilisasi voters power.

Mampukah situasi mengkhawatirkan namun trendy ini menutupi kinerja konkret economic
deliverance Jokowi 1.0 dan mengalahkan petahana ini di 2019?

Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) menilai urgensi peningkatan kepuasan publik terkait reformasi fiskal dan penguatan Rupiah jangka panjang, yang sepanjang sejarah telah menghilangkan kepercayaan warga negara terhadap pemerintah.

Terkait urgensi ini PDBI meluncurkan initiatif AWASI: Asosiasi Warga Pajak Satu Indonesia degan visi misi menghadirkan kembali transparansi informasi perpajakan yang efektif guna mengkonsolidasikan mutual social trust aparatur governance dengan masyarakat swasta dalam pengumuman Top 25 Corporate Taxpayers pada Olimpiade Pajak Pasca Tax Amnesty 2016 tanggal 7 Desember mendatang.

PDBI & AWASI mengusulkan bahwa mulai 2018 Pemerintah dan stakeholders kembali mengumumkan daftar Top Taxpayer Rank agar kesadaran fiskal semakin mengakar dan menuju tax ratio yang setara dengan negara maju.
Terdapat 3 rekomendasi konkret PDBI & AWASI dalam menampilkan real economic deliverance yaitu:

I. Pemerintah mempelajari APBN AS dan Jepang, (terutama Jepang) yang hanya 60% mengandalkan pendapatan pajak dan 40% dari Obligasi sehingga Pemerintah mampu membangun infrastruktur jangka panjang strategis secara self financing dari proyek infrastruktur itu sendiri.

II. Pemerintah mengeluarkan Obligasi Trust Nasional Seabad Indonesia yang merupakan obligasi pembangunan infrastruktur strategis jangka panjang sehingga dana masyarakat bisa dikerahkan untuk menutup defisit tanpa terlalu membebani arus bisnis dengan perpajakan yang
memberatkan.

III. Konsolidasi dan sinergi 118 BUMN dalam 4 konglomerasi super holding ala Temasek shingga seluruh Rp. 6,000 T aset BUMN berhasil didayagunakan untuk leveraging di pasar global dengan 4 super Temasek berkekuatan Rp. 1,500 Trilyun

AWASI akan terus mendukung reformasi fiskal yang efektif, tidak hanya terkait kesadaran fiskal
warga pajak, namun dalam perwujudan realitas situasi dan kondisi ekonomi riil melalui kinerja positif (real deliverance) oleh Jokowi 1.0, dan tidak serta merta menciptakan Indonesia bebas pungli dan korupsi. (CW)