Tiga Masalah Utama Pembentukan Holding BUMN Pertambangan

Oleh : Herry Barus | Jumat, 17 November 2017 - 10:14 WIB

Ilustrasi Tambang Batu Bara PT Bukit Asam Tbk
Ilustrasi Tambang Batu Bara PT Bukit Asam Tbk

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pengamat Hukum Sumber Daya Alam dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi berpendapat, pembentukan holding BUMN pertambangan berpotensi memunculkan sedikitnya tiga masalah krusial.

Pertama, dengan dihapusnya status persero pada tiga BUMN tadi maka upaya intervensi pemerintah dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan berkurang. Di mana ketentuan ini sendiri telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

"Walaupun dalam keterangannya pemerintah mengklaim negara masih memiliki peran dalam pengawasan, tapi jelas upaya tadi tidak akan bisa secara langsung atau bakal bertingkat. Ini karena kepemilikan saham Antam, Timah dan Bukit Asam akan berada di bawah Inalum lantaran status persero mereka telah dihapus," kata Redi kepada aswak media di Jakarta, Kamis (16/11/2017)

Kedua, Redi menjelaskan masalah yang juga berpotensi muncul di dalam pembentukkan BUMN pertambangan ialah masuknya sejumlah kepentingan seiring dengan perubahan status tiga BUMN tadi.

Dengan tidak lagi menjadi BUMN, katanya BUMN tadi manajemen Antam, Timah dan Bukit Asam tidak memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang langsung terhadap pemerintah dan DPR.

"Ini akan menjadi lahan baru dan memunculkan praktik mafia pertambangan baru. Padahal saat ini pengawasan dan kinerja tiga BUMN tadi terbilang ketat karena diawasi pemerintah, DPR dan investor karena ketiganya adalah emiten," kata Redi.

Adapun masalah Ketiga yang juga berpotensi timbul akibat pelaksanaan konsep BUMN pertambangan berangkat dari menurunnya kontrol rakyat terhadap kinerja dan posisi keuangan tiga BUMN tersebut. Di mana penurunan kontrol tadi merupakan dampak negatif dari berkurangnya fungsi pengawasan DPR.

"Contohnya pemberian PMN yang dulu bisa langsung diawasi oleh DPR dan rakyat karena ketiga BUMN tadi masih berstatus persero. Tapi kalau persero dihapus, kita tidak akan bisa mengawasi langsung. Bahkan kalau Inalum mau menjual saham Antam, Timah dan PTBA ke asing pun tidak harus mendapatkan izin dari DPR kalau persero mereka dihapus," katanya.

Berangkat dari analisanya, Redi pun mendesak pemerintah menghitung ulang cost and benefit dari wacana pembentukkan holding BUMN pertambangan.

"Apalagi saat ini kinerja Antam dan Bukit Asam sedang bagus. Sebenarnya muara dari masalah holding BUMN itu ada di PP 72/2016. Aturan ini jelas berbahaya bagi perusahaan negara karena rakyat bisa kehilangan perusahaan yang potensial," tutupnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Atal S Depari Ketua PWI (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 23 April 2019 - 07:00 WIB

Ketum PWI: Secara Konstitusional Belum Ada yang Terpilih Sebagai Presiden

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal Sembiring Depari menegaskan, sebenarnya sebelum perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai, belum ada yang terpilih sebagai Presiden…

Pemilu 2019(Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 23 April 2019 - 06:26 WIB

Pemblokiran Jurdil2019.org Ciderai Demokrasi

Pemblokiran situs Jurdil2019.org oleh Kemenkominfo dan Bawaslu dinilai telah menciderai demokrasi, karena prosesnya tanpa peringatan terlebih dahulu. Telebih lagi, amanah UU mewajibkan pemerintah…

Mata uang Rupiah (Foto Ist)

Selasa, 23 April 2019 - 06:12 WIB

Kebijakan Fiskal Pemerintah yang Pruden Mendukung Pencapaian Target Pembangunan APBN 2019

Jakarta - Pelaksanaan APBN 2019 sampai dengan 31 Maret berjalan aman sesuai dengan kebijakan fiskal Pemerintah yang akan mendukung pencapaian target pembangunan APBN 2019. Hal ini disampaikan…

Diskusi hari bumi bersama BNI Syariah

Selasa, 23 April 2019 - 05:54 WIB

BNI Syariah Dukung UMKM Lakukan Green Activity

Jakarta - Dalam mendukung program Pemerintah yaitu SDG’s (Sustainable Development Goals) dan Green Banking, BNI Syariah berupaya untuk mendorong pengusaha UMKM dalam menerapkan green activity.…

Gubernur Sumatera Utara, H. Edy Rahmayadi (kemeja putih) didampingi Direktur BTN, Budi Satria (kanan), sedang berbincang-bincang dengan calon konsumen KPR BTN ketika sedang melakukan akad kredit di Medan, Sumatera Utara, Senin (22/04/2019).

Selasa, 23 April 2019 - 01:35 WIB

Bank BTN Gelar Akad Kredit Massal untuk 8.500 Unit Rumah Bernilai Rp1 Triliun

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), atau Bank BTN, menggelar akad massal untuk 8.500 unit rumah yang digelar secara serentak di seluruh kantor cabang perseroan dengan total nilai mencapai lebih…